- Σεμιήλ -

ABSTRAK

Secara historis-yuridis, lembaga kepresidenan mengalami perubahan dalam arti pengaturan atasnya seiring perubahan (amandemen) terhadap konstitusi dilakukan. Dalam kurun waktu empat tahun (1999, 2000, 2001, 2002) UUD 1945 di amandemen. Amandemen Konstitusi tentu menimbulkan implikasi terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, tak terkecuali terhadap lembaga kepresidenan yang diatur langsung dalam konstitusi. Hal inilah yang menjadi pusat perhatian dalam tulisan ini, yaitu mengenai sejauhmana perubahan UUD 1945/konstitusi mempengaruhi perubahan terhadap lembaga kepresidenan. Penulis hendak memperoleh gambaran perbedaan pengaturan lembaga kepresidenan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.
Dengan objek Penelitian tentang Implikasi perubahan UUD 1945 terhadap lembaga kepresidenan, melalui pembahasan dari perspektif ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara dan dengan spesifikasi Penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, disertai aspek historisnya dihubungkan dengan teori-teori hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu dan menekankan aspek-aspek yuridis melalui studi kepustakaan (library research) dan berbagai literature yang berkaitan dengan teori-teotri dan asas-asas Hukum Tata Negara. Dan dengan sumber bahan hukum primer; bahan hukum sekunder ; bahan hukum tersier. Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh penulis melalui library research dengan melakukan penelitian terhadap tulisan- tulisan yang erat kaitannya dengan permalahan yang diteliti. Hal ini untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data dalam naskah yang ada. Kemudian berbagai data diseleksi, lalu diklasifikasi baik secara sistematis, logis, dan yuridis. Hal ini untuk memperoleh gambaran umum dan spesifik mengenai objek penelitian.
Melalui penelitian ini diperoleh gambaran bagaimana Perubahan UUD 1945 berimplikasi terhadap lembaga kepresidenan. Mulai dari berkurangnya jumlah ketentuan dan kekuasaan yang dimiliki Presiden setelah UUD diubah, sampai pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Demikian pula sistem Presdiensiil yang dianut oleh Indonesia semakin tegas.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Amandemen UUD 1945 yang telah dilaksanakan sebanyak empat kali hanya dalam kurun waktu empat tahun pula (1999, 2000, 2001, dan 2002) membawa implikasi terhadap berbagai bidang, tak terkecuali terhadap lembaga kepresidenan.
Sebelum perubahan, Undang-Undang dasar 1945 memberikan pengaturan yang dominan terhadap lembaga kepresidenan, hal ini terlihat dari jumlah pasal maupun kekuasaan yang dimilikinya. Mulai dari pasal 4 sampai dengan pasal 15 dan pasal 22 mengatur langsung mengenai jabatan kepresidenan, dengan kata lain pasal-pasal yang mengatur tentang lembaga kepresidena ada tiga belas dari tiga puluh tujuh pasal UUD 1945. Ditambah lagi dengan ketentuan-ketentuan lain yang tidak mungkin lepas dari pengaturan mengenai Presiden, seperti ketentuan yang mengatur APBN, ketentuan yang mengatur wewenang MPR, DPR, DPA, BPK, undang-undang organik, dsb1.
Setelah perubahan (1999, 2000, 2001, 2002), hanya terdapat 19 pasal dari 73 pasal (tidak termasuk tiga pasal aturan peralihan, dan dua pasal aturan tambahan) yang mengatur secara langsung mengenai lembaga kepresidenan. Dengan kata lain, secara kualitatif ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang lembaga kepresidenan pasca Amandemen berkurang jika dibanding sebelum amandemen.
Namun, hal ini tidaklah berarti bahwa lembaga kepresidenan serta-merta tidak lagi dominan dalam pengaturannya. UUD 1945 memberikan kedudukan yang kuat kepada Presiden, hal ini diperkuat dengan adanya pasal 4 ayat (1) yang berbunyi :
” Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar “.

Selain itu, Presiden juga menjalankan kekuasaan legislatif, hal ini diatur dalam pasal 5 ayat (1)2 yang berbunyi :
” Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat “

Selanjutnya pasal 22 ayat (1)3 juga memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk peraturan perundang-undangan yakni dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hal terjadi kegentingan yang memaksa. Di tambah lagi berdasarkan UU No. 10 tahun 2004, Presiden juga berwenang membentuk peraturan Presiden.
Dalam lingkup kekuasaan yudisial, Presiden pun memiliki kewenangan di bidang ini. Hal ini terlihat dari adanya kekuasaan Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR4, dan memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA5.
Secara historis-yuridis, lembaga kepresidenan mengalami perubahan dalam arti pengaturan atasnya seiring perubahan (amandemen) terhadap konstitusi dilakukan. Hal inilah yang menjadi pusat perhatian dalam tulisan ini, yaitu mengenai sejauhmana perubahan UUD 1945 mempengaruhi perubahan terhadap lembaga kepresidenan. Penulis hendak memperoleh gambaran perbedaan pengaturan lembaga kepresidenan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.
Atas dasar latar belakang diatas, Penulis memberi judul tulisan ini :
” Implikasi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Lembaga Kepresidenan “

B. Identifikasi Masalah
1.Bagaimana pengaturan mengenai Lembaga Kepresidenan menurut UUD 1945 sebelum amandemen ?
2.Bagaimana pengaturan mengenai Lembaga Kepresidenan menurut UUD 1945 setelah amandemen ?

BAB II
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
dan
PRESIDEN SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN EKSEKUTIF

A. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, tercatat Indonesia telah melakukan beberapa upaya, yakni ; pembentukan Undang-Undang Dasar; penggantian Undang-Undang Dasar; dan perubahan dalam artian pembaruan Undang-Undang Dasar11.
Pembentukan Undang-Undang dasar pada tahun 1945 dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketika bentuk negara Republik Indonesia diubah menjadi Negara Serikat (dalam tahun 1949) maka UUD 1945 pun diubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Demikian pula ketika tahun 1950, Indonesia kembali berbentuk Republik, maka Konstitusi RIS diganti dengan UUD Sementara 1950. Dalam tahun 1950 sampai dengan 1959 diadakan berbagai usaha untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru dengan membentuk Lembaga Konstituante. Namun, Konstituante gagal membentuk Undang-Undang Dasar baru, meskipun telah banyak materi muatan konstitusi yang disepakati dalam rapat badan ini. Kegagalan terjadi akibat tidak dicapainya kesepakatan mengenai dasar negara, sehingga pada tanggal 5 juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden yang lebih dikenal dengan Dekrit Presiden yang isinya ; membubarkan konstituante; menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Jimly Asshidiqie menyebut perubahan dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945 tidak ubahnya bagaikan tindakan penggantian Undang-Undang Dasar juga. Lebih lanjut Jimly Asshidiqie menyatakan12 :
” karena itu, sampai dengan berlakunya kembali UUD 1945 itu, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia modern belum pernah terjadi perubahan dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar, melainkan baru pembaruan dalam arti pembentukan, penyusunan, dan penggantian Undang-Undang Dasar “

Masih mengutip pernyataan Jimly Asshidiqie yang menyatakan :
” perubahan dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar, baru terjadi setelah bangsa Indonesia memasuki era Reformasi pada tahun 1998, yaitu setelah Presiden Soeharto berhenti dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie “

Perubahan pertama pada tanggal 19 oktober 1999 yang diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI ke-12, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Perubahan kedua pada tanggal 18 agustus 2000, dalam sidang tahunan. Dan perubahan ketiga pada tanggal 9 november 2001 dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI ke-7. Perubahan keempat pada tanggal 10 agustus 2002 dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI ke-6.
Dengan demikian Perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 ke Konstitusi RIS 1949, demikian pula dari UUD Sementara 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945 adalah contoh tindakan penggantian Undang-Undang Dasar. Sedangkan perubahan UUD 1945 dengan naskah perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah contoh perubahan UUD melalui naskah perubahan tersendiri13.
Miriam Budiardjo, menjelaskan secara singkat perkembangan UUD 1945 namun dapat memberikan gambaran kepada kita bagaimana perkembangan UUD 1945 melalui lima tahapan berikut ini14 :
1.tahun 1945 (UUD Republik Indonesia yang de facto hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatra).
2.tahun 1949 (UUD Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berlaku di seluruh Indonesia, kecuali Irian Barat).
3.tahun 1950 (UUD Republik Indonesia, yang berlaku di seluruh Indonesia, kecuali Irian Barat).
4.tahun 1959 (UUD Republik Indonesia 1945, UUD ini mulai 1959 berlaku di seluruh Indonesia, termasuk Irian Barat).
5.tahun 1999 (UUD 1945 dengan amandemen dalam masa reformasi).

B. Presiden Sebagai Pemegang Kekuasaan Eksekutif
Di Indonesia dikenal adanya tiga lembaga yang menjalankan tiga kekuasaan yang berbeda, yakni; kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif. Hal ini dipengaruhi oleh teori pemisahan kekuasaan yang diajukan pertama kali oleh Montesquie dalam karyanya yang berjudul ” Esprit des Lois ” yang diterbitkan pada tahun 174815. Pemerintah menjalankan kekuasaan eksekutif, badan perwakilan16 menjalankan kekuasaan legislatif, dan badan yudisial17 menjalankan kekuasaan yudikatif. Sebagai Negara yang menganut sistem Presidensial, di Indonesia Presiden sebagai pemerintah Negara merangkap sebagai kepala Administrasi Negara Republik Indonesia18. C. F. Strong mengemukakan kekuasaan eksekutif dalam Negara yang dijalankan oleh Presiden, antara lain 19 :
1.kekuasaan diplomatik, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri
2.kekuasaan administratif, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan undang – undang dan administrasi Negara
3.kekusaan militer, yaitu berkaitan dengan organisasi angkatan bersenjata dan pelaksanaan perang
4.kekusaan yudikatif, yaitu menyangkut pemberian pengampunan, penangguhan hukuman, dan sebagainya terhadap narapidana atau pelaku kriminal
5.kekusaan legislatif, yaitu berkaitan dengan penyusunan rancangan undang – undang dan mengatur proses pengesahannya menjadi undang – undang

Bagir Manan membagi kekuasaan Presiden20 menjadi :
1.kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan
2.kekuasaan dibidang perundang-undangan
2.1.kekuasaan membentuk undang-undang
2.2.kekuasaan membentuk peraturan pemerintah
2.3.kewenangan menetapkan keputusan Presiden
2.4.kewenangan menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti
3.kekuasaan dibidang Yudisial
4.kekuasaan dibidang hubungan luar negeri
4.1.kekuasaan mengadakan Perjanjian dengan negara lain
4.2.kekuasaan menyatakan perang dengan negara lain
4.3.kekuasaan mengadakan perdamaian dengan negara lain
4.4.kekuasaan mengangkat duta dan konsul, dan kekuasaan menerima duta dan konsul dari negara lain.

BAB III
LEMBAGA KEPRESIDENAN SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945 ( termasuk periode Konstitusi RIS, dan UUD Sementara 1950 )

Pasal – pasal yang mengatur tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara diatur dalam Bab III dan juga Bab V yang mengatur tentang Kementerian Negara. Kekuasan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat ( die gezamte staatgewait liegt allein bei der majelis )21, sedangkan Presiden menjalankan Haluan Negara menurut garis – garis besar yang telah ditetapkan MPR, demikian pula mengenai pengangkatannya dilakukan oleh MPR, Presiden adalah mandataris MPR, yang wajib menjalankan putusan – putusan MPR. Secara eksplisit Penjelasaan UUD 1945 ( sebelum perubahan ) menyebutkan bahwa ” Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi dibawah Majelis, Dibawah Majelis Permusyawaran Rakyat, Presiden ialah penyelenggara Pemerintah negara yang tertinggi , Dalam menjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggungjawab adalah ditangan presiden ( concentration of power and responsibility upon the President )22. Presiden tidak bertangggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat , demikian pula dengan Menteri Negara sebagai pembantu Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR. Namun hal ini tidak berarti kekuasaan Presiden tidak terbatas, pada bagian lain penjelasan UUD 1945 ( sebelum perubahan ) dinyatakan bahwa ” Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas ” sebab Presiden bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi Negara, walalupun hal ini tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, demikian halnya dalam pasal 5 TAP MPR No. VI/MPR/1973 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja Lembaga tertinggi Negara dengan/ atau antar lembaga – lembaga tinggi Negara yang berbunyi :
1)Presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pada akhir masa jabatannya memberikan pertanggungan jawab atas pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang – Undang Dasar atau Majelis di hadapan Sidang.
2)Presiden wajib memberikan pertanggungan jawab dihadapan sidang istimewa Majelis yang khusus diadakan untuk meminta pertanggungan jawab Presiden dalam pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang – Undang Dasar atau Majelis.
Ketentuan diatas tidak menyebutkan arti pertanggungjawaban yang dimaksud, Pertanggungjawaban tersebut dalam arti yang luas dapat dilihat dalam TAP MPR No. I/MPR/1973 huruf (d) dan (e) yang berbunyi :
1)meminta dari dan menilai pertanggungan jawab Presiden tentang pelaksanaan Garis – Garis Besar Haluan Negara.
2)mencabut jabatannya apabila Presiden sungguh – sungguh melanggar GBHN dan/atau UUD.

Dengan demikian adalah logis Jika Presiden dapat diberhentikan oleh MPR meskipun masa jabatannya belum berakhir, hal ini disebabkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan sebagai lembaga tertinggi diatas Presiden23.
Berkenaan dengan kekuasaan yang dimiliki Presiden seperti yang diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945, dapat dibagi dalam tiga hal ; kekuasaan Presiden di bidang eksekutif24, kekuasaan Presiden di bidang legislatif25, kekuasaan Presiden sebagai kepala Negara26. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah “seperti apakah bentuk pertanggungjawaban Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat itu jika dikaitkan dengan tiga kekuasaan yang dimilikinya tersebut ?”, tanggungjawab Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah tanggungjawab Presiden secara keseluruhan, baik sebagai kepala Negara maupun sebagai kepala eksekutif dan legislatif, mengingat UUD 1945 menganut sistem pemerintahan Presidensiil27. Bagir Manan menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang diatur menurut UUD 1945 (presidensiil) sama sekali tidak menjamin kestabilan pemerintahan. Pengertian ” fixed executive ” yang menjadi ciri sistem Presidensiil ( seperti di Amerika Serikat ) tidak terdapat dalam jabatan Presiden RI, hal ini terlihat dengan adanya pemberhentian ( penarikan mandat ) Presiden Soekarno oleh MPRS pada tahun 1966 dan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 200128. C.F. Strong menyebutkan bahwa Jika Presiden bertanggungjawab secara langsung dengan periode waktu tertentu kepada badan yang lebih luas dan tidak terikat pada pembubaran oleh tindakan parlemen, eksekutif itu dikatakan eksekutif nonparlementer atau fixed executive, sebaliknya jika bertanggungjawab secara langsung kepada parlemen eksekutif tersebut dikatakan eksekutif parlementer29. Dengan demikian terjadi ” kesimpangsiuran ” sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia, secara yuridis formal menganut sistem Presidensiil, namun kenyataannya terdapat unsur – unsur Parlementer dalam praktik ketatanegaraan. Berkenaan dengan pertanggungjawaban Presiden kepada MPR, Harun Al Rasjid dalam tulisannya yang berjudul Hubungan Antara Presiden dan MPR hlm. 11, membaginya menjadi ; pertanggungjawaban dalam arti luas merupakan satu Pertanggungjawaban dengan sanksi, sedangkan dalam arti sempit merupakan pertanggungjawaban tanpa sanksi30. Sri Soemantri dalam bukunya “Tentang Lembaga – Lembaga Negara Menurut UUD 1945″ menyebutkan secara Eksplisit bahwa pertanggungjawaban yang dimiliki Presiden adalah pertanggungjawaban dalam arti luas31.
Berkenaan dengan pengisian jabatan Presiden menurut UUD 1945 ( sebelum perubahan) yakni berdasarkan pasal 6 ayat ( 2 ) yang berbunyi : ” Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak “. Pada saat UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 agustus 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana tersebut dalam pasal tersebut belum terbentuk, dan dalam kondisi saat itu tidak dimungkinkan untuk membentuk MPR terlebih dahulu. Maka berdasarkan pasal III Aturan peralihan ditetapkan ” untuk pertama kali Presiden dan wakil Presiden yang dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia “. Selain itu pasal 7 UUD 1945 ( sebelum perubahan) menyebutkan :
” Presiden dan wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali “,

yang menarik dari pasal ini adalah tidak adanya pembatasan ” pemilihan kembali ” Presiden. Ketentuan inilah yang menjadi pembenaran untuk memilih Soeharto sebagai Presiden sampai enam kali berturut – turut ( terhitung sejak tahun 1973). Bagir Manan menyebutkan bahwa dalam praktek ketatanegaraan selama kurun waktu 30 tahun terakhir ( masa orde baru ) pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang dilakukan oleh MPR menjadi kurang Demokratis. Hal ini terjadi karena32 :
1.MPR dikuasai oleh satu kelompok kekuatan politik ( Golkar yang selalu di sokong ABRI ), yang sangata dominan ( sistem partai dominan ), yang diikuti dengan sistem pengendalian anggota yang ketat, menyebabkan mekanisme pemilihan Presiden tidak kompetitif dengan berbagai rekayasa.
2.praktek calon tunggal yang ” dipaksa “, sehingga secara riil tidak ada pemilihan Presiden. MPR sekadar mengukuhkan calon tunggal yang tidak mungkin ditolak ( semacam plebisit ).
3.mekanisme kerja MPR ( diatur dala Tata Tertib ) tidak memungkinkan peranan Individual anggota. Segala kegiatan dilakukan oleh atau atas nama fraksi. Tata cara ini ditempuh untuk mencegah perbedaan pendapat. Mekanisme ini merupakan suatu bentuk tatanan totaliter, semua anggota harus tunduk pada kehendak pimipinan.

Dalam UUD 1945 (sebelum perubahan), persyaratan menjadi Presiden diatur dalam pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa ” Presiden ialah orang Indonesia asli “,

persoalan kemudian adalah ketidakjelasan apa atau siapa ” Orang Indonesia asli ” itu, untuk hal ini Sri Soemantri menyebutkan bahwa kita perlu melihatnya dalam UU No. 3 tahun 1946 tentang warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia yang menyatakan dalam pasal 1 bahwa warga Negara Indonesia ialah ; 1) orang asli dalam daerah Negara Indonesia; 2) orang yang tidak termasuk dalam golongan diatas; 3) orang yang mendapat kewarganegaraan Indonesia dengan naturalisasi; 4) orang yang karena kelahiran, perkawinan dan lain – lain menjadi warga Negara Indonesia33. Sedangkan Bagir Manan menyatakan bahwa sebagian pendapat menduga, makna ” orang Indonesia asli ” berkaitan dengan ketentuan pasal 163 IS dari masa penjajahan, yang membedakan penduduk Indonesia ke dalam golongan Eropa, Timur asing, dan Bumiputra. Syarat lainnya diatur dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1973, yakni ; warga Negara Indonesia; telah berusia 40 tahun; bukan orang yang sedang dicabut haknya dalam pemilihan umum; bertaqwa kepada tuhan yang maha Esa, setia kepada cita – cita Proklamasi 17 agustus 1945, Pancasila, dan UUD 1945; bersedia menjalankan haluan Negara menurut GBHN yang telah ditetapkan MPR; berwibawa; jujur; cakap; adil; dukungan dari rakyat yang tercermin dalam Majelis; tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti gerakan G.30.S/PKI dan/atau organisasi terlarang lainnya; tidak sedang menjalani pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang diancam pidana sekurang – kurangnya 5 tahun; tidak terganggu jiwa/ikatannya34.
Selain UUD 1945, Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia adalah Konstitusi RIS yakni dalam tahun 1949 ( lebih kurang 8 bulan ). Pada masa Konstitusi RIS Presiden dipilih oleh mereka yang ditunjuk oleh daerah – daerah bagian35. Pada tanggal 16 Desember 1949 telah dipilih Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. sedangkan Jabatan Wakil Presiden tidak ada pada masa ini, Berdasarkan pasal 72 ayat (1) yang menyebutkan ; ” jika perlu karena presiden berhalangan, maka beliau memerintahkan Perdana Menteri menjalankan pekerjaan jabatannya sehari – hari “, hal ini mungkin merupakan konsekwensi dari diubahnya Bentuk Pemerintahan yang semula Republik menjadi Federal. Presiden bertindak sebagai kepala negara36. Sedangkan mengenai Persyaratannya diatur dalam pasal 69 ayat (3) yang berbunyi : ” Presiden harus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun; beliau tidak boleh seorang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih.
Dan berdasarkan kesepekatan bersama maka Bentuk Negara Federal dikembalikan ke bentuk Negara Kesatuan37 dengan diberlakukannya UUD Sementara 1950. Dalam masa ini ditentukan bahwa Presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan UU ( yakni pasal 45 ayat 3 UUD Sementara 195038). Namun oleh karena tidak dimungkinkan dibentuk suatu UU sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 ayat (3), maka pengisian Jabatan Presiden didasarkan pada pasal 141 ayat (3) UUD Sementara 195039. Namun lain halnya dengan Pengisian jabatan Wakil Presiden, mekanismenya telah sesuai dengan pasal 45 ayat (4) UUD Sementara, bahwa ” Untuk pertama kali Wakil Presiden diangkat oleh Presiden dari anjuran yang dimajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat “, maka pada tanggal 14 oktober 1950 DPR mengajukan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil Presiden kepada Presiden Soekarno, dan melalui Keputusan Presiden No.27 tahun 1950 Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai Wakil Presiden. Untuk Persyaratan menjadi Presiden dalam Konstitusi RIS diatur dalam pasal 45 ayat (3) yang berbunyi : ” Presiden dan wakil Presiden harus warga Negara Indonesia yang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih “. Demikian pula persyaratan yang diatur dalam UUD Sementara 1950 masih dalam pasal yang sama (pasal 45 ayat 3) dan bunyi pasal yang sama. Yang menarik dengan diberlakukannya UUD Sementara 1950 Presiden dan wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat40, selain itu Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
Setelah diberlakukannya kembali UUD RI 1945 dengan Dekrit Presiden tanggal 5 juli 195941, maka pengisian jabatan Presiden untuk ketiga kalinya belum beradasarkan Ketentuan yang ditetapkan dalam UUD, Ir. Soekarno tetap menjadi Presiden berdasarkan pasal II Aturan peralihan UUD 194542. Pada tahun 1956 Moh. Hatta berhenti dari Jabatannya sebagai Wakil Presiden dan sampai UUD 1945 diberlakukan kembali Jabatan tersebut tetap tidak terisi sampai bulan Maret 1973, yaitu setelah MPR memilih Sri Sultan Hemangkubuwono sebagai wakil Presiden dengan ketetapan MPR No.XI/MPR/197343. Setelah UUD 1945 diberlakukan kembali, sekitar 5 Juli 1964 yang seharusnya diadakan Pemilu akan tetapi ternyata pada tanggal 18 Mei 1963 dikeluarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/1963 tentang pengangkatan Dr. Ir. H. Soekarno menjadi Presiden seumur hidup, meskipun hal ini bertentangan dengan pasal 7 UUD 194544.
Pada tahun 1967 pertanggungjawaban Soekarno di tolak MPR dalam sidang istimewa, dan dengan Ketetapan MPR No. XXXIII/MPRS/1967 kekuasaan Presiden Soekarno dicabut, dan dengan ketetapan yang sama diangkat Jend. Soeharto sebagai pejabat Presiden. Setahun kemudian pada tahun 1968 dengan ketetapan MPR No. XLIV/MPRS/1968 JEND. Soeharto diangkat sebagai Presiden. Peristiwa ini menandai berakhirnya Orde lama dan kelahiran Orde baru.

BAB IV
IMPLIKASI AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TERHADAP
LEMBAGA KEPRESIDENAN

UUD 1945 sebelum perubahan memberikan pengaturan yang dominan terhadap lembaga kepresidenan, baik jumlah pasal maupun kekuasaannya. Tiga belas ( pasal 4 sampai pasal 15 dan pasal 22) dari 37 pasal UUD 1945 mengatur langsung mengenai Jabatan Kepresidenan, selain itu terdapat ketentuan lain yang juga masih berkaitan dengan Lembaga Kepresidenan yakni tentang APBN, ketentuan yang mengatur wewenang MPR, DPR, DPA, BPK, undang – undang Organik, dsb. Setelah Perubahan (empat kali) jumlah pasal yang secara langsung mengenai Lembaga Kepresidenan menjadi 19 pasal dari 72 pasal ( tidak termasuk aturan tambahan, dan aturan peralihan)45. UUD 1945 Setelah Perubahan merumuskan Pesyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pasal 6 ayat (1) yang berbunyi :
” calon Presiden dan wakil Presiden harus seorang warga Negara Indonesia sejak Kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati Negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan wakil Presiden “46

dan ayat (2) yang berbunyi :
” syarat – syarat untuk menjadi Presiden dan wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang – Undang “47.

Perubahan ketentuan mengenai Persyaratan calon Presiden dan calon wakil Presiden dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tuntutan zaman, karenanya ” orang Indonesia asli ” diubah agar sesuai dengan perkembangan masyarakat yang semakin demokratis, egaliter, dan berdasarkan rule of law yang salah satu cirinya adalah pengakuan kesederajatan di depan hukum bagi setiap warga Negara48. Rumusan ini juga Konsisten dengan paham kebangsaan Indonesia yang berdasarkan kebersamaan dengan tidak membedakan warga Negara atas dasar keturunan, ras, agama. Selain melalui perubahan ini terkandung makna kemauan Politik untuk lebih memantapkan ikatan kebangsaan Indonesia.
Perubahan yang paling Fundamental setelah perubahan UUD 1945 ialah dipilihnya Presiden dan wakil Presiden secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Hal ini diatur dalam pasal 6A ayat (1)49, (2)50, (3)51, (4)52, (5)53, perubahan ini didasari pemikiran untuk mengejwantahkan paham kedaulatan rakyat. Disamping itu dengan dipilih secara langsung oleh rakyat, menjadikan Presiden dan wakil Presiden mempunyai legitimasi yang lebih kuat dalam artian memperkuat sistem Presidensiil yang kita anut dengan salah satu cirinya yaitu adanya periode masa jabatan yang pasti ( fixed term ) dari Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya kecuali melanggar hukum berdasar hal – hal yang tercantum dalam UUD 1945 melalui prosedur yang konstitusional, yang dikenal dengan impeachment yang menunjukkan konsistensi penerapan paham Negara hukum, yaitu bahwa tidak ada pengecualian penerapan hukum, bahkan terhadap Presiden54. Selain itu, Impeachment dapat memperkecil peluang terjadinya ketegangan dan krisis Politik dan kenegaraan selama masa jabatan Presiden dan wakil Presiden seperti yang kerap terjadi dalam praktik kenegaraan kita yang sebenarnya merupakan pelaksanaan sebuah sistem pemerintahan parlementer yang tidak dianut Negara kita. Walaupun dipilih oleh rakyat untuk memimpin dan memegang kekuasaan Pemerintahan Negara, sebagai manusia Presiden dan/atau Wakil Presiden bisa saja melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum yang merusak sendi – sendi hidup bernegara dan mencederai hukum, karenanya Presiden dan/atau wakil Presiden dapat diberhentikan dengan alasan tertentu55 yang disebutkan secara limitative dalam UUD 1945, yakni ; melalui proses politik ( dengan adanya pendapat DPR dan keputusan pemberhentian MPR), dan melalui proses hukum ( dengan cara Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR )56.
Pasal 7C menyebutkan :
” Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat “.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan politik bahwa DPR tidak dapat memberhentikan Presiden, kecuali mengikuti Ketentuan pasal 7A57 dan Presiden juga tidak dapat membekukan DPR. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk melindungi keberadaan DPR sebagai salah satu lembaga Negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat sekaligus meneguhkan kedudukan yang setara antara Presiden dan DPR yang sama – sama memperoleh legitimasi langsung dari rakyat.
adapun Wewenang, Kewajiban, dan Hak yang dimiliki oleh Presiden berdasarkan UUD 1945 yakni :
1.memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)];
2.berhak mengajukan RUU kepada DPR [Pasal 5 (1)*];
3.menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 (2)*];
4.memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa [Pasal 9 (1)*];
5.memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10);
6.dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain [Pasal 11 (1)****];
7.membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (2)***];
8.menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12);
9.mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*];
10.menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)*];
11.memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*];
12.memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 (2)*];
13.memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)*;
14.membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16)****;
15.pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*];
16.pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*];
17.hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)];
18.pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***];
19.peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***];
20.penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***];
21.pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***];
22.pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***].

NB: * perubahan pertama
** perubahan kedua
*** perubahan ketiga
**** perubahan keempat

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.sebelum amandemen, UUD 1945 memberikan pengaturan yang dominan terhadap lembaga kepresidenan, baik dalam jumlah pasal maupun kekuasaannya, hal ini terlihat dari banyaknya pasal yang mengatur langsung lembaga kepresidenan yakni tiga belas dari tiga puluh tujuh pasal UUD 1945 ( pasal 4 sampai dengan pasal 15 dan pasal 22). Ditambah lagi dengan berbagai ketentuan yang tidak mungkin lepas dari lembaga kepresidenan, seperti; ketentuan tentang APBN, ketentuan mengenai wewenang MPR, DPR, BPK, undang-undang organik, dsb. Sebagai implikasi dari pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :

” kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat “

Presiden harus bertanggungjawab kepada MPR sebagai majelis yang menjalankan kedaulatan rakyat. MPR dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya melalui mekanisme ini.
2.setelah amandemen (empat kali), ketentuan yang mengatur langsung lembaga kepresidenan hanya 19 pasal dari 72 pasal (tidak termasuk tiga pasal aturan peralihan dan dua pasal aturan tambahan), selain itu perubahan yang sangat signifikan adalah dengan dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (pasal 6A), sebelumnya dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Penguatan sistem Presidensiil yang dianut oleh Indonesia juga merupakan hal yang cukup signifikan berubah jika dibanding sebelum amandemen. Dengan demikian, tidak lagi dikenal adanya pertanggungjawaban Presiden kepada MPR. MPR tidak lagi dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya melalui sidang istimewa yang kemudian meminta pertanggungjawaban Presiden, setelah amandemen mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yaitu melalui mekanime impeachment; melalui proses konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi dan DPR.

B. Saran

Lembaga Kepresidenan sebagai salah satu lembaga yang memegang kekuasaan Negara mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan berbagai perubahan yang terjadi terhadap lembaga ini sebagai implikasi dari perubahan Undang-Undang Dasar yang terjadi seiring perubahan zaman dan konstelasi bangsa dan Negara. Namun, betapa pun demikian lembaga kepresidenan harus senantiasa mampu menjalankan peranan dan fungsinya demi mewujudkan tujuan bangsa dan Negara melalui perwujudan Lembaga Kepresidenan yang aspiratif, akomodatif dan mementingkan kepentingan Negara diatas segalanya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. mekanisme check and balances diantara ketiga kekuasaan Negara ( eksekutif, legislatif, dan yudikatif ) harus diwujudkan demi tercapainya cita – cita bangsa dan Negara.

DAFTAR PUSTAKA
I. BUKU
Atmosudirjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara.Ghalia Indonesia.Jakarta.1994
Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII PRESS.Yogyakarta.2003
__________, Lembaga Kepresidenan, FH UII PRESS, Yogyakarta.2006
Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008.
Kusnardi, Moh dan Ibrahim, Harmaily, Pengantar Hukun Tata Negara Indonesia.FH UI & CV. Sinar Bakti . Jakarta.1983
Sekretariat Jenderal MPR RI, et al.Panduan Pemasyarakatan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI.Jakarta.2007
Soemantri M, Sri, Tentang Lembaga – Lembaga Negara Menurut UUD 1945.Alumni Bandung.1986.
__________, ” Evaluasi Kritis Terhadap Amandemen UUD 1945 “, Focus Group Discussion.Universitas Padjadjaran.2007.hlm.2,3.
Strong, C.F. Modern Political Constitutions.Sidgwick.London.1966. diterjemahkan SPA Teamwork. Konstitusi – Konstitusi Politik Modern.Nuansa & Nusamedia.Bandung.2004
II. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

1.UUD RI 1945, beserta penjelasannya
2.perubahan I UUD RI 1945
3.perubahan II UUD RI 1945
4.perubahan III UUD RI 1945
5.perubahan IV UUD RI 1945
6.UUD Sementara 1950, beserta penjelasannya
7.Konstitusi Republik Indonesia Serikat

About these ads

Comments on: "IMPLIKASI PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TERHADAP LEMBAGA KEPRESIDENAN" (1)

  1. althafunnisa said:

    thanks for the information, it’s so to help me to make my presentation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,013 other followers

%d bloggers like this: