- Σεμιήλ -

RINGKASAN

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini  sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian,  negara wajib menjunjung supremasi hukum (supremacy of the law)  sebagai salah satu sendi politik bernegara, disamping sendi-sendi lainnya  sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi. Prof. Bagir Manan dalam bukunya “Teori dan Politik Konstitusi” mengemukakan bahwa jika ditinjau dari aspek penegakan hukum (law enforcement), negara hukum menghendaki suatu kekuasaan peradilan yang merdeka, yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain yang akan menyimpangkan hakim dari kewajiban menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran.

Namun prinsip negara hukum belum sepenuhnya dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.  Kenyataan menunjukkan bahwa hukum terkadang justru “dikalahkan” oleh  kekuatan-kekuatan lain, misalnya kekuatan politik.  Padahal seharusnya anasir meta yuridis tersebut tunduk terhadap hukum. Kenyataan ini salah satunya tercermin dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya atau dikenal dengan istilah impeachment sebagaimana diatur dalam Pasal 7A sampai 7B ayat (7) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diawali dengan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah kemudian memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut. Apabila putusan Mahkamah membenarkan pendapat DPR, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR kemudian menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutus usul tersebut, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR tidak bersifat mengikat. Dalam tahapan selanjutnya putusan ini dapat saja “dimentahkan” oleh suara mayoritas di MPR. Dan tidak ada satu pun klausul dalam  Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur secara eksplisit kekuatan putusan Mahkamah dalam hal ini. Ditambah lagi dengan masih diberikannya kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna di MPR.

Tulisan ini bertujuan untuk memahami makna pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merumuskan mekanisme baru pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang sesuai dengan prinsip negara hukum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian yang mengacu kepada aspek-aspek yuridis. Metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) atas berbagai literatur  yang terkait dengan teori-teori dan asas-asas hukum. Selain metode tersebut, tulisan ini juga menggunakan metode perbandingan Hukum Tata Negara  untuk membandingkan mekanisme impeachment di beberapa negara, yakni Amerika Serikat dan Filipina. Kedua negara ini menganut sistem presidensil, seperti halnya Indonesia. Karenanya mekanisme impeachment yang diterapkan oleh kedua negara ini dijadikan pembanding dalam rangka merumuskan mekanisme impeachment baru yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.  Spesifikasi penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber-sumber hukum yang  dipakai dalam studi kepustakaan ini  meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,  dan bahan hukum tersier. Data-data dikumpulkan dengan cara melakukan pencarian, sistematisasi dan analisa terhadap tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan permalahan yang tengah diteliti. Berbagai  data itu kemudian akan dianalisa secara yuridis analitis.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil. Hal ini meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dapat diidentifikasi dari pasal-pasal dalam UUD  yang mengandung ciri  sistem pemerintahan presidensil. Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil  Presiden (impeachment) sebagaimana diterapkan saat ini ditujukan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensil yang dianut oleh Indonesia.  Karena melalui impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dengan mudah diturunkan dari jabatannya oleh Parlemen tanpa dasar/alasan yang konstitusional atau sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan, yakni hanya dapat diberhentikan dengan alasan-alasan hukum.  Hal ini berbeda dengan mekanisme pemberhentian sebelumnya (pra perubahan), yakni Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan jika pertanggungjawabannya tidak diterima oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Atau dengan kata lain Presiden dan/atau Wakil Presiden kala itu dapat diberhentikan jika pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan-kebijakannya tidak diterima oleh MPR.  Mekanisme semacam ini jelas sangat kontradiktif dengan sistem presidensiil yang menghendaki terjaminnya stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, mekanisme impeachment yang digulirkan melalui perubahan ketiga UUD  merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil. Melalui perubahan ketiga pula, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)  UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum yang menghendaki suatu kekuasaan peradilan yang merdeka, yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain yang akan menyimpangkan hakim dari kewajiban menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran seolah dikesampingkan dalam mekanisme impeachment sebagaimana diatur dalam Pasal 7A sampai Pasal 7B ayat (7) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana diuraikan diatas bahwa dalam mekanisme impeachment, putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR tidak bersifat mengikat. Dalam tahapan selanjutnya putusan ini dapat saja “dimentahkan” oleh suara mayoritas di MPR. Dan tidak ada satu pun klausul dalam Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur secara eksplisit kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini. Ditambah lagi dengan masih diberikannya kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna di MPR. Artinya, putusan hukum dapat saja “dibatalkan” oleh putusan politik.

Agar mekanisme impeachment yang ditujukan untuk memperkuat sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia  sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjadi salah satu sendi politik bernegara, maka perlu diadakan perubahan terhadap mekanisme ini.  Perubahan yang dapat dilakukan adalah dengan menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan mengikat, dalam hal ini mengikat MPR. Dengan demikian MPR memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah dugaaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh keduanya telah terbukti secara hukum. Atau meniadakan proses di Mahkamah Konstitusi. Dan Ketua Mahkamah Konstitusi memimpin proses impeachment di MPR untuk menjamin proses pemberhentian ini dilaksanakan secara konstitusional. Hal ini dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai The Guardian of The Constitution. Dengan demikian impeachment di Indonesia menjadi murni putusan politik, namun dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum itu sendiri. Kedua alternatif perubahan ini dapat dikembangkan melalui praktik ketatanegaraan ataupun melalui amandemen terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

© Copyright  FRISTIAN HUMALANGGI, WINA PUSPITASARI, WICAKSANA DRAMANDA


BAB I

PENDAHULUAN

 

A.    Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini  sebagaimana ditegaskan dalam Pasal       1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[1]. Dengan demikian,  negara wajib menjunjung supremasi hukum (supremacy of the law)  sebagai salah satu sendi politik bernegara, disamping sendi-sendi demokrasi, sendi keadilan sosial dan lain-lain sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan dalam bukunya “Teori dan Politik Konstitusi” bahwa jika ditinjau dari aspek penegakan hukum                 (law enforcement),  negara hukum menghendaki suatu kekuasaan peradilan yang merdeka, yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain yang akan menyimpangkan hakim dari kewajiban menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran[2].   Namun prinsip negara hukum belum sepenuhnya dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.  Kenyataan menunjukkan bahwa hukum terkadang justru “dikalahkan” oleh  kekuatan-kekuatan lain, misalnya kekuatan politik.  Padahal seharusnya anasir meta yuridis tersebut tunduk terhadap hukum. Kenyataan ini salah satunya tercermin dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya atau dikenal dengan istilah impeachment[3] sebagaimana diatur dalam Pasal 7A sampai 7B ayat (7) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Diawali dengan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah kemudian memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut.

Apabila putusan Mahkamah membenarkan pendapat DPR, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR kemudian menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutus usul tersebut, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan.       

Dari mekanisme sebagaimana diuraikan diatas, terdapat hal yang patut dikritisi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR tidak bersifat mengikat. Dalam tahapan selanjutnya putusan ini dapat saja “dimentahkan” oleh suara mayoritas di MPR. Dan tidak ada satu pun klausul dalam  Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur secara eksplisit kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini. Ditambah lagi dengan masih diberikannya kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna di MPR. Artinya, putusan hukum dapat saja “dibatalkan” oleh putusan politik.

Berdasarkan latar belakang diatas, kami melalui tulisan ini hendak menganalisis mekanisme impeachment  yang diterapkan di Indonesia sekaligus menggagas mekanisme baru yang sesuai dengan  prinsip-prinsip ketatanegaraan Indonesia.

B.     Identifikasi Masalah

  1. Apa makna pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
  2. Apakah mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya saat ini merupakan wujud prinsip negara hukum?

 C.    Tujuan Penulisan

  1. Memahami makna pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
  2. Merumuskan mekanisme baru pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang sesuai dengan prinsip negara hukum?

D.    Manfaat Penulisan

Mengemukakan gagasan tertulis mengenai mekanisme baru pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

 


BAB II

NEGARA HUKUM DAN SISTEM PEMERINTAHAN

 

A.    Negara Hukum

Gagasan, cita, atau ide negara hukum  selain berkaitan erat dengan konsep rechstaat dan rule of law juga erat kaitannya dengan nomocracy[4].  Perkataan nomocracy berasal dari kata nomos yang berarti norma dan cratos yang berarti kekuasaan[5]. Dengan demikian nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi[6].  

Istilah rechstaat digunakan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl pada abad 19 dan permulaan abad 20[7]. Menurut Stahl, rechstaat mencakup empat unsur, yakni[8]:

  1. Hak-hak manusia
  2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasa disebut Trias Politica)
  3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur)
  4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sedangkan istilah rule of law digunakan dalam tradisi Anglo Amerika[9].  A. V. Dicey dalam bukunya The Introduction to the Study of the  Law of The Constitution mengemukakan tiga ciri penting negara hukum, yakni[10]:

  1. Supremacy of the law

Dicey menyatakan:

… the absolute supremacy or predominance of regular law as apposed to the influence of arbitrary power, and excludes the existence of arbitrariness, of prerogative, or even of wide discretionary authorithy on the part of the government.

Selanjutnya Ia menyatakan:

The Englishmen[11] are ruled by the law, and by the law alone[12]; a man may with us be punished for a breach of law, but he can be punishd for nothing else.   

  1. Equality before the law

Dinyatakan olehnya:

… or the equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administered by the ordinary law courts : …

 

  1. Due process of the law

Dinyatakan olehnya:

The rule of law, lastly, may be used as a  formula for expressing the fact that with us the law of the constitution, the rules which in foreign countries naturally from part of a constitutional code, are not the source but the consequence of the rights of the indviduals, as defined and enforced by the courts[13]; …

Hal ini sebagaimana disebut oleh E.C.S. Wade dan G. Godfrey Philips dalam Constitutional Law: An Outline of the Law Citizen and the State and Administrative Law[14]  yaitu terjaminnya hak-hak manusia oleh        undang-undang (atau Undang-Undang Dasar dan putusan pengadilan).

Keempat unsur rechstaat yang dikembangkan oleh Stahl tersebut di atas dapat digabungkan dengan ketiga unsur rule of law yang dikemukakan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern[15]. The International Commission of Jurist menambahkan lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary). Dengan demikian,  prinsip-prinsip yang dianggap sebagai ciri penting negara hukum menurut  The International Commission of Jurist adalah[16]:

  1. Negara harus tunduk pada hukum.
  2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
  3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Scheltema merumuskan unsur-unsur dan asas-asas negara hukum secara           baru, yaitu[17]:

  1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity);
  2. Berlakunya asas kepastian hukum;
  3. Berlakunya persamaan (Similia Similius atau Equality before the law );
  4. Asas demokrasi,  dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan;
  5. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara bersangkutan;

Prof. Jimly Asshidiqie merumuskan 13 prinsip pokok negara hukum yang merupakan pilar-pilar utama berdirinya suatu negara sebagai negara hukum, antara lain[18]:   

  1. Supremasi hukum (supremacy of the law);
  2. Persamaan dalam hukum (equality before the law);
  3. Asas legalitas (due process of the law);
  4. Adanya pembatasan kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar;
  5. Berfungsinya organ-organ yang independen dan saling mengendalikan;
  6. Prinsip peradilan bebas dan tidak memihak;
  7. Tersedianya upaya peradilan Tata Usaha Negara;
  8. Tersedianya upaya peradilan Tata Negara (Contitutional Adjudication);
  9. Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia;
  10. Bersifat demokratis (Democratic rule of law) sehingga pembentukan hukum yang bersifat demokratis dan partisipatoris dapat terjamin;
  11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (Welfare Rechstaat);
  12. Adanya pers yang bebas dan prinsip pengelolaan kekuasaan negara yang transparan dan akuntabel dengan efektifnya mekanisme kontrol sosial yang terbuka;
  13. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.  

Prof. Utrecht kemudian membedakan negara hukum menjadi[19]:

  1. Negara hukum formil atau negara hukum klasik yakni menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis.
  2. Negara hukum materiil atau negara hukum modern yakni mencakup pula pengertian keadilan didalamnya.

Menurutnya, pembedaan ini dimaksudkan  untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum, keadilan tidak secara serta merta terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran hukum formil atau oleh aliran pikiran hukum materiil[20].

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Friedmann[21],  bahwa rule of law dapat dipakai dalam arti formil (in the formal sense) dan dalam arti materiil (ideological sense)[22].  Dalam arti formil,  the rule of law adalah “orgenised public power” atau kekuasaan umum yang terorganisir. Sedangkan dalam arti materil, the rule of law adalah berbicara tentang just law (hukum yang mengandung keadilan)[23].

Prof. Bagir Manan dalam bukunya Teori dan Politik Konstitusi menyatakan bahwa negara hukum dapat ditinjau dari dua aspek, yakni[24]:

  1. Penerapan hukum (law applying), artinya negara berdasar atas hukum menghendaki tindakan-tindakan pemerintahan selalu sesuai         aturan-aturan hukum yang berlaku (rechmatigheid) dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur).
  2. Penegakan hukum (law enforcement), artinya negara berdasar atas hukum menghendaki suatu kekuasaan peradilan yang merdeka lepas dari pengaruh pemerintah atau kekuatan lain yang akan menyimpangkan hakim dari kewajiban menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran.

Prof. Sunarjati Hartono dalam bukunya Apakah The Rule of Law itu?  menyatakan bahwa pelaksanaan the rule of law tidak hanya berarti bahwa pengadilan hanya berhak mengawasi dan mengadili pertikaian yang terjadi diantara masyarakat, tetapi juga berwenang untuk mengawasi bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya, yang berarti bahwa pengadilan diposisikan sebagai  satu-satunya instansi sekaligus instansi tertinggi (enigste en hoogste instantie) yang berwenang menentukan apakah tindakan-tindakan pemerintah itu benar dan berdasarkan hukum yang berlaku[25]. Hukum dijadikan sebagai perwujudan dari kekuasaan tertinggi yang harus dipatuhi oleh Negara dan pejabat-pejabat pemerintah. Oleh karena itu  konsep Negara hukum  dapat diartikan pula sebagai  pemerintahan berdasarkan hukum, bukan manusia (government by laws, not by men).[26]

Atau sebagaimana  dikemukakan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaran negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip rule of law, and not of man, yang sejalan dengan pengertian nomocracie, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum. Dengan demikian dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara[27].

B.     Sistem Pemerintahan

Secara etomologis, “sistem pemerintahan” merupakan gabungan dari dua kata “sistem” dan pemerintahan”.  Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia, “sistem” adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Ada juga yang menelusuri sistem atau system berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata “syn” dan kata “histani” yang berarti menempatkan bersama.  Secara umum, sistem merupakan suatu struktur yang terdiri dari    bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan dan apabila salah satu atau sebagian komponen tersebut tidak ada atau kurang berfungsi akan mempengaruhi komponen-komponen yang lainnya itu[28].

Kata “pemerintahan” dapat diartikan  secara luas dan sempit. Dalam arti luas “pemerintahan” adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan, memelihara keamanan dan meningkatkan derajat kehidupan rakyat serta dalam menjamin kepentingan negara itu sendiri. Dalam konteks fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pengertian pemerintahan mencakup ke semua fungsi tersebut di atas. Dalam arti sempit, ”pemerintahan” hanya menyangkut fungsi eksekutif saja[29]. Demikian pula Prof. Bagir Manan  menguraikan bahwa, “pemerintahan” pertama-tama diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan Negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra struktur lainnya[30].

Dari pengertian “sistem” dan “pemerintahan”, “sistem pemerintahan” dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama, dan mempengaruhi satu sama lain. Dengan perkataan lain, “sistem pemerintahan” adalah cara kerja lembaga-lembaga negara dan hubungannya satu sama lainnya[31].

Prof. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian regeringsdaad  penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif[32]. Sedangkan Prof. Bagir Manan menyatakan bahwa sistem pemerintahan merupakan suatu pengertian yang berkaitan dengan tata cara pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam suatu tatanan negara demokrasi[33].  Menurut Mahfud M.D., sistem pemerintahan negara adalah mekanisme kerja dan koordinasi atau hubungan antara ketiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.[34]

Sistem pemerintahan yang dikenal di dunia secara garis besar dapat dibedakan dalam  tiga macam, yaitu[35]:

  1. Sistem pemerintahan presidensial (Presidential System).
  2. Sistem pemerintahan parlementer (Parliamentary System), dan
  3. Sistem campuran (Mixed System atau Hybhrid system).

Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan  yang terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan (head of government) sekaligus sebagai kepela negara (head of state). Dalam sistem parlementer, jabatan kepala negara (head of state) dan kepala pemerintahan (head of government) dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Sedangkan  dalam sistem campuran, unsur-unsur kedua sistem itu sama-sama dianut[36].

Menurut  Prof. Utrecht,  apabila dalam suatu pemerintahan negara, diadakan pembedaan yang tegas antara jabatan kepala negara (head of state) dan kepala pemerintahan (head of government), maka pemerintahan yang bersangkutan mengandung ciri parlementer (parliamentary government) atau bahkan merupakan negara dengan sistem pemerintahan parlementer[37]. Dalam praktik, kedudukan kepala negara biasanya dipegang oleh Raja, Ratu, Presiden, ataupun sebutan lain sesuai dengan bahasa resmi yang dipakai di negara bersangkutan. Sedangkan jabatan kepala pemerintahan biasanya disebut  Perdana Menteri (Prime Minister)[38].

C.F. Strong, membedakan kedua jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan antara pengertian nominal executive dan real excecutive. Kepala negara disebut sebagai nominal executive, sedangkan kepala pemerintahan disebut sebagai real executive[39].  Dalam sistem pemerintahan parlementer, jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan dipisahkan dalam penyelenggaraan organisasi negara. Dalam  sistem parlementer,  cabang eksekutif dipimpin oleh kepala negara, seorang Raja dalam negara monarki konstitusional atau seorang Presiden dalam negara yang berbentuk republik, dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Fungsi Perdana Menteri dalam kegiatan pemerintahan adalah menjalankan kekuasaan tata usaha negara dalam lingkungan jabatan eksekutif. Sedangkan fungsi Presiden sebagai kepala negara hanya bersifat simbolik dalam organisasi negara[40].

Prof. Bagir Manan mengemukakan  beberapa ciri sistem pemerintahan parlementer, antara lain[41]:

  1. Ada dua kelembagaan eksekutif, yaitu yang menjalankan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah dan eksekutif yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan. Eksekutif pertama ada di tangan Kabinet atau Dewan Menteri. Eksekutif kedua adalah kepala negara yaitu Raja bagi kerajaan dan Presiden bagi republik.
  2. Kabinet atau  Dewan Menteri bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat, sedangkan kepala negara tidak dapat diganggu gugat. Maksud bertanggung jawab adalah eksekutif dapat dijatuhkan dengan mosi tidak percaya oleh Badan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensial menurutnya hanya mengenal satu macam eksekutif. Fungsi kepala pemerintahan (chief executive) dan kepala negara (head executive) ada pada satu tangan dan tunggal (single executive). Eksekutif tunggal dalam sistem pemerintahan presidensial tidak bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Rakyat, tetapi langsung kepada rakyat karena dipilih langsung atau dipilih melalui badan pemilih (electoral college)[42].

Menurut Mahfud M.D.,  perbedaan  antara sistem pemerintahan presidensial dan sitem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut[43]:

Sistem Presidensial

Di dalam sistem pemerintahan presidensial  terdapat  beberapa prinsip, antara lain:

  1. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif);
  2. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR) karena Parlemen dan pemerintah sejajar;
  3. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden;
  4. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.

Sistem Parlementer

Di dalam sistem parlementer terdapat beberapa prinsip, antara lain:

  1. Kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena Ia lebih bersifat simbol nasional (pemersatu bangsa);
  2. Pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri;
  3. Kabinet bertanggungjawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya;
  4. (karena itu) kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah (dan bergantung) kepada Parlemen.

Douglas V. Verney dalam tulisannya  Parliamentary Government and Presidential Government mengemukakan ciri-ciri  kedua sistem pemerintahan.  Beberapa ciri sistem pemerintahan parlementer, antara lain[44]:

  1. The Assembly becomes a Parliament.
  2. The executive divided into two parts.
  3. The Head of State appoints the Head of Government.
  4. The Head of the Government appoints the Ministry.
  5. The Ministry (or government) is a collective body.
  6. Ministers are usually Members of Parliament.
  7. The Government is politically responsible to the Assembly.
  8. The Head of Government may advise the Head of State to dissolve Parliament.
  9. Parliament as a whole is supreme over its constituent parts, Government and Assembly, neither of which may dominate the other.
  10. The Government as a whole is only indirectly responsible to the electrorate.
  11. Parliament is the focus of power in the political system.   

Sedangkan ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensial, antara lain[45]:

  1. The Assembly remains an as Assembly only.
  2. The executive is not divided but is a President elected by the people for a definite term at the time of Assembly elections.
  3. The Head of Government is Head of State.
  4. The President appoints  heads of departments who are his subordinates.
  5. The President is sole executive.
  6. Members of  the Assembly are not eligible for office in the administration and vice versa.
  7. The executive is responsible to the constitution.
  8. The President cannot dissolve or coerce the Assembly.
  9. The Assembly is ultimately supreme over the other branches of government and there is no fusion of the executive and legislative branches as in a parliament.
  10. The executive is directly responsible to the electrorate.
  11. The is no focus of power in the political system. 

 

BAB  III

METODE PENULISAN

 Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian yang mengacu pada           aspek-aspek yuridis. Metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan           (library research) atas berbagai literatur  yang terkait dengan teori-teori dan   asas-asas hukum.

Selain metode tersebut, tulisan ini juga menggunakan metode perbandingan Hukum Tata Negara  untuk membandingkan mekanisme impeachment di beberapa negara, yakni Amerika Serikat dan Filipina. Kedua negara ini menganut sistem presidensil, seperti halnya Indonesia. Karenanya mekanisme impeachment yang diterapkan oleh kedua negara ini dijadikan pembanding dalam rangka merumuskan mekanisme impeachment baru yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Spesifikasi penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang ada.

Sumber-sumber hukum yang dipakai dalam studi kepustakaan ini  meliputi :

  • Bahan hukum primer yang berwujud peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti;
  • Bahan hukum sekunder yang berwujud bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau pembahasan lebih lanjut atas  bahan-bahan hukum primer;
  • Bahan hukum tersier yang berwujud bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan tersebut dilakukan dengan cara melakukan pencarian, sistematisasi dan analisis terhadap  tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan permalahan yang tengah diteliti. Berbagai  data itu kemudian dianalisis secara yuridis analitis. 

 

 BAB IV

MEKANISME IMPEACHMENT  AMERIKA SERIKAT DAN FILIPINA DAN ANALISIS TERHADAP PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN INDONESIA

 A.    Mekanisme Impeachment  Amerika Serikat dan Filipina 

 Amerika Serikat

Amerika serikat adalah negara Federal yang menganut sistem pemerintahan presidensil. Meskipun tidak secara tegas disebutkan dalam konstitusi. Namun beberapa pasal dalam konstitusi negara ini mengandung ciri sistem pemerintahan presidensil. Salah satunya adalah Article IIThe executive article, Section. 1[46]:

  “The executive Power shall be vested in a President of the United States of America. He shall hold his Office during the Term of four Years, and, together with the Vice President, chosen for the same Term, be elected, as follows: … “

Impeachment  yang dikembangkan oleh Amerika sebenarnya diadopsi dari Inggris sebagai pelopor  konsep ini, yakni berawal dari abad 14 saat Parlemen Inggris meminta penasehat-penasehat Raja untuk memberikan pertanggungjawabannya[47].   Impeachment  mengemuka dalam constitutional convention yang diadakan di Philadelphia[48], sebelum kemudian diatur dalam Konstitusi[49].  Ada beberapa anjuran kala itu mengenai prosedur impeachment  sampai kemudian mengerucut pada tiga klausul utama,  yakni[50]:

  1. House of Representatives sebagai pemegang The sole power of impeachment;
  2. Senate sebagai pemegang The sole power to try all impeachments dan no persons shall be convicted without the concurrence of   two-thirds of the member presents; serta
  3. The constitution indicates that the President is to be removed through the impeachment process.  

Ketiga klausul di atas (dengan beberapa penambahan) kemudian dimasukkan ke dalam Konstitusi Amerika Serikat, antara lain:

Article II; Section 4[51]:

“The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors”

Article I; section 2, clause 5 menyatakan[52]:

“The House of Representativeshall have the sole Power of Impeachment”

Article I; Section 3, Clause 6  menyatakan[53]:

“The Senate shall have the sole Power to try all Impeachments …   And no Person shall be convicted without the Concurrence of two thirds of the Members present”

Dengan demikian, House of Representative dan Senate memegang kekuasaan yang berbeda dalam proses impeachment.  Berkenaan dengan pemisahan kedua Congressional branches ini, Hamilton menyatakan[54]:

The separating the two congressional branches in the impeachment procedure ensured that ‘assigning one the right of accusing, to the other the right of judging … guards against the danger of persecution, from the the prevalency of a factious spirit in either of those branches.

Selanjutnya Article I; Section 3, Clause 6  menyatakan:

“ …. When the President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside[55]: … “

Hal inilah yang membedakan impeachment  terhadap Presiden dengan        pejabat-pejabat publik lainnya.

Selain ketentuan-ketentuan tersebut diatas, terdapat beberapa ketentuan lain dalam Konstitusi Amerika yang berkenaan dengan impeachment,  antara lain:

Article I; Section 3, Clause 7 yang berbunyi:

Judgment in Cases of Impeachment shall not extend further than to removal from Office, and disqualification to hold and enjoy any Office of honor, Trust or Profit under the United States: but the Party convicted shall nevertheless be liable and subject to Indictment, Trial, Judgment and Punishment, according to Law”

Article II; Section 2, Clause 1 yang berbunyi:

“The President . . . shall have Power to grant Reprieves and  Pardons for Offenses against the United States, except in Cases of Impeachment”

Article III; Section 2, Clause 3 yang berbunyi:

“The Trial of all Crimes, except in Cases of Impeachment, shall be by Jury; . . .”

 Prosedur impeachment lebih rinci diatur dalam The Jefferson’s Manual and The Rules and Practice of The House of Representatives, yang diadopsi pada tahun 1837[56] dan Procedures and Guidelines for Impeachment  Trials  In The United  States  Senate[57]. T.J. Halstead[58] dalam CRS Report for Congress[59] mengemukakan  dua tahapan impeachment, sebagai berikut:

1.  The House of Representatives: “Sole Power of Impeachments”

 i.            Initiation[60]

Inisiasi dapat diajukan dengan cara:

  • a member declaring a charge of impeachment on his or her own initiative;
  • a member presenting a memorial listing charges under oath;  or
  • a member depositing a resolution in the hopper;

Tapi  dapat pula diajukan oleh non anggota, misalnya Judicial Conference of the United States dapat mengusulkan House of Representatives untuk meng-impeach seorang  federal judge[61].  Pengajuan tersebut kemudian diserahkan kepada komite yang berwenang yakni; The House Committee on the Judiciary  dan The House Committee on Rules.  

ii.            Investigation[62]

Biasanya investigasi dilakukan oleh  Judiciary Committee namun tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh komite yang dipilih ataupun komite khusus lainnya. Tugas utama komite ini adalah menetapkan apakah yang bersangkutan benar-benar telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur  dalam   Article II, Section 4[63].  Jika berdasarkan suara mayoritas Judiciary Committee  menetapkan bahwa terdapat dasar/alasan yang kuat untuk meng-impeach maka komisi ini kemudian memberikan laporan kepada House of Representatives.

iii.            House Action Subsequent to Receipt of Committee Report[64]

Laporan yang diserahkan oleh Judiciary Committee tidak mengikat House of Representatives.  Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan voting. Apabila  suara mayoritas mendukung dilakukannya impeachment, maka seorang Manager[65] yang ditunjuk kemudian menyampaikan hal ini kepada Senate.  

iv.            Notification by the House and Senate Response[66]

Setelah menerima pemberitahuan dari House of Representatives, maka Senate harus pula memberikan pemberitahuan kepada House of Representatives bahwa  Ia telah menerima laporan yang diberikan oleh manager. Manager  yang  ditunjuk kemudian menghadap Senate sekaligus menyampaikan  pasal-pasal yang diduga dilanggar oleh pihak yang akan di-impeach. Setelah itu, manager  memberikan laporan secara lisan kepada House of Representatives.

2.      The Senate: “Sole Power to Try All Impeachments”

i.            Trial Preparation in the Senate[67]

Senate kemudian membuat surat panggilan tertulis (a writ of summons) kepada pihak yang di-impeach (respondent) termasuk memberitahukan tanggal persidangan. Pihak yang bersangkutan  dapat  menghadap seorang diri atau didampingi oleh pengacara (counsel), atau dapat pula memilih untuk tidak hadir.

Yang bersangkutan dapat berargumentasi  bahwa Ia tidak termasuk pejabat publik yang dapat di-impeach atau bahwa tidak ada dasar/alasan untuknya di-impeach.  Atau Ia dapat memberikan pembelaan atas tuduhan-tuduhan terhadapnya.

ii.            Trial Procedure in the Senate[68]

Dalam proses ini,  Senate menerima bukti-bukti dan kesaksian atau dapat pula meminta Pemimpin sidang untuk menunjuk komite senator untuk menyiapkan bukti-bukti dan kesaksian yang diperlukan.

Dan berdasarkan Article I, Section 3, Clause 6[69],  Konstitusi Amerika bahwa dalam hal impeachment  dilakukan terhadap Presiden, maka The Chief Justice  yang memimpin proses ini.

iii.            Judgment of the Senate[70]

Setelah menerima argumentasi dari manager dan pengacara/pihak yang               di-impeach, Senate kemudian mengadakan rapat tertutup untuk mempertimbangkan. Jika setidaknya 2/3 anggota Senate mendukung, maka pihak yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dari jabatannya.   

Mekanisme pemberhentian pejabat publik Amerika dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

 Filipina

Filipina juga adalah salah satu negara yang menganut sistem presidensil, berbentuk Republik[71]. Meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam Konstitusi, namun beberapa pasal dalam konstitusinya mengandung ciri sistem pemerintahan presidensiil. salah satunya adalah  Article  VII, Executive Department, Section 1[72]:

The executive power shall be vested in the President of the Philippines

Dengan demikian Presiden yang menjalankan kekuasaan eksekutif.

Mengenai impeachment, konstitusi negara ini secara limitatif menyebutkan bahwa hanya Presiden dan/atau wakil Presiden, anggota-anggota (hakim) Mahkamah Agung, anggota komisi konstitusi, dan ombudsman yang dapat diberhentikan dalam masa jabatannya melalui impeachment dan apabila dihukum karena melakukan  perbuatan-perbuatan tertentu sebagaimana diatur dalam  Article XI,  Accountability of Public Officers , section 2 Konstitusi Filipina 1987[73]:

“The President, the Vice-President, the Members of the Supreme Court, the Members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from office, on impeachment for, and conviction of, … ”

Pasal ini selanjutnya menyebutkan hal-hal yang menyebabkan pejabat publik tersebut diatas dapat di-impeach  dan dihukum, antara lain:

“ … culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust … ”

Sedangkan pejabat-pejabat publik lainnya dapat pula diberhentikan sebagaimana ketentuan yang berlaku, namun tidak melalui impeachment[74].

“ … All other public officers and employees may be removed from office as provided by law, but not by impeachment”

Impeachment diajukan oleh House of Representatives sebagai pemegang the exclusive power to initiate all cases of impeachment[75] dan Senate yang  memberikan keputusan sebagai pemegang the sole power to try and decide all cases of impeachment[76].  Pengajuan dapat dilakukan oleh sejumlah anggota House of  Representatives atau oleh sejumlah warga negara atas persetujuan sejumlah anggota House of  Representatives sebagaimana diatur dalam  Article XI,     section 3 (2)[77]:

“A verified complaint for impeachment may be filed by any Member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any Member thereof, which shall be included in the Order of Business within ten session days, and referred to the proper Committee within three session days thereafter  … ”

Setelah pengaduan diterima oleh Komite, selanjutnya pasal ini menjelaskan:

“ … The Committee, after hearing, and by a majority vote of all its Members, shall submit its report to the House within sixty session days from such referral, together with the corresponding resolution. The resolution shall be calendared for consideration by the House within ten session days from receipt thereof”  

Pengaduan ini harus didukung oleh setidaknya 1/3 dari seluruh anggota House of Representatives[78]. Dalam hal ketentuan minimal dukungan ini terpenuhi, maka Senate harus sesegera mungkin melakukan proses pemeriksaan dan memberikan keputusan atas pengaduan tersebut[79].

Berbeda dengan proses impeachment terhadap pejabat publik lainnya,  Dalam hal Presiden yang di-impeach, Section 3 (6)[80] menyatakan:

“ … When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote … “

Selanjutnya Pasal ini menyatakan:

“ … No person shall be convicted without the concurrence of  two-thirds of all the Members of the Senate”

Dengan demikian pejabat publik yang di-impeach dan dihukum atas dugaan telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam Section 2 diberhentikan dari jabatannya jika 2/3 dari seluruh anggota Senat menyatakan demikian.

Dan berdasarkan Section 3 (5), seorang pejabat publik tidak dapat  di-Impeach lebih dari satu kali dalam masa satu tahun, selengkapnya Pasalini berbunyi[81]:

“No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of one year”

Selanjutnya Section 3 (7)[82] menyatakan:

“Judgment in cases of impeachment shall not extend further than removal from office and disqualification to hold any office under the Republic of the Philippines, but the party convicted shall nevertheless be liable and subject to prosecution, trial, and punishment according to law”

Mekanisme pemberhentian Pejabat publik di Filipina dapat  penulis gambarkan sebagai berikut:

B.     Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Impeachment berbeda-beda di setiap negara. Sesuai dengan sistem ketatanegaraan masing-masing dan dipengaruhi oleh latar belakang sejarah yang menghantarnya pada pilihan konsep yang diterapkan saat ini.  Di Amerika misalnya,  impeachment dapat diajukan terhadap seluruh pejabat publik[83].  Filipina, konstitusinya secara limitatif menyebutkan bahwa yang dapat di-impeach adalah Presiden, Wakil Presiden,   anggota-anggota (Hakim) Mahkamah Agung, anggota Komisi Konstitusi, dan ombudsman[84].

Di Indonesia, berdasarkan Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa yang dapat di-impeach adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden saja. Selengkapnya Pasal ini berbunyi:

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”

Dengan demikian ada beberapa alasan yang menyebabkan Presiden dan/atau Wakil Presiden Indonesia dapat di-impeach, antara lain:

  • Terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa;  pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya.
  • Melakukaan perbuatan tercela.
  • Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

Berdasarkan Pasal 7A diatas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapatnya[85].  Pendapat DPR ini adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan yang dimilikinya[86].

Pengajuan permintaan  DPR kepada Mahkahah Konstitusi ini hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR[87].

Paling lama  sembilan puluh hari setelah permintaan DPR diterima, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus permintaan tersebut[88]. Dan apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal7A, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul tersebut kepada MPR[89].

Paling lama tiga puluh hari sejak usul DPR diterima, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul tersebut[90]. Keputusan MPR diambil dalam sidang paripurna  yang dihadiri oleh  sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh  sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna tersebut[91].

Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Indonesia dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

C.    Analisis Terhadap Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil. Hal ini meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dapat diidentifikasi dari pasal-pasal dalam UUD  yang mengandung ciri  sistem pemerintahan presidensil.

Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil  Presiden (impeahcment) sebagaimana diterapkan saat ini ditujukan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensil yang dianut oleh Indonesia.  Karena melalui impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dengan mudah diturunkan dari jabatannya oleh Parlemen tanpa dasar/alasan yang konstitusional atau sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan, yakni hanya dapat diberhentikan dengan alasan-alasan hukum[92].  Hal ini berbeda dengan mekanisme pemberhentian sebelumnya (pra perubahan), yakni Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan jika pertanggungjawabannya tidak diterima oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Atau dengan kata lain Presiden dan/atau Wakil Presiden kala itu dapat diberhentikan jika pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan-kebijakannya tidak diterima oleh MPR[93].  Mekanisme semacam ini jelas sangat kontradiktif dengan sistem presidensil yang menghendaki terjaminnya stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, mekanisme impeachment yang digulirkan melalui perubahan ketiga Undang-Undang  Dasar  merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan bahwa[94]:

Secara konseptual harus diakui,  instrumen-instrumen “mempersulit” penerapan ketentuan meminta pertanggungjawaban atau melakukan impeachment terhadap Presiden sebagai sesuatu yang sejalan dengan kehendak UUD 1945 untuk membangun suatu pemerintahan yang stabil.

Melalui perubahan ketiga pula, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  bahwa Indonesia adalah negara hukum.  Dengan demikian,  Indonesia  wajib menjunjung supremasi hukum (supremacy of the law)  sebagai salah satu sendi politik bernegara, disamping sendi-sendi lainya.

Sebagaimana  dikemukakan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa dalam negara hukum,  yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaran negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip rule of law, and not of man, yang sejalan dengan pengertian nomocracie, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum. Dengan demikian dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara[95].

Prof. Bagir Manan dalam bukunya “Teori dan Politik Konstitusi” menyatakan bahwa jika ditinjau dari aspek penegakan hukum (law enforcement),  negara hukum menghendaki suatu kekuasaan peradilan yang merdeka, yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain yang akan menyimpangkan hakim dari kewajiban menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran[96].

Namun mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment) sebagaimana diterapkan saat ini belum mewujudkan  prinsip negara hukum itu sendiri. Impeachment  yang diawali dengan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.  Pendapat ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah kemudian memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut.

Apabila putusan Mahkamah membenarkan pendapat DPR, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun  putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR tidak bersifat mengikat. Dalam tahapan selanjutnya putusan ini dapat saja “dimentahkan” oleh suara mayoritas di MPR. Tidak ada satu pun klausul dalam Konstitusi maupun peraturan    perundang-undangan lain yang mengatur secara eksplisit kekuatan putusan Mahkamah dalam hal ini. Ditambah lagi dengan masih diberikannya kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna di MPR. Artinya, putusan hukum dapat saja “dibatalkan” oleh putusan politik.

Prinsip negara hukum yang menghendaki suatu kekuasaan peradilan yang merdeka, yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain yang akan menyimpangkan hakim dari kewajiban menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran seolah dikesampingkan dalam mekanisme impeachment sebagaimana diatur dalam Pasal 7A sampai Pasal 7B ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bila kita bandingkan dengan negara lain, misalnya Amerika Serikat dan Filipina. Impeachment menjadi mekanisme pemberhentian pejabat publik yang murni secara politik. Di kedua negara ini, sebagaimana diuraikan pada sub bab sebelumnya, bahwa House of Representatives memegang kekuasaan untuk    meng-impeach (The sole power of impeachment) dan Senate memegang kekuasaan untuk mengadili (The sole power to try all impeachments). Pemisahan kekuasaan (kewenangan) yang dimiliki oleh kedua lembaga ini dijelaskan oleh Hamilton dalam The Federalist No. 66, menyatakan:

The separating the two congressional branches in the impeachment procedure ensured that ‘assigning one the right of accusing, to the other the right of judging … guards against the danger of persecution, from the the prevalency of a factious spirit in either of those branches. 

Dalam proses impeachment  terhadap Presiden, Konstitusi kedua negara ini mengharuskan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung[97]. Keikutsertaan Ketua Mahkamah Agung  adalah untuk menjamin bahwa trial atau dapat disebut “proses hukum” yang dilakukan oleh Senate dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena dalam tahapan ini dilakukan proses pemeriksaan bukti-bukti dan saksi (evidance and take testimony)[98].  Di Indonesia sendiri, proses pemeriksaan bukti-bukti dan saksi (evidance and take testimony) dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka memutus pendapat DPR[99].

Dapat dipahami bahwa mekanisme impeachment  di Indonesia tidak didesain sebagaimana di Amerika Serikat dan Filipina yang melibatkan dua cabang kekuasaan legislatif (House of Representative dan Senate). Hal ini berkenaan dengan desain ketatanegaraan Indonesia dalam cabang legislatif tidak menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana House of Representatives dan Senate di kedua negara tersebut.

Dengan demikian, agar mekanisme impeachment yang ditujukan untuk memperkuat sistem presidensil yang dianut oleh Indonesia  sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjadi salah satu sendi politik bernegara, maka perlu diadakan perubahan terhadap mekanisme ini. Penulis menggagas dua alternatif perubahan yang dapat dilakukan.

Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pendapat DPR mempunyai kekuatan mengikat, dalam hal ini mengikat MPR. Sehingga setelah Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang membenarkan pendapat DPR, dengan kata lain dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana disebutkan dalam pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah terbukti secara hukum, MPR kemudian memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sidang paripurna tanpa memberikan lagi  kesempatan kepada keduanya untuk memberikan penjelasan, karena proses ini seharusnya telah termasuk dalam tahapan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian,  putusan hukum tidak lagi dapat “dibatalkan”  oleh putusan politik.  Prinsip negara hukum yang menghendaki suatu kekuasaan peradilan yang merdeka, yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain yang akan menyimpangkan hakim dari kewajiban menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dapat terwujud. Alternatif pertama ini dapat dilaksanakan walaupun tanpa  melakukan amandemen terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi dapat pula dikembangkan melalui praktik ketatanegaraan.

Alternatif Kedua adalah mengadopsi mekanisme Amerika dan Filipina, yakni tahapan  trial dalam impeachment dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Dalam konteks Indonesia, dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Keikutsertaan  Ketua Mahkamah Konstitusi dalam proses ini adalah dalam rangka menjalankan tugas lembaga ini sebagai The Guardian of the Constitution, untuk menjamin  agar proses pemberhentian  Presiden dan/atau Wakil Presiden dilaksanakan secara konstitusional. Dan Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa desain ketatanegaraan Indonesia tidak menempatkan DPR dan DPD sebagaimana House of Representatives dan Senate di kedua negara ini. Dengan demikian, Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan pendapatnya secara langsung  kepada  MPR sebagai lembaga yang melaksanakan  trial[100] (tahapan ini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi)  dengan dukungan  sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota DPR, tanpa melalui tahapan di Mahkamah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MPR dapat membentuk komite khusus[101] untuk  melakukan pemeriksaan bukti-bukti dan saksi. Kemudian Presiden dan/atau Wakil Presiden diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan dalam sidang paripurna MPR. Keputusan MPR diambil dalam sidang paripurna  yang dihadiri oleh  sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh  sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.  Alternatif kedua ini mengharuskan dilakukannya amademen terhadap Undang-Undang Dasar karena berkenaan dengan penghapusan wewenang sebuah lembaga yang diberikan oleh UUD itu sendiri,  dalam hal ini Mahkamah Konstitusi {Pasal 7B ayat (4) jo Pasal 24C ayat (2)}. Selain itu, sebagai lembaga yang melaksanakan trial,  MPR  harus memiliki Rules of Procedures  (semacam Procedures and Guidelines for Impeachment  Trials  In The United  States  Senate)  mengenai impeachment untuk menjamin agar  proses ini dilaksanakan  dengan  berdasar atas dan/atau memiliki kekuatan hukum.  Dengan demikian impeachment di Indonesia menjadi murni putusan politik, namun dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum itu sendiri.

Alternatif  pertama dapat digambarkan sebagai berikut:

 

Alternatif kedua dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

 

A.    Kesimpulan

  1. Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil  Presiden (impeahcment) sebagaimana diterapkan saat ini ditujukan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensil yang dianut oleh Indonesia.  Karena melalui impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dengan mudah diturunkan dari jabatannya oleh Parlemen tanpa dasar/alasan yang konstitusional atau sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan, yakni hanya dapat diberhentikan dengan alasan-alasan hukum.  Hal ini berbeda dengan mekanisme pemberhentian sebelumnya (pra perubahan), yakni Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan jika pertanggungjawabannya tidak diterima oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Atau dengan kata lain Presiden dan/atau Wakil Presiden kala itu dapat diberhentikan jika pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan-kebijakannya tidak diterima oleh MPR.  Mekanisme semacam ini jelas sangat kontradiktif dengan sistem presidensiil yang menghendaki terjaminnya stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, mekanisme impeachment yang digulirkan melalui perubahan ketiga Undang-Undang  Dasar  merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil.
  2. Prinsip negara hukum yang menghendaki suatu kekuasaan peradilan yang merdeka, yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain yang akan menyimpangkan hakim dari kewajiban menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran seolah dikesampingkan dalam mekanisme impeachment sebagaimana diatur dalam Pasal 7A sampai Pasal 7B ayat (7)         Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mekanisme impeachment, putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR tidak bersifat mengikat. Dalam tahapan selanjutnya putusan ini dapat saja “dimentahkan” oleh suara mayoritas di MPR. Dan tidak ada satu pun klausul dalam Konstitusi maupun peraturan    perundang-undangan lain yang mengatur secara eksplisit kekuatan putusan Mahkamah dalam hal ini. Ditambah lagi dengan masih diberikannya kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna di MPR. Artinya, putusan hukum dapat saja “dibatalkan” oleh putusan politik.

B.     Saran

Agar mekanisme impeachment yang ditujukan untuk memperkuat sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia  sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjadi salah satu sendi politik bernegara, maka perlu diadakan perubahan terhadap mekanisme ini.  Perubahan yang dapat dilakukan adalah dengan menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan mengikat, dalam hal ini mengikat MPR. Dengan demikian MPR memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah dugaaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh keduanya telah terbukti secara hukum. Atau meniadakan proses di Mahkamah Konstitusi. Dan Ketua Mahkamah Konstitusi memimpin proses trial di MPR untuk menjamin proses pemberhentian ini dilaksanakan secara konstitusional. Hal ini dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai The Guardian of The Constitution. Alternatif pertama dapat dikembangkan melalui praktik ketatanegaraan. Namun alternatif kedua mengharuskan dilakukannya amandemen terhadap UUD karena berkenaan dengan penghapusan wewenang sebuah lembaga yang diberikan oleh UUD itu sendiri, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi {Pasal 7B  ayat (4) jo Pasal 24C  ayat (2)}. Selain itu, sebagai lembaga yang melaksanakan trial,  MPR  harus memiliki Rules of Procedures mengenai impeachment untuk menjamin agar  proses ini dilaksanakan  dengan  berdasar atas dan/atau memiliki kekuatan hukum.  Dengan demikian impeachment di Indonesia menjadi murni putusan politik, namun dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

 

 Buku

Arend Lijphart,  Parliamentary versus Presidential Government,  Oxford University Press, 1992.

A.V. Dicey,  The Introduction to the Study of the  Law of The Constitution, Mac Millan and Co. Limited, St. Martin’s street, London, 1962.

Bagir Manan , Lembaga Kepresidenan, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

 ___________ , Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005.

 ___________, Teori dan Politik Konstitusi, FH-UII PRESS, Yogyakarta, 2004.

Carr, Bernstein, and Morrison,  American Democracy in Theory and Practice, Holt, Renehart and Winston, New York, 1959.

Djuanda,  Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antar DPRD dan Kepala Daerah, PT Alumni, Bandung, 2004.

E.Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Ichtiar, Jakarta, 1962.

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

_______________, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Moh. Mahfud M.D., Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 1993.

Sunarjati Hartono  , Apakah The Rule of Law Itu?, Alumni, Bandung, 1976

Peraturan Perundang-Undangan

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • The Constitution for The United States of America 
  • The 1987 Constitution

 

Situs

United States Senate,  http://www.senate.gov

http://frwebgate.access.gpo.gov/

http://ssrn.com

http://www.legalitas.org

Anton Paraptono, “Sistem Pemerintahan”, www.unisosdem.org, 13 September 2009, 9.30 pm.

 The Constitution for The United States of America, http://www.constitution.org/constit_.htm, 06/10/2008 pukul 11:40 pm.

Impeachment, http://www.senate.gov/artandhistory/history/common/briefing/Senate_Impeachment_Role.htm, 15/09/2009, 10:11 am.

T.J. Halstead , “An Overview of the Impeachment Process”-CRS Report for Congress, http://www.senate.gov/reference/resources/pdf/98-806.pdf, 14/09/2009, 09.37 pm.

 Presidential Impeachment and Public Opinion: Lessons from History and A Call for Reform, http://ssrn.com/abstract=1399582, 12/09/2009, 9.20 am.hlm.3.

The 1987 Constitution, http://www.legalitas.org/inclphp/buka.php?d=konstitusi+0&f=philipina1987.htm, 06/10/2008 pukul 11:34 pm.


[1] Perubahan ketiga: “Negara Indonesia adalah negara hukum”

[2] Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH-UII PRESS, Yogyakarta, 2004, hlm.240.

[3] Istilah ini akan digunakan secara bergantian dengan “Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya”

[4] Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm.298.

[5] Ibid

[6] Ibid

[7] Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.113.

[8] Ibid, lihat juga  Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, hlm.301.

[9] Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara … , op cit.,hlm.304.

[10] A.V. Dicey, The Introduction to the Study of the  Law of The Constitution, Mac Millan and Co. Limited, St. Martin’s street, London, 1962, hlm.202-203.

[11] Dalam buku ini, Dicey menjelaskan dalam Konteks Negara Inggris sehingga menggunakan kata “Englishmen”

[12] Cetak tebal oleh penulis

[13] Cetak tebal oleh penulis

[14] Dalam Miriam Budiarjo, op cit.hlm.113-114.

[15] Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara … , op cit.,hlm.305.

[16] Ibid

[17]Disitir oleh  B. Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum,  Jentera. Dalam Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara … , op cit.,hlm.306-308.

[18] Ibid, hlm.309-310.

[19] Ibid,hlm.305.

[20] Ibid

[21] Friedmann menggunakan istilah “Rule of Law”

[22] Sunarjati, Hartono, Sunarjati, Hartono. Apakah The Rule of Law Itu?, Alumni, Bandung, 1976.,hlm.28.

[23] Ibid

[24] Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi , loc.cit.

[25] Sunarjati Hartono,op.cit.,hlm. 68.

[26] Mirima Budiarjo, op.cit., hlm. 113.

[27] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm.69.

[28] Djuanda, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antar DPRD dan Kepala Daerah, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm. 198.

[29] Ibid, hlm. 199.

[30] Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Imndonesia, Yogyakarta, 2005, hlm. 100.

[31] Djuanda, op.cit., hlm. 199.

[32] Ibid, hlm. 311.

[33] Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah , op.cit., hlm. 250.

[34] Anton Paraptono, “Sistem Pemerintahan”, www.unisosdem.org, 13 September 2009, 9.30 pm.

[35] Jimly Assiddiqie, Pokok=Pokok Hukum Tata Negara …,  op.cit, hlm. 312.

[36] Ibid

[37] E.Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 314

[38] Ibid

[39] Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara …, op.cit, hlm. 312.

[40]Ibid

[41] Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 15-17.

[42] Ibid

[43] Moh. Mahfud M.D., Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 1993. hlm. 83.

[44]  Douglas V. Verney, “Parliamentary Government and Presidential Government” dalam Parliamentary versus Presidential Government, edited by Arend Lijphart, Oxford University Press, 1992,hlm.32-40.  Lihat juga Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara … , op.cit.,hlm 315.

[45] Ibid,  hlm.40-47. Lihat juga Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara … , op.cit.,hlm 316.

[46] “The Constitution for The United States of America”, http://www.constitution.org/constit_.htm, 06/10/2008 pukul 11:40 pm.

[48] Dikenal pula dengan istilah Philadelphia Convention. Lihat Carr, Bernstein, and Morrison, dalam American Democracy in Theory and Practice, Holt, Renehart and Winston, New York, 1959,hlm.54.  “The convention was in session from the end of May to the middle of september in 1787. In all,  fifty-five delegates attended, but many of these were late in arriving; only forty-two stayed until the end, and only thirthy-nine signed the finished Constitution  … The delegates to the convention were generally appointed by the state legislatures; …”

[49] “Presidential Impeachment and Public Opinion: Lessons from History and A Call for Reform”, http://ssrn.com/abstract=1399582, 12/09/2009, 9.20 am.hlm.3.

[50] Ibid

[51] “The Constitution for The United States of America”

[52] Ibid

[53] Ibid

[54] The Federalist No. 66 (Alexander Hamilton) dalam “Presidential Impeachment and Public Opinion: …. Op cit.hlm.4

[55] Cetak tebal oleh penulis

[56] “Presidential Impeachment and Public Opinion: …. Op cit.hlm.3

[58] Legislative Attorney American Law Division

[59] T.J. Halstead , “An Overview of the Impeachment Process”-CRS Report for Congress, http://www.senate.gov/reference/resources/pdf/98-806.pdf, 14/09/2009, 09.37 pm.   

[60]Ibid, hlm.2.

[61] Ibid

[62] Ibid. hlm 3.

[63] Article II, Section 4: “The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors

[64] T.J. Halstead , “An Overview of the Impeachment Process” … op cit.hlm.4

[65] Biasanya telah ditentukan dalam resolusi sejak proses inisiasi.

[66] Ibid

[67] Ibid

[68] Ibid, hlm.5.

[69] Article I; Section 3, Clause 6: “ …. When the President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside”

[70] Ibid, hlm.6.

[71] “The 1987 Constitution”, lihat Article II, Declaration of Principles and State Policies,  Section 1:     The Philippines is a democratic and republican state…”. http://www.legalitas.org/inclphp/buka.php?d=konstitusi+0&f=philipina1987.htm, 06/10/2008 pukul 11:34 pm.

[72] Ibid

[73] Ibid

[74] Ibid

[75] Ibid, section 3 (1):” The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment” 

[76] Ibid, section 3 (6):” The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment … ” 

 

[77] Ibid

[78] Ibid, Section 3 (3):” A vote of at least one-third of all the Members of the House shall be necessary either to affirm a favorable resolution with the Articles of Impeachment of the Committee, or override its contrary resolution The vote of each Member shall be recorded“ 

[79] Ibid, section 3  (4): “ In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all the Members of the House, the same shall constitute the Articles of Impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed” 

[80] Ibid

[81] Ibid

 

[82] Ibid, ketentuan ini serupa dengan rumusan Article I; Section 3, Clause 7 The Constitution for The United States of America

[83] Lihat sub bab sebelumnya, “The Constitution for The United States of America”, Article II; Section 4: “The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors”

[84] Lihat sub bab sebelumnya, “The 1987 Constitution”,  The Constitution Of The Republic Of The Philippines,  Article XI, Accountability of Public Officers, Section 2:The President, the Vice-President, the Members of the Supreme Court, the Members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from office, on impeachment for, and conviction of, culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. All other public officers and employees may be removed from office as provided by law, but not by impeachment”

[85] Pasal7B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Usul Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan atau pendapat bahwa Presiden dan/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

[86] Pasal7B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:”Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut atau pun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat”

[87] Pasal7B ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat”

[88] Pasal7B ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:“Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama sembilan puluh hari hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi”

[89] Pasal7B ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:“Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat ”

[90] Pasal7B ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:”Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut”

[91] Pasal7B ayat (7) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:”Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat”

[92] Lihat Bagir Manan,  Lembaga Kepresidenan, op.cit.

[93] Lihat Bab II, sub bab “Sistem Pemerintahan ”. Dalam sistem Presidensil, Presiden (eksekutif)  tidak bertanggungjawab terhadap Parlemen (legislatif) hal ini ditujukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Bagaimanapun, Parlemen adalah lembaga politik yang tidak lepas dari kepentingan-kepentingan politik. Sehingga dimungkinkan Parlemen akan menggunakan kewenangannya ini tidak sebagaimana mestinya (demi kepetingan politik semata). Jika demikian yang terjadi, hal ini jelas mengancam kestabilan penyelenggaraan pemerintahan.

[94] Ibid, hlm.42.

[95] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, loc.cit.

[96] Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH-UII PRESS, Yogyakarta, 2004, hlm.240.

[97] Lihat Article I; Section 3, Clause 6, The Constitution for The United States of America, berbunyi:“ …. When the President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside”. Dan Section 3 clause 6, The 1987 Constitution, berbunyi: “ … When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, … “

[98] Lihat bagan mekanisme impeachment masing-masing negara.

[99] Lihat pasal 7B ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[100] Lihat sub bab sebelumnya, di Amerika dan Filipina tahapan ini dilaksanakan oleh Senate.

[101] semacam Judiciary Committee

Comments on: "PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA" (1)

  1. Khairul said:

    Saya suka tulisannya…
    Izin mau saya kutip

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,013 other followers

%d bloggers like this: