- Σεμιήλ -

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang lembaga Kepresidenan yang seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam kontelasi Negara Repubik Indonesia selama kurun waktu berdirinya Negara ini yang juga ikut mengalami perubahan dalam rangka memenuhi tuntutan dan kebutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam tulisan ini pembahasan mengenai lembaga Kepresidenan didasarkan pada Konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia. Dimulai dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Lembaga Kepresidenan itu , yang kemudian diikuti dengan gambaran Lembaga Kepresidenan dalam masing – masing periode Konstitusi.

TUJUAN
Memberikan gambaran mengenai Lembaga Kepresidenan secara komprehensif, baik secara Yuridis maupun secara historis melalui pembahasan yang didasarkan pada Konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia.

PEMBAHASAN

Lembaga Kepresidenan atau Presidential institution merupakan istilah yang kerap dipergunakan dalam berbagai arti; di Indonesia, perkataan presiden dipergunakan dalam dua arti ; yaitu lingkungan jabatan (ambt) dan pejabat (ambtsdrager). Sedangkan dalam bahasa asing ( seperti Inggris ) untuk lingkungan jabatan digunakan istilah PRESIDENCY atau kalau sebagai ajektif dipergunakan istilah PRESIDENTIAL, misalnya; PRESIDENTIAL GOVERNMENT, sedangkan sebagai pejabat digunakan istilah PRESIDENT. Dalam UUD 1945, penggunaan kata ” presiden ” menunjukkan pejabat. Hal ini tampak dari rumusan – rumusan yang menyebut Presiden. Misalnya, ” Calon Presiden dan wakil Presiden harus seorang warga Negara Indonesia sejak kelahiran……”. Tetapi karena Presiden adalah pemangku jabatan kepresidenan, dengan sendirinya dalam UUD 1945 dan peraturan perundang – undangan lain yang mengatur mengenai Presiden sekaligus mengandung pula makna pengaturan lingkungan jabatan Kepresidenan.1
Namun kemudian apa yang dimaksud dengan Jabatan ( ambt ) dan pemangku jabatan atau pejabat ( ambtsdrager ) itu ?. Jabatan adalah lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi – fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi2. Jadi Jabatan ( sebagai Presiden ) dalam suatu negara merupakan lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi – fungsi tertentu untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan oleh rakyat . Sedangkan Pejabat adalah orang – perorangan yang didudukkan dalam suatu jabatan dengan tugas dan wewenang ( taak en bevoegdheid ) untuk merealisasikan berbagai fungsi jabatan tertentu3. Jadi Pejabat ( Presiden) merealisasikan berbagai fungsi lingkungan jabatan Presiden dalam tindakan – tindakan yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara politik, hukum maupun sosial.
Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa di Indonesia istilah Presdiential Institution digunakan dalam berbagi arti, untuk mencegah kerancuan pemakaian istilah Bagir Manan dalam bukunya ” Lembaga Kepresidenan ” menggunakan istilah Presiden sebagai Pejabat dan Lembaga Kepresidenan sebagai lingkungan jabatan4, dalam tulisan ini juga akan menggunakan pembedaan demikian.
Di Indonesia dikenal adanya tiga lembaga yang menjalankan tiga kekuasaan yang berbeda, yakni; kekusaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif. Hal ini dipengaruhi oleh teori pemisahan kekuasaan yang diajukan pertama kali oleh Montesquie dalam karyanya yang berjudul ” Esprit des Lois ” yang diterbitkan pada tahun 17485. Pemerintah menjalankan kekuasaan eksekutif, badan perwakilan6 menjalankan kekuasaan legislatif, dan badan yudisial7 menjalankan kekuasaan yudikatif. Sebagai Negara yang menganut sistem Presidensial, di Indonesia Presiden sebagai pemerintah Negara merangkap sebagai kepala Administrasi Negara Republik Indonesia8. C. F. Strong mengemukakan kekuasaan eksekutif dalam Negara yang dijalankan oleh Presiden, a. n9 :
1.kekuasaan diplomatik, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri
2.kekuasaan administratif, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan undang – undang dan administrasi Negara
3.kekusaan militer, yaitu berkaitan dengan organisasi angkatan bersenjata dan pelaksanaan perang
4.kekusaan yudikatif, yaitu menyangkut pemberian pengampunan, penangguhan hukuman, dan sebagainya terhadap narapidana atau pelaku kriminal
5.kekusaan legislatif, yaitu berkaitan dengan penyusunan rancangan undang – undang dan mengatur proses pengesahannya menjadi undang – undang

Bagaimanakah implementasi teori di atas dalam Konstelasi Negara Republik Indonesia ?, untuk menjawab pertanyaan ini, akan diuraikan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Presiden dalam masing – masing Periode Konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia.

Lembaga Kepresidenan Sebelum Perubahan UUD 1945 ( termasuk periode Konstitusi RIS, dan UUD Sementara 1950 )

Pasal – pasal yang mengatur tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara diatur dalam Bab III dan juga Bab V yang mengatur tentang Kementerian Negara. Kekuasan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat ( die gezamte staatgewait liegt allein bei der majelis )10, sedangkan Presiden menjalankan Haluan Negara menurut garis – garis besar yang telah ditetapkan MPR, demikian pula mengenai pengangkatannya dilakukan oleh MPR, Presiden adalah mandataris MPR, yang wajib menjalankan putusan – putusan MPR. Secara eksplisit Penjelasaan UUD 1945 ( sebelum perubahan ) menyebutkan bahwa ” Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi dibawah Majelis, Dibawah Majelis Permusyawaran Rakyat, Presiden ialah penyelenggara Pemerintah negara yang tertinggi , Dalam menjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggungjawab adalah ditangan presiden ( concentration of power and responsibility upon the President )11. Presiden tidak bertangggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat , demikian pula dengan Menteri Negara sebagai pembantu Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR. Namun hal ini tidak berarti kekuasaan Presiden tidak terbatas, pada bagian lain penjelasan UUD 1945 ( sebelum perubahan ) dinyatakan bahwa ” Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas ” sebab Presiden bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi Negara, walalupun hal ini tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, demikian halnya dalam pasal 5 TAP MPR No. VI/MPR/1973 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja Lembaga tertinggi Negara dengan/ atau antar lembaga – lembaga tinggi Negara yang berbunyi :
1)Presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pada akhir masa jabatannya memberikan pertanggungan jawab atas pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang – Undang Dasar atau Majelis di hadapan Sidang.
2)Presiden wajib memberikan pertanggungan jawab dihadapan sidang istimewa Majelis yang khusus diadakan untuk meminta pertanggungan jawab Presiden dalam pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang – Undang Dasar atau Majelis.
Ketentuan diatas tidak menyebutkan arti pertanggungjawaban yang dimaksud, Pertanggungjawaban tersebut dalam arti yang luas dapat dilihat dalam TAP MPR No. I/MPR/1973 huruf d dan e yang berbunyi :
1)meminta dari dan menilai pertanggungan jawab Presiden tentang pelaksanaan Garis – Garis Besar Haluan Negara.
2)mencabut jabatannya apabila Presiden sungguh – sungguh melanggar GBHN dan/atau UUD.
Dengan demikian adalah logis Jika Presiden dapat diberhentikan oleh MPR meskipun masa jabatannya belum berakhir, hal ini disebabkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan sebagai lembaga tertinggi diatas Presiden12.
Berkenaan dengan kekuasaan yang dimiliki Presiden seperti yang diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945, dapat dibagi dalam tiga hal ; kekuasaan Presiden di bidang eksekutif13, kekuasaan Presiden di bidang legislatif14, kekuasaan Presiden sebagai kepala Negara15. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah “seperti apakah bentuk pertanggungjawaban Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat itu jika dikaitkan dengan tiga kekuasaan yang dimilikinya tersebut ?”, tanggungjawab Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah tanggungjawab Presiden secara keseluruhan, baik sebagai kepala Negara maupun sebagai kepala eksekutif dan legislatif, mengingat UUD 1945 menganut sistem pemerintahan Presidensiil16. Bagir Manan menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang diatur menurut UUD 1945 (presidensiil) sama sekali tidak menjamin kestabilan pemerintahan. Pengertian ” fixed executive ” yang menjadi ciri sistem Presidensiil ( seperti di Amerika Serikat ) tidak terdapat dalam jabatan Presiden RI, hal ini terlihat dengan adanya pemberhentian ( penarikan mandat ) Presiden Soekarno oleh MPRS pada tahun 1966 dan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 200117. C.F. Strong menyebutkan bahwa Jika Presiden bertanggungjawab secara langsung dengan periode waktu tertentu kepada badan yang lebih luas dan tidak terikat pada pembubaran oleh tindakan parlemen, eksekutif itu dikatakan eksekutif nonparlementer atau fixed executive, sebaliknya jika bertanggungjawab secara langsung kepada parlemen eksekutif tersebut dikatakan eksekutif parlementer18. Dengan demikian terjadi ” kesimpangsiuran ” sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia, secara yuridis formal menganut sistem Presidensiil, namun kenyataannya terdapat unsur – unsur Parlementer dalam praktik ketatanegaraan. Berkenaan dengan pertanggungjawaban Presiden kepada MPR, Harun Al Rasjid dalam tulisannya yang berjudul Hubungan Antara Presiden dan MPR hlm. 11, membaginya menjadi ; pertanggungjawaban dalam arti luas merupakan satu Pertanggungjawaban dengan sanksi, sedangkan dalam arti sempit merupakan pertanggungjawaban tanpa sanksi19. Sri Soemantri dalam bukunya “Tentang Lembaga – Lembaga Negara Menurut UUD 1945″ menyebutkan secara Eksplisit bahwa pertanggungjawaban yang dimiliki Presiden adalah pertanggungjawaban dalam arti luas20.
Berkenaan dengan pengisian jabatan Presiden menurut UUD 1945 ( sebelum perubahan) yakni berdasarkan pasal 6 ayat ( 2 ) yang berbunyi : ” Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak “. Pada saat UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 agustus 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana tersebut dalam pasal tersebut belum terbentuk, dan dalam kondisi saat itu tidak dimungkinkan untuk membentuk MPR terlebih dahulu. Maka berdasarkan pasal III Aturan peralihan ditetapkan ” untuk pertama kali Presiden dan wakil Presiden yang dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia “. Selain itu pasal 7 UUD 1945 ( sebelum perubahan) menyebutkan : ” Presiden dan wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali “, yang menarik dari pasal ini adalah tidak adanya pembatasan ” pemilihan kembali ” Presiden. Ketentuan inilah yang menjadi pembenaran untuk memilih Soeharto sebagai Presiden sampai enam kali berturut – turut ( terhitung sejak tahun 1973). Bagir Manan menyebutkan bahwa dalam praktek ketatanegaraan selama kurun waktu 30 tahun terakhir ( masa orde baru ) pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang dilakukan oleh MPR menjadi kurang Demokratis. Hal ini terjadi karena :
1.MPR dikuasai oleh satu kelompok kekuatan politik ( Golkar yang selalu di sokong ABRI ), yang sangata dominan ( sistem partai dominan ), yang diikuti dengan sistem pengendalian anggota yang ketat, menyebabkan mekanisme pemilihan Presiden tidak kompetitif dengan berbagai rekayasa.
2.praktek calon tunggal yang ” dipaksa “, sehingga secara riil tidak ada pemilihan Presiden. MPR sekadar mengukuhkan calon tunggal yang tidak mungkin ditolak ( semacam plebisit ).
3.mekanisme kerja MPR ( diatur dala Tata Tertib ) tidak memungkinkan peranan Individual anggota. Segala kegiatan dilakukan oleh atau atas nama fraksi. Tata cara ini ditempuh untuk mencegah perbedaan pendapat. Mekanisme ini merupakan suatu bentuk tatanan totaliter, semua anggota harus tunduk pada kehendak pimipinan21.

Dalam UUD 1945 (sebelum perubahan), persyaratan menjadi Presiden diatur dalam pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa ” Presiden ialah orang Indonesia asli “, persoalan kemudian adalah ketidakjelasan apa atau siapa ” Orang Indonesia asli ” itu, untuk hal ini Sri Soemantri menyebutkan bahwa kita perlu melihatnya dalam UU No. 3 tahun 1946 tentang warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia yang menyatakan dalam pasal 1 bahwa warga Negara Indonesia ialah ; 1) orang asli dalam daerah Negara Indonesia; 2) orang yang tidak termasuk dalam golongan diatas; 3) orang yang mendapat kewarganegaraan Indonesia dengan naturalisasi; 4) orang yang karena kelahiran, perkawinan dan lain – lain menjadi warga Negara Indonesia22. Sedangkan Bagir Manan menyatakan bahwa sebagian pendapat menduga, makna ” orang Indonesia asli ” berkaitan dengan ketentuan pasal 163 IS dari masa penjajahan, yang membedakan penduduk Indonesia ke dalam golongan Eropa, Timur asing, dan Bumiputra. Syarat lainnya diatur dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1973, yakni ; warga Negara Indonesia; telah berusia 40 tahun; bukan orang yang sedang dicabut haknya dalam pemilihan umum; bertaqwa kepada tuhan yang maha Esa, setia kepada cita – cita Proklamasi 17 agustus 1945, Pancasila, dan UUD 1945; bersedia menjalankan haluan Negara menurut GBHN yang telah ditetapkan MPR; berwibawa; jujur; cakap; adil; dukungan dari rakyat yang tercermin dalam Majelis; tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti gerakan G.30.S/PKI dan/atau organisasi terlarang lainnya; tidak sedang menjalani pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang diancam pidana sekurang – kurangnya 5 tahun; tidak terganggu jiwa/ikatannya23.
Selain UUD 1945, Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia adalah Konstitusi RIS yakni dalam tahun 1949 ( lebih kurang 8 bulan ). Pada masa Konstitusi RIS Presiden dipilih oleh mereka yang ditunjuk oleh daerah – daerah bagian24. Pada tanggal 16 Desember 1949 telah dipilih Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. sedangkan Jabatan Wakil Presiden tidak ada pada masa ini, Berdasarkan pasal 72 ayat (1) yang menyebutkan ; ” jika perlu karena presiden berhalangan, maka beliau memerintahkan Perdana Menteri menjalankan pekerjaan jabatannya sehari – hari “, hal ini mungkin merupakan konsekwensi dari diubahnya Bentuk Pemerintahan yang semula Republik menjadi Federal. Presiden bertindak sebagai kepala negara25. Sedangkan mengenai Persyaratannya diatur dalam pasal 69 ayat (3) yang berbunyi : ” Presiden harus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun; beliau tidak boleh seorang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih.
Dan berdasarkan kesepekatan bersama maka Bentuk Negara Federal dikembalikan ke bentuk Negara Kesatuan26 dengan diberlakukannya UUD Sementara 1950. Dalam masa ini ditentukan bahwa Presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan UU ( yakni pasal 45 ayat 3 UUD Sementara 195027). Namun oleh karena tidak dimungkinkan dibentuk suatu UU sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 ayat (3), maka pengisian Jabatan Presiden didasarkan pada pasal 141 ayat (3) UUD Sementara 195028. Namun lain halnya dengan Pengisian jabatan Wakil Presiden, mekanismenya telah sesuai dengan pasal 45 ayat (4) UUD Sementara, bahwa ” Untuk pertama kali Wakil Presiden diangkat oleh Presiden dari anjuran yang dimajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat “, maka pada tanggal 14 oktober 1950 DPR mengajukan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil Presiden kepada Presiden Soekarno, dan melalui Keputusan Presiden No.27 tahun 1950 Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai Wakil Presiden. Untuk Persyaratan menjadi Presiden dalam Konstitusi RIS diatur dalam pasal 45 ayat (3) yang berbunyi : ” Presiden dan wakil Presiden harus warga Negara Indonesia yang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih “. Demikian pula persyaratan yang diatur dalam UUD Sementara 1950 masih dalam pasal yang sama (pasal 45 ayat 3) dan bunyi pasal yang sama. Yang menarik dengan diberlakukannya UUD Sementara 1950 Presiden dan wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat29, selain itu Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
Setelah diberlakukannya kembali UUD RI 1945 dengan Dekrit Presiden tanggal 5 juli 195930, maka pengisian jabatan Presiden untuk ketiga kalinya belum beradasarkan Ketentuan yang ditetapkan dalam UUD, Ir. Soekarno tetap menjadi Presiden berdasarkan pasal II Aturan peralihan UUD 194531. Pada tahun 1956 Moh. Hatta berhenti dari Jabatannya sebagai Wakil Presiden dan sampai UUD 1945 diberlakukan kembali Jabatan tersebut tetap tidak terisi sampai bulan Maret 1973, yaitu setelah MPR memilih Sri Sultan Hemangkubuwono sebagai wakil Presiden dengan ketetapan MPR No.XI/MPR/197332. Setelah UUD 1945 diberlakukan kembali, sekitar 5 Juli 1964 yang seharusnya diadakan Pemilu akan tetapi ternyata pada tanggal 18 Mei 1963 dikeluarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/1963 tentang pengangkatan Dr. Ir. H. Soekarno menjadi Presiden seumur hidup, meskipun hal ini bertentangan dengan pasal 7 UUD 194533.
Pada tahun 1967 pertanggungjawaban Soekarno di tolak MPR dalam sidang istimewa, dan dengan Ketetapan MPR No. XXXIII/MPRS/1967 kekuasaan Presiden Soekarno dicabut, dan dengan ketetapan yang sama diangkat Jend. Soeharto sebagai pejabat Presiden. Setahun kemudian pada tahun 1968 dengan ketetapan MPR No. XLIV/MPRS/1968 JEND. Soeharto diangkat sebagai Presiden. Peristiwa ini menandai berakhirnya Orde lama dan kelahiran Orde baru.

Lembaga Kepresidenan Setelah Perubahan UUD 1945

UUD 1945 sebelum perubahan memberikan pengaturan yang dominan terhadap lembaga kepresidenan, baik jumlah pasal maupun kekuasaannya. Tiga belas ( pasal 4 sampai pasal 15 dan pasal 22) dari 37 pasal UUD 1945 mengatur langsung mengenai Jabatan Kepresdenan, selain itu terdapat ketentuan lain yang juga masih berkaitan dengan Lembaga Kepresidenan yakni tentang APBN, ketentuan yang mengatur wewenang MPR, DPR, DPA, BPK, undang – undang Organik, dsb. Setelah Perubahan (empat kali) jumlah pasal yang secara langsung mengenai Lembaga Kepresidenan menjadi 19 pasal dari 72 pasal ( tidak termasuk aturan tambahan, dan aturan peralihan)34.
UUD 1945 Setelah Perubahan merumuskan Pesyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pasal 6 ayat (1) yang berbunyi : ” calon Presiden dan wakil Presiden harus seorang warga Negara Indonesia sejak Kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati Negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan wakil Presiden “35, dan ayat (2) yang berbunyi : ” syarat – syarat untuk menjadi Presiden dan wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang – Undang “36. Perubahan ketentuan mengenai Persyaratan calon Presiden dan calon wakil Presiden dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tuntutan zaman, karenanya ” orang Indonesia asli ” diubah agar sesuai dengan perkembangan masyarakat yang semakin demokratis, egaliter, dan berdasarkan rule of law yang salah satu cirinya adalah pengakuan kesederajatan di depan hukum bagi setiap warga Negara37. Rumusan ini juga Konsisten dengan paham kebangsaan Indonesia yang berdasarkan kebersamaan dengan tidak membedakan warga Negara atas dasar keturunan, ras, agama. Selain melalui perubahan ini terkandung makna kemauan Politik untuk lebih memantapkan ikatan kebangsaan Indonesia.
Perubahan yang paling Fundamental setelah perubahan UUD 1945 ialah dipilihnya Presiden dan wakil Presiden secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Hal ini diatur dalam pasal 6A ayat (1)38, (2)39, (3)40, (4)41, (5)42, perubahan ini didasari pemikiran untuk mengejwantahkan paham kedaulatan rakyat. Disamping itu dengan dipilih secara langsung oleh rakyat, menjadikan Presiden dan wakil Presiden mempunyai legitimasi yang lebih kuat dalam artian memperkuat sistem Presidensiil yang kita anut dengan salah satu cirinya yaitu adanya periode masa jabatan yang pasti ( fixed term ) dari Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya kecuali melanggar hukum berdasar hal – hal yang tercantum dalam UUD 1945 melalui prosedur yang konstitusional, yang dikenal dengan impeachment yang menunjukkan konsistensi penerapan paham Negara hukum, yaitu bahwa tidak ada pengecualian penerapan hukum,bahkan terhadap Presiden43. Selain itu, Impeachment dapat memperkecil peluang terjadinya ketegangan dan krisis Politik dan kenegaraan selama masa jabatan Presiden dan wakil Presiden seperti yang kerap terjadi dalam praktik kenegaraan kita yang sebenarnya merupakan pelaksanaan sebuah sistem pemerintahan parlementer yang tidak dianut Negara kita. Walaupun dipilih oleh rakyat untuk memimpin dan memegang kekuasaan Pemerintahan Negara, sebagai manusia Presiden dan/atau Wakil Presiden bisa saja melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum yang merusak sendi – sendi hidup bernegara dan mencederai hukum, karenanya Presiden dan/atau wakil Presiden dapat diberhentikan dengan alasan tertentu44 yang disebutkan secara limitative dalam UUD 1945, yakni ; melalui proses politik ( dengan adanya pendapat DPR dan keputusan pemberhentian MPR), dan melalui proses hukum ( dengan cara Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR )45.
Pasal 7C menyebutkan : ” Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat “. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan politik bahwa DPR tidak dapat memberhentikan Presiden, kecuali mengikuti Ketentuan pasal 7A46 dan Presiden juga tidak dapat membekukan DPR. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk melindungi keberadaan DPR sebagai salah satu lembaga Negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat sekaligus meneguhkan kedudukan yang setara antara Presiden dan DPR yang sama – sama memperoleh legitimasi langsung dari rakyat.
adapun Wewenang, Kewajiban, dan Hak yang dimiliki oleh Presiden berdasarkan UUD 1945 yakni :
1.memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)];
2.berhak mengajukan RUU kepada DPR [Pasal 5 (1)*];
3.menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 (2)*];
4.memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa [Pasal 9 (1)*];
5.memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10);
6.dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain [Pasal 11 (1)****];
7.membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (2)***];
8.menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12);
9.mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*];
10.menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)*];
11.memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*];
12.memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 (2)*];
13.memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)*;
14.membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16)****;
15.pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*];
16.pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*];
17.hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)];
18.pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***];
19.peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***];
20.penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***];
21.pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***];
22.pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***].

NB: * perubahan pertama
** perubahan kedua
*** perubahan ketiga
**** perubahan keempat

PENUTUP
Lembaga Kepresidenan sebagai salah satu lembaga yang memegang kekuasaan Negara mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan berbagai perubahan yang terjadi terhadap lembaga ini sebagai implikasi dari berbagai perubahan yang terjadi seiiring perubahan zaman dan konstelasi bangsa dan Negara. Namun, betapa pun demikian lembaga kepresidenan harus senantiasa mampu menjalankan peranan dan fungsinya demi mewujudkan tujuan bangsa dan Negara melalui perwujudan Lembaga Kepresidenan yang aspiratif, akomodatif dan mementingkan kepentingan Negara diatas segalanya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. mekanisme check and balances diantara ketiga kekuasaan Negara ( eksekutif, legislatif, dan yudikatif ) harus diwujudkan demi tercapainya cita – cita bangsa dan Negara.

REFERENSI
I. BUKU

Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII PRESS.Yogyakarta.2003
__________, Lembaga Kepresidenan, FH UII PRESS, Yogyakarta.2006
Soemantri M, Sri, Tentang Lembaga – Lembaga Negara Menurut UUD 1945.Alumni Bandung.1986
__________, ” Evaluasi Kritis Terhadap Amandemen UUD 1945 “, Focus Group Discussion.Universitas Padjadjaran.2007.hlm.2,3.
Kusnardi, Moh dan Ibrahim, Harmaily, Pengantar Hukun Tata Negara Indonesia.FH UI & CV. Sinar Bakti . Jakarta.1983
Atmosudirjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara.Ghalia Indonesia.Jakarta.1994
Strong, C.F. Modern Political Constitutions.Sidgwick.London.1966. diterjemahkan SPA Teamwork. Konstitusi – Konstitusi Politik Modern.Nuansa & Nusamedia.Bandung.2004
Sekretariat Jenderal MPR RI, et al.Panduan Pemasyarakatan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI.Jakarta.2007

II. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

1.UUD RI 1945, beserta penjelasannya
2.perubahan I UUD RI 1945
3.perubahan II UUD RI 1945
4.perubahan III UUD RI 1945
5.perubahan IV UUD RI 1945
6.UUD Sementara 1950, beserta penjelasannya
7.Konstitusi Republik Indonesia Serikat

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,013 other followers

%d bloggers like this: