- Σεμιήλ -

Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang sering diplesetkan menjadi ” Dewan Penasehat DPR ” , atau ” Dewan Pertimbangan DPR “. Betapa tidak, lembaga ini seolah – olah adalah subordinasi Dewan Perwakilan Rakyat jika dipandang dari segi kewenangan yang dimilikinya. Dalam perancangan suatu produk hukum/undang – undang DPD hanya memberikan pertimbangan, dapat mengajukan dan ikut membahas, serta melakukan pengawasan atas undang – undang tertentu[1], dengan demikian dapatkah DPD dikatakan memiliki wewenang ?. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H. dalam buku ” Bikameral bukan Federal ” menyebut Dewan Perwakilan Daerah sebagai ” auxiliary agency “ oleh karena sifat tugasnya di bidang legislasi hanya menunjang, DPD tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan atau berperan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sama sekali tidak sebanding dengan persyaratan dukungan untuk menjadi anggota DPD, dengan kata lain kualitas legitimasi anggota DPD tidak diimbangi secara sepadan oleh kualitas kewenangannya. Kedudukan DPD sebagai ” auxiliary body “ semakin diperkuat dengan adanya pasal 20 ayat ( 1 )[2] dan pasal 20A ayat (1)[3] yang menyebutkan secara eksplisit bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang – undang serta memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan sedangkan dalam UUD tidak ada satupun pasal yang menyebutkan bahwa DPD mempunyai kewenangan, sebab dalam konteks politik ” KEWENANGAN ” berarti dapat mengambil keputusan politik. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H. menyebut DPD sebagai co-legislator dan Dr. Kuntana Magnar S.H. M.H dalam tulisannya yang dipaparkan dalam Focus Group Discussion menyebutkan secara tegas bahwa DPD termasuk dalam kategori ” lembaga Negara yang melayani “. Selain itu DPD juga sering disebut – sebut sebagai lembaga Negara dengan wewenang terbatas, namun sebagaimana diungkapkan oleh Bivitri Susanti[4] ; ” adalah tidak tepat mengatakan ” DPD dengan wewenang terbatas ” sebab sebenarnya DPD tidak mempunyai wewenang apapun, sebab dalam konteks politik, kewenangan selalu diartikan sebagai wewenang dalam mengambil keputusan politik “

Secara historis dapat dikatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah RI lahir pada perubahan UUD 1945 yang ketiga, dengan kata lain DPD RI adalah produk reformasi. Pada perubahan UUD 1945 lahir lembaga – lembaga Negara baru disamping adanya beberapa lembaga Negara yang dihapuskan.

STRUKTUR KETATANEGARAAN RI SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945

Setelah perubahan UUD 1945 lahirlah Dewan Perwakilan Daerah RI sebagai lembaga baru, yang cikal bakal pembentukannya berasal dari fraksi utusan daerah yang dianggap tidak cukup mampu untuk menyuarakan kepentingan daerah dalam proses perumusan kebijakan nasional, sebab Fraksi utusan daerah tidak ikut serta dalam pembuatan keputusan politik nasional dalam tataran undang – undang. Keberadaan Fraksi utusan daerah dianggap hanya mewakili dalam gagasan ( representation in ideas ), maka diperlukan sebuah lembaga yang tidak saja mewakili dalam gagasan namun juga mewakili dalam bentuk kehadiran orang daerah ( representation in present ).

Ada beberapa dasar pertimbangan pembentukan DPD dilihat dari dua perspektif, a.n :

1) TEORITIS

a) Membangun mekanisme kontrol ( check and balances ) dalam lembaga legislatif itu sendiri, disamping antarcabang kekuasaan negara ( eksekutif, legislatif, yudikatif, )

b) Menjamin dan menampung perwakilan daerah – daerah yang memadai untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam lembaga legislatif

2) POLITIS

a) Memperkuat ikatan daerah – daerah dalam wadah NKRI

b) Meneguhkan persatuan kebangsaan seluruh daerah – daerah

c) Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah – daerah dalam perumusan kebijakan nasional

d) Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara berkeadilan dan berkesinambungan

Sehingga setelah amademen STRUKTUR KETATANEGARAAN RI menjadi :

Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menjadi lembaga tertinggi Negara melainkan lembaga tinggi Negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga – lembaga Negara lainnya. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD[5], kedua lembaga ini ( DPD dan DPR ) memiliki mekanisme yang berbeda dalam pengisian kursi, secara garis besar perbedaan antara keduanya seperti terlihat pada bagan sbb:

DPR, MPR, DPD

Selain mekanisme pemilihan anggota – anggotanya yang berbeda, ada juga hal lain yang kontras antara kedua lembaga perwakilan ini yakni fungsi yang dijalankannya dan cakupan masalah yang ditanganinya. Kewenangan DPD seolah ” dikebiri ” melalui pasal 22D UUD 1945[6] :

1. Ayat (1)

” dewan perwakilan daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan Undang – undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah “

2. Ayat (2) : ” Dewan Perwakilan Daerah DAPAT melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerha, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan Dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya Itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti “

3. Ayat (3) : ” Dewan Perwakilan Daerah DAPAT melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang – undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerha, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan Dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya Itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti “

Hal ini semakin diperkuat dengan adanya pasal 41[7], pasal 42[8], pasal 43[9], pasal 44[10] , pasal 45[11], pasal 46[12], dan pasal 47[13] undang – undang No.22 tahun 2003 tentang SUSDUK yang semakin menegaskan peranan DPD hanya sekadar membrikan pertimbangan kepada DPR, tidak heran jika ada yang memplesetkan DPD menjadi ” Dewan Penasehat DPR ” atau ” Dewan Pertimbangan DPR ” oleh karena hubungan fungsional keduanya menunjukkan demikian sebagaimana diatur dalan beberapa produk hukum.

oleha karena itu, DPD mengusulkan perubahan terhadap pasal 22D UUD 1945 menjadi :

1. Ayat (1)

” Dewan Perwakilan Daerah MEMEGANG KEKUASAAN membentuk undang – undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah “

2. Ayat ( 2) :

” Dewan Perwakilan Daerah MELAKUKAN PENGAWASAN atas pelaksanaan undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan Dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya Itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti “

3. Ayat (3) :

” Dewan Perwakilan Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang – undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerha, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan Dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya Itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti “

 

HAK VETO UNTUK DPD

saat ini bergulir isu mengenai hak veto untuk DPD terutama terhadap rancangan Undang – Undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah, jika dilihat dari legitimasi yang dimilikinya maka hak veto adalah suatu keniscayaan bagi DPD. setidaknya jika DPD tidak memiliki wewenang untuk mengubah atau menolak suatu RUU maka DPD dapat menunda pengesahan RUU tsb, Menurut KEVIN EVAN , jika majelis tinggi ( upper house ) tidak mempunyai fungsi legislasi yang utuh, maka majelis tinggi mempunyai hak untuk mengubah, mempertimbangkan, atau menolak RUU yang diajukan oleh majelis rendah ( lower house ), jika hak itu tidak ada juga, maka majelis tinggi mempunyai hak untuk menunda pengesahan RUU yang diajukan majelis rendah. Bahkan hak menunda ini adalah satu-satunya kekuatan jika upper house tidak mempunyai hak untuk mengubah atau menolak RUU.

di Inggris, sekalipun House of Commons ( sebagai lower house) jauh lebih dominant dalam fungsi legislasi dibanding House of Lord ( sebagai upper House ), semua rancangan undang – undang harus melewati kedua kamar yang ada sebelum ditandatangani menjadi undang – undang ( all Bills go through both Houses before becoming Acts ) oleh Ratu Inggris. Dalam hal penundaan, House of Lord tidak dibenarkan menunda lebih dari dua sesi persidangan parlemen atau lebih dari satu tahun ( bills cannot be delayed by the House of Lord for more than two parliamentary sessions, or one calendar year ).

1) berdasarkan contoh diatas menunjukkan bahwa sistem Bikameral yang diterapkan di Indonesia tidak dibangun dalam kerangka checks and Balances, hal ini dikarenakan oleh keterbatasan untuk mengakomodasi kepentingan daerah untuk menciptakan keadilan distribusi kekuasaan. Namun, tidak dipungkiri bahwa saat mengadopsi suatu sistem untuk diterapkan dalam suatu Negara perlu disesuaikan dengan konstelasi Negara bersangkutan, mungkin demikian pula yang terjadi di Indonesia, maka kita sebutlah ” BIKAMERAL ala INDONESIA “. Tapi seharusnya adaptasi suatu sistem yang diadopsi terhadap konstelasi Negara tidak mengaburkan tujuan diterapkan/diadopsinya sistem tersebut. Sejak awal tujuan diterapkannya sistem bikameral adalah :

i) Kebutuhan dalam pembenahan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berkaitan dengan supremasi MPR dan anggota – anggota yang tidak dipilih dan tidak efektif ( fraksi utusan golongan dan fraksi utusan daerah )

ii) Kebutuhan untuk mengakomodasikan masyarakat daerah secara struktural

iii) Kebutuhan Indonesia saat ini untuk menerapkan mekanisme check and balances serta mendorong demkoratisasi

2) Ada pula yang mengatakan bahwa Indonesia menerapkan weak bicameralism. Namun Berdasarkan abstraksi Arend Ljphart terhadap 36 negara; weak bicameralism dapat dilihat dari ; wewenang yang dimiliki oleh kedua kamar, pemilihan anggota, dan adanya kemungkinan bahwa kamar kedua dibentuk untuk mewakili golongan minoritas. yang menarik adalah bahwa abstraksi Ljphart ini sejak awal telah mengasumsikan bahwa kedua kamar mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan wewenang yang sama. Jadi, BIKAMERAL ala INDONESIA sebutlah demikian. Padahal PADA UMUMNYA LEGITIMASI DARI MAJELIS TINGGI MENENTUKAN KUAT LEMAHNYA SISTEM BIKAMERAL SUATU NEGARA. LEGITIMASI DITENTUKAN OLEH KETERLIBATAN WARGA NEGARA DALAM PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS YANG LANGSUNG DIPILIH OLEH RAKYAT MEMPUNYAI LEGITIMASI YANG TERTINGGI MAKIN TIDAK LANGSUNG, MAKIN KURANG LEGITIMASINYA, namun yang terjadi di Indonesia adalah hal yang sebaliknya. Kunci sistem bikameral adalah ” kompetisi ” antara majelis rendah dan majelis tinggi dalam pengambilan keputusan sebagai wujud adanya mekanisme check and balances dalam lembaga legislatif itu sendiri, namun rasa – rasanya DPD tidak akan mampu berkompetisi jika hanya dipersenjatai dengan wewenang; memberi pertimbangan; mengajukan usul, dan hanya melakukan pengawasan terhadap undang – undang tertentu. Sedangkan lawannya dalam ” kompetisi ” ini dipersenjatai lengkap, bahkan seperti yang tercantum dalam pasal 20 ayat (5) UUD 1945[15] saat ini yang seolah – olah memiliki hak veto adalah DPR. DPD bisa dibabat habis oleh DPR jika harus berkompetisi.

Ada fakta yang sangat mengejutkan yang diungkapkan oleh Denny Indrayana dalam Disertasinya (2005), Slamet Effendy Yusuf mengakui bahwa pembentukan DPD dipertukarkan dengan gagasan pemilihan presiden secara langsung antara dua fraksi terbesar di DPR yakni, fraksi Golkar dan fraksi PDIP, demi diterimanya ide pemilihan Presiden secara langsung, fraksi Golkar bersedia menerima penerapan weak bicameralism, karena fraksi PDIP menolak penerapan strong bicameralism dengan alasan akan membawa Indonesia menjadi federal. Sangat disayangkan jika hal demikian terjadi di negeri ini. Bagaimanapun DPD masih harus terus berjuang demi kewenangannya.


[1] Pasal 22D UUD 1945 ; Ayat (1) ” dewan perwakilan daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan Undang – undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah “, Ayat (2) “Dewan Perwakilan Daerah DAPAT melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerha, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan Dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya Itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti, Ayat (3) ” Dewan Perwakilan Daerah DAPAT melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang – undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerha, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan Dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan

hasil pengawasannya Itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti

[2] Pasal 20 ayat (1) ” Dewan Perwakilan Rakyat memgang kekusaan membentuk undang – undang “

[3] Pasal 20A ayat (1) ” Dewan Perwakilan Daerah memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan “

[4] Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan

[5] Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 ; ” Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang – undang “

[6] Undang – Undang Dasar 1945 perubahan ketiga

[7] Pasal 41 UU No. 22 tahun 2003 : DPD mempunyai fungsi ; a) pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan MEMBERIKAN PERTIMBANGAN yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu; b) pengawasan atas pelaksanaan undang – undang tertentu

[8] Pasal 42 UU No. 22tahun 2003 ; (1) ” DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang – undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan pusat dan daerah ” , (2) ” DPD dapat mengusulkan rancangan undang – undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPR dan DPR mengundang DPD untuk membahas sesuai tata tertib DPR, (3) ” pembahasan rancangan undang – undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum DPR membahas rancangan undang – undang dimaksud pada ayat (1) dengan pemerintah “

[9] Pasal 43 UU No. 22 tahun 2003 : ayat (1) ” DPD ikut membahas rancangan undang – undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diajukan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah, ayat (2) ” DPD diundang oleh DPR untuk melakukan pembahasan rancangan undang – undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan pemerintah pada awal pembicaraan tingkat I sesuai peraturan tata tertib DPR, ayat (3) ” pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama antara DPR, DPD, dan Pemerintah dalam hal penyampaian pandangan dan pendapat DPD atas rancangan undang – undang, serta tanggapan atas pandangan dan pendapat dari masing – masing lembaga, ayat (4) ” pandangan, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai masukan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan pemerintah.

[10] Pasal 44 UU No. 22 tahun 2003 : ayat (1) ” DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang – undang APBN dan rancangan undang – undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, ayat (2) ” pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tertulis sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR dan pemerintah, ayat (3) ” pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi DPR dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah “

[11] Pasal 45 UU No. 22 tahun 2003 : ayat (1) ” DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan “, ayat (2) ” pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis sebelum pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan

[12] Pasal 46 UU No. 22 tahun 2003 : ayat (1) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang – undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama ” , ayat (2) ” pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan atas pelaksanaan undang – undang ” , ayat (3) ” hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti “

[13] Pasal 47 UU No. 22 tahun 2003 : ” DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang – undang yang berkaitan dengan APBN “

[14] pasal 37 UUD 1945 : ayat (1) ” usul perubahan Undang – Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang – kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat “, ayat (2) ” setiap usul perubahan pasal – pasal Undang – Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya “, ayat (3) ” untuk mengubah pasal – pasal Undang – Undang dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat “, ayat (4) ” putusan untuk mengubah pasal – pasal Undang – Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang – kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat “, ayat (5) ” khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan “

[15] pasal 20 ayat (5) UUD 1945 : ” dalam hal rancangan undang – undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang – undang tersebut disetujui, rancangan undang – undang tersebut sah menjadi undang – undang dan wajib diundangkan “

Comments on: "EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA" (5)

  1. Kalau menurut saya, di dalam implementasi keberadaan DPD hingga sekarang tidak lebih dari fungsi simbolis semata, tidak memiliki hak dan kewajiban dalam penyusunan UU. Pada akhirnya hanya pemborosan uang negara saja.

    Salam kenal mbak

  2. hendri ariandi said:

    menurut saya DPD ibarat macan yang tak mempunyai taring, ada tapi keberadaannya tak di rasakan oleh daerah atau rakyat yang diwakilnya, tidak seperti hal nya para senator yang ada di amerika..Amandemen terhadap UUD perlu memasukkan agenda tentang DPD agar keudian tugas dan fungsinya lebih jelas dan nyata, sehingga eksistensinya di rasakan oleh daerah yang di wakilinya

  3. is this an official wordpress theme? your blog looks great!

  4. ada tugas nih…..
    pertanyaannya “Apa faktor penyebab terjadinya sistem ketatanegaraan di indonesia?”
    tolong di di jawab secepatnya…
    karna waktunya mepet…
    thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,014 other followers

%d bloggers like this: