- Σεμιήλ -

http://fristian-humalanggi.com

 

FRSpersonalwebScreenshots

SELAMAT HARI #CINTA …

INDAH ITU … 

 

Tetesan embun pada pucuk dedaunan dan rerumputan hijau di saat fajar?
Butir-butir kristal es di musim dingin?
Hamparan dedaunan kering yang berserakan di jalanan dan bangku-bangku taman?
Hangat sinar mentari pagi dari balik tirai jendela?
Setangkai bunga mawar putih yang mekar kala musim semi tiba?

Gerak lembut hembus angin pada reranting pohon dan padang ilalang?
Bening telaga yang sempurna melukis rona jingga kemegahan senja?
Temaram cahaya lilin kecil dalam hening malam?
Deburan ombak yang memecah kebisuan di bibir pantai?
Cakrawala nun jauh disana?

Semerbak aroma secangkir kopi hitam?
Lantunan ‘serenade’ yang menyejukkan hati?
Tiap penggalan kalimat yang kubaca berulang dari buku-buku favoritku?

Seulas senyum, mata berbinar yang tak berani menatap, bibir yang kelu … detik, menit yang seolah berhenti?

YA …

 Dan,

INDAH ITU  juga dirimu … yang selalu merayakan semua #Keriaan dan #Kebahagiaan.
Jika ‘kasih’ pun ‘sayang’ tak lebih indah dari kata #Cinta …
Maka, hari ini … kuucapkan;

Selamat Hari #Cinta untukmu, hanya untukmu … 

( February 14th 2013, Jakarta, Indonesia)

 

 

© Copyright Fristian Shamsapéèl Griec

~ ‘The Very Beautiful White Horse’ or ‘The Very Best a Cup of #BlackCoffee or ‘The Purest Tone’ who owns the #TrueLove … Someday at the (right) time, we’ll find each other,

when the path meets …  ~

January 29th, 2013. Jakarta, Indonesia.

© Copyright Fristian Shamsapéèl Griec

DOUBLE PATTY BURGER

Cihampelas Walk, Bandung, Jawa Barat, 28 Agustus 2011 …

 

Gelak tawaku selama berada di dalam seolah memberi asupan semangat luar biasa pada ayunan langkahku keluar dari bioskop itu. Sebuah film yang dikemas jenaka namun syarat makna dan falsafah hidup dari negeri tirai bambu; Kungfu Panda 2.

Kuputuskan untuk segera pulang. Namun, entahlah … daftar menu salah satu kedai di koridor yang menuju pintu keluar menahan langkahku. “Berapa kalorinya?”, tanya ini yang menghantuiku seketika itu juga. “Satu junior cheeseburger, take away”, ujarku kepada salah seorang pelayan kedai itu. Ini pilihan yang sedikit meredam jeriku. “Setidaknya, karena menu ini sebenarnya untuk anak-anak … semoga tidak akan ‘berdampak besar’ pada berat badanku”, harapku.

Double patty burger”, ujarnya. “Double patty burger. Ia pesan double patty burger”, ujarku pada pelayan.     “Wow … itu akan membuatmu tumbuh lebih besar dariku”, ujarku padanya sambil tergelak.  “Ya … aku ingin segera menjadi seorang dewasa yang memiliki kedamaian jiwa”, ujarnya serius. “Ow … baik”, jawabku pendek karena terkejut dengan ucapan seseorang yang tingginya tak lebih dari setengah tinggi tubuhku. “Ia pasti baru saja menonton film itu”, ujarku dalam hati. Lagipula, Ia masih memegang softdrink yang bertuliskan nama bioskop. Ini menguatkan dugaanku. “Kami sedang liburan disini … dan tadi baru saja menonton sebuah film. Rupanya sangat menginspirasi anakku”, ujar Ibu anak itu dengan ramah. “Tak apa …”, ujarku sambil tersenyum..

Kuletakkan tangan kananku di atas meja. “Ini terlalu lama untuk kedai yang menyiapkan makanan siap saji”, ujarku.  “Tapi … apa ‘kedamaian jiwa’ itu Bu? Bagaimana aku mendapatkannya?”, tanya anak itu bertubi-tubi seraya menatap dengan penuh harap wajah Ibunya.  Aku pun ikut menatap Ibunya dan menantikan jawabannya. “Um … dengan belajar”, jawab Ibunya meski tampak tak yakin dengan jawabannya sendiri. Aku tersenyum dan segera mengalihkan pandangan kepada pelayan yang menyerahkan junior cheeseburger pesananku. “Terima kasih …”, ujarku kepada pelayan sembari menyerahkan selembar uang.  “… termasuk double patty burger itu”, ujarku lagi.  “Kau membayar pesanan kami? Tak usah … kami punya uang dalam rupiah”, ujar Ibunya. “Tak apa … itu hadiah untuk putera kecilmu”, ujarku pada Ibunya. “Terima kasih banyak …”, ujar Ibunya. “Ow … jangan khawatir. Semoga suatu hari nanti kau menjadi ‘seorang dewasa’ yang memiliki kedamaian jiwa, seperti yang kau inginkan”, ujarku sembari menatapnya yang masih penuh tanya.

“Sampai jumpa … ”, ujarku kepada keduanya.

Double patty burger untuk seseorang yang tingginya tak lebih dari setengah tinggi tubuhku, yang menanyakan pertanyaan sama yang juga kutanyakan kepada seseorang yang kupanggil Ibu bertahun-tahun lalu. Dan, jawabannya pun sama dengan ketidakyakinan yang sama pula;” … dengan belajar”.

Double patty burger untuk seseorang yang punya keinginan yang sama; segera menjadi dewasa, mungkin tanpa mengerti apalagi paham apa arti ‘menjadi dewasa’.

Double patty burger untuk seseorang yang ingin kutemui sekali lagi, entah kapan, hanya tuk mengatakan bahwa jawaban;” … dengan belajar” itu tepat, usai bertahun-tahun kujalani hari demi hari dengan penuh tanya. Ya, dengan belajar … belajar BERSABAR mencari tuk menemukan, meski tak mudah tapi tak berarti tak mungkin.

Double patty burger untuk seseorang yang ingin kutemui sekali lagi, nanti, usai bertahun-tahun setelah pertemuan kami hari itu, hanya tuk menanyakan;”Apa ‘kedamaian Jiwa’ itu?”

 

© Copyright Fristian Shamsapéèl Griec

KAN SELALU #PULANG …

Malam tadi … usai rintik hujan mengguyur sejak petang, kususuri jalan di komplek perumahan itu. Berharap angin malam yang menusuk hingga rusuk, pula mampu mendinginkan hati yang (tengah) panas. Tak ada #SecangkirKopiHitam … sahabat paling #Setia untuk ‘berpikir’ dan ‘mendamaikan’ diri sendiri. Lampu-lampu temaram, bunga, dedaunan, dan rerumputan di taman sepanjang jalan itu menggenapkan nyala redup lampu satu rumah diantaranya. #Hangat … di dalam sana, yang tak ada di luar sini … mungkin menjadi satu-satunya alasan bagi penghuninya untuk #Pulang.

Sama seperti #Rindu … yang hanya ‘ada’ oleh dan di dalam #Cinta, tidak dimanapun … mungkin menjadi satu-satunya alasan untuk senantiasa #Pulang pada empunya. #Rindu … yang membalut luka-luka lama yang tak kunjung sembuh demi sebuah kata maaf. #Rindu … yang mencairkan bekuan dingin es dan coba ‘menghangat’ demi sebuah kedekatan. #Rindu … yang mampu menundukkan kepala yang menegak senantiasa, berlutut, menanggalkan apa yang disebutnya ‘kehormatan’ demi sebuah ‘awal yang baru’. #Rindu … yang menyulut cemburu, membuatnya ‘terjaga’ setiap saat demi menghapus kecemasan, ketakutan akan kehilangan (lagi) … #Rindu oleh dan di dalam #Cinta … yang bukan lagi deras air yang mengalir, bukan lagi gema suara yang mengelegar, tetapi … setitik embun yang bening, bisikan lembut dalam hening …

Bunyi klakson mobil yang tiba-tiba hendak memasuki halaman depan rumah itu, menghentakku. Rintik hujan mulai menderas, kubergegas menuju rumah lain diujung belokan. Tak ada #SecangkirKopiHitam disana. Hanya ada sirup jeruk yang disuguhkan petang tadi, masih sedikit bersisa.

Lihat, aku yang (masih) penuh amarah bersama sisa sirup jeruk, tanpa #SecangkirKopiHitam hanya bisa berpikir tentang #Rumah dan ‘kehangatan’, #Cinta dan ‘kerinduan’. Tak (bisa) lebih dari ini. Tak bisa, tanpa #SecangkirKopiHitam … “

#FacebookStatus, January 8th, 2013.

© Copyright Fristian Shamsapéèl Griec

RINGKASAN

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini  sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian,  negara wajib menjunjung supremasi hukum (supremacy of the law)  sebagai salah satu sendi politik bernegara, disamping sendi-sendi lainnya  sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi. Prof. Bagir Manan dalam bukunya “Teori dan Politik Konstitusi” mengemukakan bahwa jika ditinjau dari aspek penegakan hukum (law enforcement), negara hukum menghendaki suatu kekuasaan peradilan yang merdeka, yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain yang akan menyimpangkan hakim dari kewajiban menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran.

Namun prinsip negara hukum belum sepenuhnya dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.  Kenyataan menunjukkan bahwa hukum terkadang justru “dikalahkan” oleh  kekuatan-kekuatan lain, misalnya kekuatan politik.  Padahal seharusnya anasir meta yuridis tersebut tunduk terhadap hukum. Kenyataan ini salah satunya tercermin dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya atau dikenal dengan istilah impeachment sebagaimana diatur dalam Pasal 7A sampai 7B ayat (7) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diawali dengan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah kemudian memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut. Apabila putusan Mahkamah membenarkan pendapat DPR, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR kemudian menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutus usul tersebut, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR tidak bersifat mengikat. Dalam tahapan selanjutnya putusan ini dapat saja “dimentahkan” oleh suara mayoritas di MPR. Dan tidak ada satu pun klausul dalam  Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur secara eksplisit kekuatan putusan Mahkamah dalam hal ini. Ditambah lagi dengan masih diberikannya kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna di MPR.

Tulisan ini bertujuan untuk memahami makna pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merumuskan mekanisme baru pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang sesuai dengan prinsip negara hukum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian yang mengacu kepada aspek-aspek yuridis. Metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) atas berbagai literatur  yang terkait dengan teori-teori dan asas-asas hukum. Selain metode tersebut, tulisan ini juga menggunakan metode perbandingan Hukum Tata Negara  untuk membandingkan mekanisme impeachment di beberapa negara, yakni Amerika Serikat dan Filipina. Kedua negara ini menganut sistem presidensil, seperti halnya Indonesia. Karenanya mekanisme impeachment yang diterapkan oleh kedua negara ini dijadikan pembanding dalam rangka merumuskan mekanisme impeachment baru yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.  Spesifikasi penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber-sumber hukum yang  dipakai dalam studi kepustakaan ini  meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,  dan bahan hukum tersier. Data-data dikumpulkan dengan cara melakukan pencarian, sistematisasi dan analisa terhadap tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan permalahan yang tengah diteliti. Berbagai  data itu kemudian akan dianalisa secara yuridis analitis.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil. Hal ini meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dapat diidentifikasi dari pasal-pasal dalam UUD  yang mengandung ciri  sistem pemerintahan presidensil. Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil  Presiden (impeachment) sebagaimana diterapkan saat ini ditujukan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensil yang dianut oleh Indonesia.  Karena melalui impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dengan mudah diturunkan dari jabatannya oleh Parlemen tanpa dasar/alasan yang konstitusional atau sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan, yakni hanya dapat diberhentikan dengan alasan-alasan hukum.  Hal ini berbeda dengan mekanisme pemberhentian sebelumnya (pra perubahan), yakni Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan jika pertanggungjawabannya tidak diterima oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Atau dengan kata lain Presiden dan/atau Wakil Presiden kala itu dapat diberhentikan jika pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan-kebijakannya tidak diterima oleh MPR.  Mekanisme semacam ini jelas sangat kontradiktif dengan sistem presidensiil yang menghendaki terjaminnya stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, mekanisme impeachment yang digulirkan melalui perubahan ketiga UUD  merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil. Melalui perubahan ketiga pula, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)  UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum yang menghendaki suatu kekuasaan peradilan yang merdeka, yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain yang akan menyimpangkan hakim dari kewajiban menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran seolah dikesampingkan dalam mekanisme impeachment sebagaimana diatur dalam Pasal 7A sampai Pasal 7B ayat (7) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana diuraikan diatas bahwa dalam mekanisme impeachment, putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR tidak bersifat mengikat. Dalam tahapan selanjutnya putusan ini dapat saja “dimentahkan” oleh suara mayoritas di MPR. Dan tidak ada satu pun klausul dalam Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur secara eksplisit kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini. Ditambah lagi dengan masih diberikannya kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna di MPR. Artinya, putusan hukum dapat saja “dibatalkan” oleh putusan politik.

Agar mekanisme impeachment yang ditujukan untuk memperkuat sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia  sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjadi salah satu sendi politik bernegara, maka perlu diadakan perubahan terhadap mekanisme ini.  Perubahan yang dapat dilakukan adalah dengan menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan mengikat, dalam hal ini mengikat MPR. Dengan demikian MPR memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah dugaaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh keduanya telah terbukti secara hukum. Atau meniadakan proses di Mahkamah Konstitusi. Dan Ketua Mahkamah Konstitusi memimpin proses impeachment di MPR untuk menjamin proses pemberhentian ini dilaksanakan secara konstitusional. Hal ini dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai The Guardian of The Constitution. Dengan demikian impeachment di Indonesia menjadi murni putusan politik, namun dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum itu sendiri. Kedua alternatif perubahan ini dapat dikembangkan melalui praktik ketatanegaraan ataupun melalui amandemen terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

© Copyright  FRISTIAN HUMALANGGI, WINA PUSPITASARI, WICAKSANA DRAMANDA


BAB I

PENDAHULUAN

 

A.    Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini  sebagaimana ditegaskan dalam Pasal       1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[1]. Dengan demikian,  negara wajib menjunjung supremasi hukum (supremacy of the law)  sebagai salah satu sendi politik bernegara, disamping sendi-sendi demokrasi, sendi keadilan sosial dan lain-lain sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan dalam bukunya “Teori dan Politik Konstitusi” bahwa jika ditinjau dari aspek penegakan hukum                 (law enforcement),  negara hukum menghendaki suatu kekuasaan peradilan yang merdeka, yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain yang akan menyimpangkan hakim dari kewajiban menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran[2].   Namun prinsip negara hukum belum sepenuhnya dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.  Kenyataan menunjukkan bahwa hukum terkadang justru “dikalahkan” oleh  kekuatan-kekuatan lain, misalnya kekuatan politik.  Padahal seharusnya anasir meta yuridis tersebut tunduk terhadap hukum. Kenyataan ini salah satunya tercermin dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya atau dikenal dengan istilah impeachment[3] sebagaimana diatur dalam Pasal 7A sampai 7B ayat (7) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Diawali dengan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah kemudian memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut.

Apabila putusan Mahkamah membenarkan pendapat DPR, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR kemudian menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutus usul tersebut, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan.       

Dari mekanisme sebagaimana diuraikan diatas, terdapat hal yang patut dikritisi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR tidak bersifat mengikat. Dalam tahapan selanjutnya putusan ini dapat saja “dimentahkan” oleh suara mayoritas di MPR. Dan tidak ada satu pun klausul dalam  Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur secara eksplisit kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini. Ditambah lagi dengan masih diberikannya kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna di MPR. Artinya, putusan hukum dapat saja “dibatalkan” oleh putusan politik.

Berdasarkan latar belakang diatas, kami melalui tulisan ini hendak menganalisis mekanisme impeachment  yang diterapkan di Indonesia sekaligus menggagas mekanisme baru yang sesuai dengan  prinsip-prinsip ketatanegaraan Indonesia.

B.     Identifikasi Masalah

  1. Apa makna pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
  2. Apakah mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya saat ini merupakan wujud prinsip negara hukum?

 C.    Tujuan Penulisan

  1. Memahami makna pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
  2. Merumuskan mekanisme baru pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang sesuai dengan prinsip negara hukum?

D.    Manfaat Penulisan

Mengemukakan gagasan tertulis mengenai mekanisme baru pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

 


BAB II

NEGARA HUKUM DAN SISTEM PEMERINTAHAN

 

A.    Negara Hukum

Gagasan, cita, atau ide negara hukum  selain berkaitan erat dengan konsep rechstaat dan rule of law juga erat kaitannya dengan nomocracy[4].  Perkataan nomocracy berasal dari kata nomos yang berarti norma dan cratos yang berarti kekuasaan[5]. Dengan demikian nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi[6].  

Istilah rechstaat digunakan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl pada abad 19 dan permulaan abad 20[7]. Menurut Stahl, rechstaat mencakup empat unsur, yakni[8]:

  1. Hak-hak manusia
  2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasa disebut Trias Politica)
  3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur)
  4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sedangkan istilah rule of law digunakan dalam tradisi Anglo Amerika[9].  A. V. Dicey dalam bukunya The Introduction to the Study of the  Law of The Constitution mengemukakan tiga ciri penting negara hukum, yakni[10]:

  1. Supremacy of the law

Dicey menyatakan:

… the absolute supremacy or predominance of regular law as apposed to the influence of arbitrary power, and excludes the existence of arbitrariness, of prerogative, or even of wide discretionary authorithy on the part of the government.

Selanjutnya Ia menyatakan:

The Englishmen[11] are ruled by the law, and by the law alone[12]; a man may with us be punished for a breach of law, but he can be punishd for nothing else.   

  1. Equality before the law

Dinyatakan olehnya:

… or the equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administered by the ordinary law courts : …

 

  1. Due process of the law

Dinyatakan olehnya:

The rule of law, lastly, may be used as a  formula for expressing the fact that with us the law of the constitution, the rules which in foreign countries naturally from part of a constitutional code, are not the source but the consequence of the rights of the indviduals, as defined and enforced by the courts[13]; …

Hal ini sebagaimana disebut oleh E.C.S. Wade dan G. Godfrey Philips dalam Constitutional Law: An Outline of the Law Citizen and the State and Administrative Law[14]  yaitu terjaminnya hak-hak manusia oleh        undang-undang (atau Undang-Undang Dasar dan putusan pengadilan).

Keempat unsur rechstaat yang dikembangkan oleh Stahl tersebut di atas dapat digabungkan dengan ketiga unsur rule of law yang dikemukakan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern[15]. The International Commission of Jurist menambahkan lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary). Dengan demikian,  prinsip-prinsip yang dianggap sebagai ciri penting negara hukum menurut  The International Commission of Jurist adalah[16]:

  1. Negara harus tunduk pada hukum.
  2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
  3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Scheltema merumuskan unsur-unsur dan asas-asas negara hukum secara           baru, yaitu[17]:

  1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity);
  2. Berlakunya asas kepastian hukum;
  3. Berlakunya persamaan (Similia Similius atau Equality before the law );
  4. Asas demokrasi,  dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan;
  5. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara bersangkutan;

Prof. Jimly Asshidiqie merumuskan 13 prinsip pokok negara hukum yang merupakan pilar-pilar utama berdirinya suatu negara sebagai negara hukum, antara lain[18]:   

  1. Supremasi hukum (supremacy of the law);
  2. Persamaan dalam hukum (equality before the law);
  3. Asas legalitas (due process of the law);
  4. Adanya pembatasan kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar;
  5. Berfungsinya organ-organ yang independen dan saling mengendalikan;
  6. Prinsip peradilan bebas dan tidak memihak;
  7. Tersedianya upaya peradilan Tata Usaha Negara;
  8. Tersedianya upaya peradilan Tata Negara (Contitutional Adjudication);
  9. Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia;
  10. Bersifat demokratis (Democratic rule of law) sehingga pembentukan hukum yang bersifat demokratis dan partisipatoris dapat terjamin;
  11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (Welfare Rechstaat);
  12. Adanya pers yang bebas dan prinsip pengelolaan kekuasaan negara yang transparan dan akuntabel dengan efektifnya mekanisme kontrol sosial yang terbuka;
  13. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.  

Prof. Utrecht kemudian membedakan negara hukum menjadi[19]:

  1. Negara hukum formil atau negara hukum klasik yakni menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis.
  2. Negara hukum materiil atau negara hukum modern yakni mencakup pula pengertian keadilan didalamnya.

Menurutnya, pembedaan ini dimaksudkan  untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum, keadilan tidak secara serta merta terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran hukum formil atau oleh aliran pikiran hukum materiil[20].

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Friedmann[21],  bahwa rule of law dapat dipakai dalam arti formil (in the formal sense) dan dalam arti materiil (ideological sense)[22].  Dalam arti formil,  the rule of law adalah “orgenised public power” atau kekuasaan umum yang terorganisir. Sedangkan dalam arti materil, the rule of law adalah berbicara tentang just law (hukum yang mengandung keadilan)[23].

Prof. Bagir Manan dalam bukunya Teori dan Politik Konstitusi menyatakan bahwa negara hukum dapat ditinjau dari dua aspek, yakni[24]:

  1. Penerapan hukum (law applying), artinya negara berdasar atas hukum menghendaki tindakan-tindakan pemerintahan selalu sesuai         aturan-aturan hukum yang berlaku (rechmatigheid) dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur).
  2. Penegakan hukum (law enforcement), artinya negara berdasar atas hukum menghendaki suatu kekuasaan peradilan yang merdeka lepas dari pengaruh pemerintah atau kekuatan lain yang akan menyimpangkan hakim dari kewajiban menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran.

Prof. Sunarjati Hartono dalam bukunya Apakah The Rule of Law itu?  menyatakan bahwa pelaksanaan the rule of law tidak hanya berarti bahwa pengadilan hanya berhak mengawasi dan mengadili pertikaian yang terjadi diantara masyarakat, tetapi juga berwenang untuk mengawasi bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya, yang berarti bahwa pengadilan diposisikan sebagai  satu-satunya instansi sekaligus instansi tertinggi (enigste en hoogste instantie) yang berwenang menentukan apakah tindakan-tindakan pemerintah itu benar dan berdasarkan hukum yang berlaku[25]. Hukum dijadikan sebagai perwujudan dari kekuasaan tertinggi yang harus dipatuhi oleh Negara dan pejabat-pejabat pemerintah. Oleh karena itu  konsep Negara hukum  dapat diartikan pula sebagai  pemerintahan berdasarkan hukum, bukan manusia (government by laws, not by men).[26]

Atau sebagaimana  dikemukakan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaran negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip rule of law, and not of man, yang sejalan dengan pengertian nomocracie, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum. Dengan demikian dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara[27].

B.     Sistem Pemerintahan

Secara etomologis, “sistem pemerintahan” merupakan gabungan dari dua kata “sistem” dan pemerintahan”.  Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia, “sistem” adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Ada juga yang menelusuri sistem atau system berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata “syn” dan kata “histani” yang berarti menempatkan bersama.  Secara umum, sistem merupakan suatu struktur yang terdiri dari    bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan dan apabila salah satu atau sebagian komponen tersebut tidak ada atau kurang berfungsi akan mempengaruhi komponen-komponen yang lainnya itu[28].

Kata “pemerintahan” dapat diartikan  secara luas dan sempit. Dalam arti luas “pemerintahan” adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan, memelihara keamanan dan meningkatkan derajat kehidupan rakyat serta dalam menjamin kepentingan negara itu sendiri. Dalam konteks fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pengertian pemerintahan mencakup ke semua fungsi tersebut di atas. Dalam arti sempit, ”pemerintahan” hanya menyangkut fungsi eksekutif saja[29]. Demikian pula Prof. Bagir Manan  menguraikan bahwa, “pemerintahan” pertama-tama diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan Negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra struktur lainnya[30].

Dari pengertian “sistem” dan “pemerintahan”, “sistem pemerintahan” dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama, dan mempengaruhi satu sama lain. Dengan perkataan lain, “sistem pemerintahan” adalah cara kerja lembaga-lembaga negara dan hubungannya satu sama lainnya[31].

Prof. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian regeringsdaad  penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif[32]. Sedangkan Prof. Bagir Manan menyatakan bahwa sistem pemerintahan merupakan suatu pengertian yang berkaitan dengan tata cara pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam suatu tatanan negara demokrasi[33].  Menurut Mahfud M.D., sistem pemerintahan negara adalah mekanisme kerja dan koordinasi atau hubungan antara ketiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.[34]

Sistem pemerintahan yang dikenal di dunia secara garis besar dapat dibedakan dalam  tiga macam, yaitu[35]:

  1. Sistem pemerintahan presidensial (Presidential System).
  2. Sistem pemerintahan parlementer (Parliamentary System), dan
  3. Sistem campuran (Mixed System atau Hybhrid system).

Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan  yang terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan (head of government) sekaligus sebagai kepela negara (head of state). Dalam sistem parlementer, jabatan kepala negara (head of state) dan kepala pemerintahan (head of government) dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Sedangkan  dalam sistem campuran, unsur-unsur kedua sistem itu sama-sama dianut[36].

Menurut  Prof. Utrecht,  apabila dalam suatu pemerintahan negara, diadakan pembedaan yang tegas antara jabatan kepala negara (head of state) dan kepala pemerintahan (head of government), maka pemerintahan yang bersangkutan mengandung ciri parlementer (parliamentary government) atau bahkan merupakan negara dengan sistem pemerintahan parlementer[37]. Dalam praktik, kedudukan kepala negara biasanya dipegang oleh Raja, Ratu, Presiden, ataupun sebutan lain sesuai dengan bahasa resmi yang dipakai di negara bersangkutan. Sedangkan jabatan kepala pemerintahan biasanya disebut  Perdana Menteri (Prime Minister)[38].

C.F. Strong, membedakan kedua jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan antara pengertian nominal executive dan real excecutive. Kepala negara disebut sebagai nominal executive, sedangkan kepala pemerintahan disebut sebagai real executive[39].  Dalam sistem pemerintahan parlementer, jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan dipisahkan dalam penyelenggaraan organisasi negara. Dalam  sistem parlementer,  cabang eksekutif dipimpin oleh kepala negara, seorang Raja dalam negara monarki konstitusional atau seorang Presiden dalam negara yang berbentuk republik, dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Fungsi Perdana Menteri dalam kegiatan pemerintahan adalah menjalankan kekuasaan tata usaha negara dalam lingkungan jabatan eksekutif. Sedangkan fungsi Presiden sebagai kepala negara hanya bersifat simbolik dalam organisasi negara[40].

Prof. Bagir Manan mengemukakan  beberapa ciri sistem pemerintahan parlementer, antara lain[41]:

  1. Ada dua kelembagaan eksekutif, yaitu yang menjalankan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah dan eksekutif yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan. Eksekutif pertama ada di tangan Kabinet atau Dewan Menteri. Eksekutif kedua adalah kepala negara yaitu Raja bagi kerajaan dan Presiden bagi republik.
  2. Kabinet atau  Dewan Menteri bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat, sedangkan kepala negara tidak dapat diganggu gugat. Maksud bertanggung jawab adalah eksekutif dapat dijatuhkan dengan mosi tidak percaya oleh Badan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensial menurutnya hanya mengenal satu macam eksekutif. Fungsi kepala pemerintahan (chief executive) dan kepala negara (head executive) ada pada satu tangan dan tunggal (single executive). Eksekutif tunggal dalam sistem pemerintahan presidensial tidak bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Rakyat, tetapi langsung kepada rakyat karena dipilih langsung atau dipilih melalui badan pemilih (electoral college)[42].

Menurut Mahfud M.D.,  perbedaan  antara sistem pemerintahan presidensial dan sitem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut[43]:

Sistem Presidensial

Di dalam sistem pemerintahan presidensial  terdapat  beberapa prinsip, antara lain:

  1. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif);
  2. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR) karena Parlemen dan pemerintah sejajar;
  3. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden;
  4. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.

Sistem Parlementer

Di dalam sistem parlementer terdapat beberapa prinsip, antara lain:

  1. Kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena Ia lebih bersifat simbol nasional (pemersatu bangsa);
  2. Pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri;
  3. Kabinet bertanggungjawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya;
  4. (karena itu) kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah (dan bergantung) kepada Parlemen.

Douglas V. Verney dalam tulisannya  Parliamentary Government and Presidential Government mengemukakan ciri-ciri  kedua sistem pemerintahan.  Beberapa ciri sistem pemerintahan parlementer, antara lain[44]:

  1. The Assembly becomes a Parliament.
  2. The executive divided into two parts.
  3. The Head of State appoints the Head of Government.
  4. The Head of the Government appoints the Ministry.
  5. The Ministry (or government) is a collective body.
  6. Ministers are usually Members of Parliament.
  7. The Government is politically responsible to the Assembly.
  8. The Head of Government may advise the Head of State to dissolve Parliament.
  9. Parliament as a whole is supreme over its constituent parts, Government and Assembly, neither of which may dominate the other.
  10. The Government as a whole is only indirectly responsible to the electrorate.
  11. Parliament is the focus of power in the political system.   

Sedangkan ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensial, antara lain[45]:

  1. The Assembly remains an as Assembly only.
  2. The executive is not divided but is a President elected by the people for a definite term at the time of Assembly elections.
  3. The Head of Government is Head of State.
  4. The President appoints  heads of departments who are his subordinates.
  5. The President is sole executive.
  6. Members of  the Assembly are not eligible for office in the administration and vice versa.
  7. The executive is responsible to the constitution.
  8. The President cannot dissolve or coerce the Assembly.
  9. The Assembly is ultimately supreme over the other branches of government and there is no fusion of the executive and legislative branches as in a parliament.
  10. The executive is directly responsible to the electrorate.
  11. The is no focus of power in the political system. 

 

BAB  III

METODE PENULISAN

 Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian yang mengacu pada           aspek-aspek yuridis. Metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan           (library research) atas berbagai literatur  yang terkait dengan teori-teori dan   asas-asas hukum.

Selain metode tersebut, tulisan ini juga menggunakan metode perbandingan Hukum Tata Negara  untuk membandingkan mekanisme impeachment di beberapa negara, yakni Amerika Serikat dan Filipina. Kedua negara ini menganut sistem presidensil, seperti halnya Indonesia. Karenanya mekanisme impeachment yang diterapkan oleh kedua negara ini dijadikan pembanding dalam rangka merumuskan mekanisme impeachment baru yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Spesifikasi penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang ada.

Sumber-sumber hukum yang dipakai dalam studi kepustakaan ini  meliputi :

  • Bahan hukum primer yang berwujud peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti;
  • Bahan hukum sekunder yang berwujud bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau pembahasan lebih lanjut atas  bahan-bahan hukum primer;
  • Bahan hukum tersier yang berwujud bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan tersebut dilakukan dengan cara melakukan pencarian, sistematisasi dan analisis terhadap  tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan permalahan yang tengah diteliti. Berbagai  data itu kemudian dianalisis secara yuridis analitis. 

 

 BAB IV

MEKANISME IMPEACHMENT  AMERIKA SERIKAT DAN FILIPINA DAN ANALISIS TERHADAP PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN INDONESIA

 A.    Mekanisme Impeachment  Amerika Serikat dan Filipina 

 Amerika Serikat

Amerika serikat adalah negara Federal yang menganut sistem pemerintahan presidensil. Meskipun tidak secara tegas disebutkan dalam konstitusi. Namun beberapa pasal dalam konstitusi negara ini mengandung ciri sistem pemerintahan presidensil. Salah satunya adalah Article IIThe executive article, Section. 1[46]:

  “The executive Power shall be vested in a President of the United States of America. He shall hold his Office during the Term of four Years, and, together with the Vice President, chosen for the same Term, be elected, as follows: … “

Impeachment  yang dikembangkan oleh Amerika sebenarnya diadopsi dari Inggris sebagai pelopor  konsep ini, yakni berawal dari abad 14 saat Parlemen Inggris meminta penasehat-penasehat Raja untuk memberikan pertanggungjawabannya[47].   Impeachment  mengemuka dalam constitutional convention yang diadakan di Philadelphia[48], sebelum kemudian diatur dalam Konstitusi[49].  Ada beberapa anjuran kala itu mengenai prosedur impeachment  sampai kemudian mengerucut pada tiga klausul utama,  yakni[50]:

  1. House of Representatives sebagai pemegang The sole power of impeachment;
  2. Senate sebagai pemegang The sole power to try all impeachments dan no persons shall be convicted without the concurrence of   two-thirds of the member presents; serta
  3. The constitution indicates that the President is to be removed through the impeachment process.  

Ketiga klausul di atas (dengan beberapa penambahan) kemudian dimasukkan ke dalam Konstitusi Amerika Serikat, antara lain:

Article II; Section 4[51]:

“The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors”

Article I; section 2, clause 5 menyatakan[52]:

“The House of Representativeshall have the sole Power of Impeachment”

Article I; Section 3, Clause 6  menyatakan[53]:

“The Senate shall have the sole Power to try all Impeachments …   And no Person shall be convicted without the Concurrence of two thirds of the Members present”

Dengan demikian, House of Representative dan Senate memegang kekuasaan yang berbeda dalam proses impeachment.  Berkenaan dengan pemisahan kedua Congressional branches ini, Hamilton menyatakan[54]:

The separating the two congressional branches in the impeachment procedure ensured that ‘assigning one the right of accusing, to the other the right of judging … guards against the danger of persecution, from the the prevalency of a factious spirit in either of those branches.

Selanjutnya Article I; Section 3, Clause 6  menyatakan:

“ …. When the President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside[55]: … “

Hal inilah yang membedakan impeachment  terhadap Presiden dengan        pejabat-pejabat publik lainnya.

Selain ketentuan-ketentuan tersebut diatas, terdapat beberapa ketentuan lain dalam Konstitusi Amerika yang berkenaan dengan impeachment,  antara lain:

Article I; Section 3, Clause 7 yang berbunyi:

Judgment in Cases of Impeachment shall not extend further than to removal from Office, and disqualification to hold and enjoy any Office of honor, Trust or Profit under the United States: but the Party convicted shall nevertheless be liable and subject to Indictment, Trial, Judgment and Punishment, according to Law”

Article II; Section 2, Clause 1 yang berbunyi:

“The President . . . shall have Power to grant Reprieves and  Pardons for Offenses against the United States, except in Cases of Impeachment”

Article III; Section 2, Clause 3 yang berbunyi:

“The Trial of all Crimes, except in Cases of Impeachment, shall be by Jury; . . .”

 Prosedur impeachment lebih rinci diatur dalam The Jefferson’s Manual and The Rules and Practice of The House of Representatives, yang diadopsi pada tahun 1837[56] dan Procedures and Guidelines for Impeachment  Trials  In The United  States  Senate[57]. T.J. Halstead[58] dalam CRS Report for Congress[59] mengemukakan  dua tahapan impeachment, sebagai berikut:

1.  The House of Representatives: “Sole Power of Impeachments”

 i.            Initiation[60]

Inisiasi dapat diajukan dengan cara:

  • a member declaring a charge of impeachment on his or her own initiative;
  • a member presenting a memorial listing charges under oath;  or
  • a member depositing a resolution in the hopper;

Tapi  dapat pula diajukan oleh non anggota, misalnya Judicial Conference of the United States dapat mengusulkan House of Representatives untuk meng-impeach seorang  federal judge[61].  Pengajuan tersebut kemudian diserahkan kepada komite yang berwenang yakni; The House Committee on the Judiciary  dan The House Committee on Rules.  

ii.            Investigation[62]

Biasanya investigasi dilakukan oleh  Judiciary Committee namun tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh komite yang dipilih ataupun komite khusus lainnya. Tugas utama komite ini adalah menetapkan apakah yang bersangkutan benar-benar telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur  dalam   Article II, Section 4[63].  Jika berdasarkan suara mayoritas Judiciary Committee  menetapkan bahwa terdapat dasar/alasan yang kuat untuk meng-impeach maka komisi ini kemudian memberikan laporan kepada House of Representatives.

iii.            House Action Subsequent to Receipt of Committee Report[64]

Laporan yang diserahkan oleh Judiciary Committee tidak mengikat House of Representatives.  Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan voting. Apabila  suara mayoritas mendukung dilakukannya impeachment, maka seorang Manager[65] yang ditunjuk kemudian menyampaikan hal ini kepada Senate.  

iv.            Notification by the House and Senate Response[66]

Setelah menerima pemberitahuan dari House of Representatives, maka Senate harus pula memberikan pemberitahuan kepada House of Representatives bahwa  Ia telah menerima laporan yang diberikan oleh manager. Manager  yang  ditunjuk kemudian menghadap Senate sekaligus menyampaikan  pasal-pasal yang diduga dilanggar oleh pihak yang akan di-impeach. Setelah itu, manager  memberikan laporan secara lisan kepada House of Representatives.

2.      The Senate: “Sole Power to Try All Impeachments”

i.            Trial Preparation in the Senate[67]

Senate kemudian membuat surat panggilan tertulis (a writ of summons) kepada pihak yang di-impeach (respondent) termasuk memberitahukan tanggal persidangan. Pihak yang bersangkutan  dapat  menghadap seorang diri atau didampingi oleh pengacara (counsel), atau dapat pula memilih untuk tidak hadir.

Yang bersangkutan dapat berargumentasi  bahwa Ia tidak termasuk pejabat publik yang dapat di-impeach atau bahwa tidak ada dasar/alasan untuknya di-impeach.  Atau Ia dapat memberikan pembelaan atas tuduhan-tuduhan terhadapnya.

ii.            Trial Procedure in the Senate[68]

Dalam proses ini,  Senate menerima bukti-bukti dan kesaksian atau dapat pula meminta Pemimpin sidang untuk menunjuk komite senator untuk menyiapkan bukti-bukti dan kesaksian yang diperlukan.

Dan berdasarkan Article I, Section 3, Clause 6[69],  Konstitusi Amerika bahwa dalam hal impeachment  dilakukan terhadap Presiden, maka The Chief Justice  yang memimpin proses ini.

iii.            Judgment of the Senate[70]

Setelah menerima argumentasi dari manager dan pengacara/pihak yang               di-impeach, Senate kemudian mengadakan rapat tertutup untuk mempertimbangkan. Jika setidaknya 2/3 anggota Senate mendukung, maka pihak yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dari jabatannya.   

Mekanisme pemberhentian pejabat publik Amerika dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

 Filipina

Filipina juga adalah salah satu negara yang menganut sistem presidensil, berbentuk Republik[71]. Meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam Konstitusi, namun beberapa pasal dalam konstitusinya mengandung ciri sistem pemerintahan presidensiil. salah satunya adalah  Article  VII, Executive Department, Section 1[72]:

The executive power shall be vested in the President of the Philippines

Dengan demikian Presiden yang menjalankan kekuasaan eksekutif.

Mengenai impeachment, konstitusi negara ini secara limitatif menyebutkan bahwa hanya Presiden dan/atau wakil Presiden, anggota-anggota (hakim) Mahkamah Agung, anggota komisi konstitusi, dan ombudsman yang dapat diberhentikan dalam masa jabatannya melalui impeachment dan apabila dihukum karena melakukan  perbuatan-perbuatan tertentu sebagaimana diatur dalam  Article XI,  Accountability of Public Officers , section 2 Konstitusi Filipina 1987[73]:

“The President, the Vice-President, the Members of the Supreme Court, the Members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from office, on impeachment for, and conviction of, … ”

Pasal ini selanjutnya menyebutkan hal-hal yang menyebabkan pejabat publik tersebut diatas dapat di-impeach  dan dihukum, antara lain:

“ … culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust … ”

Sedangkan pejabat-pejabat publik lainnya dapat pula diberhentikan sebagaimana ketentuan yang berlaku, namun tidak melalui impeachment[74].

“ … All other public officers and employees may be removed from office as provided by law, but not by impeachment”

Impeachment diajukan oleh House of Representatives sebagai pemegang the exclusive power to initiate all cases of impeachment[75] dan Senate yang  memberikan keputusan sebagai pemegang the sole power to try and decide all cases of impeachment[76].  Pengajuan dapat dilakukan oleh sejumlah anggota House of  Representatives atau oleh sejumlah warga negara atas persetujuan sejumlah anggota House of  Representatives sebagaimana diatur dalam  Article XI,     section 3 (2)[77]:

“A verified complaint for impeachment may be filed by any Member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any Member thereof, which shall be included in the Order of Business within ten session days, and referred to the proper Committee within three session days thereafter  … ”

Setelah pengaduan diterima oleh Komite, selanjutnya pasal ini menjelaskan:

“ … The Committee, after hearing, and by a majority vote of all its Members, shall submit its report to the House within sixty session days from such referral, together with the corresponding resolution. The resolution shall be calendared for consideration by the House within ten session days from receipt thereof”  

Pengaduan ini harus didukung oleh setidaknya 1/3 dari seluruh anggota House of Representatives[78]. Dalam hal ketentuan minimal dukungan ini terpenuhi, maka Senate harus sesegera mungkin melakukan proses pemeriksaan dan memberikan keputusan atas pengaduan tersebut[79].

Berbeda dengan proses impeachment terhadap pejabat publik lainnya,  Dalam hal Presiden yang di-impeach, Section 3 (6)[80] menyatakan:

“ … When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote … “

Selanjutnya Pasal ini menyatakan:

“ … No person shall be convicted without the concurrence of  two-thirds of all the Members of the Senate”

Dengan demikian pejabat publik yang di-impeach dan dihukum atas dugaan telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam Section 2 diberhentikan dari jabatannya jika 2/3 dari seluruh anggota Senat menyatakan demikian.

Dan berdasarkan Section 3 (5), seorang pejabat publik tidak dapat  di-Impeach lebih dari satu kali dalam masa satu tahun, selengkapnya Pasalini berbunyi[81]:

“No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of one year”

Selanjutnya Section 3 (7)[82] menyatakan:

“Judgment in cases of impeachment shall not extend further than removal from office and disqualification to hold any office under the Republic of the Philippines, but the party convicted shall nevertheless be liable and subject to prosecution, trial, and punishment according to law”

Mekanisme pemberhentian Pejabat publik di Filipina dapat  penulis gambarkan sebagai berikut:

B.     Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Impeachment berbeda-beda di setiap negara. Sesuai dengan sistem ketatanegaraan masing-masing dan dipengaruhi oleh latar belakang sejarah yang menghantarnya pada pilihan konsep yang diterapkan saat ini.  Di Amerika misalnya,  impeachment dapat diajukan terhadap seluruh pejabat publik[83].  Filipina, konstitusinya secara limitatif menyebutkan bahwa yang dapat di-impeach adalah Presiden, Wakil Presiden,   anggota-anggota (Hakim) Mahkamah Agung, anggota Komisi Konstitusi, dan ombudsman[84].

Di Indonesia, berdasarkan Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa yang dapat di-impeach adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden saja. Selengkapnya Pasal ini berbunyi:

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”

Dengan demikian ada beberapa alasan yang menyebabkan Presiden dan/atau Wakil Presiden Indonesia dapat di-impeach, antara lain:

  • Terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa;  pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya.
  • Melakukaan perbuatan tercela.
  • Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

Berdasarkan Pasal 7A diatas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapatnya[85].  Pendapat DPR ini adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan yang dimilikinya[86].

Pengajuan permintaan  DPR kepada Mahkahah Konstitusi ini hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR[87].

Paling lama  sembilan puluh hari setelah permintaan DPR diterima, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus permintaan tersebut[88]. Dan apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal7A, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul tersebut kepada MPR[89].

Paling lama tiga puluh hari sejak usul DPR diterima, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul tersebut[90]. Keputusan MPR diambil dalam sidang paripurna  yang dihadiri oleh  sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh  sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna tersebut[91].

Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Indonesia dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

C.    Analisis Terhadap Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil. Hal ini meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dapat diidentifikasi dari pasal-pasal dalam UUD  yang mengandung ciri  sistem pemerintahan presidensil.

Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil  Presiden (impeahcment) sebagaimana diterapkan saat ini ditujukan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensil yang dianut oleh Indonesia.  Karena melalui impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dengan mudah diturunkan dari jabatannya oleh Parlemen tanpa dasar/alasan yang konstitusional atau sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan, yakni hanya dapat diberhentikan dengan alasan-alasan hukum[92].  Hal ini berbeda dengan mekanisme pemberhentian sebelumnya (pra perubahan), yakni Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan jika pertanggungjawabannya tidak diterima oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Atau dengan kata lain Presiden dan/atau Wakil Presiden kala itu dapat diberhentikan jika pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan-kebijakannya tidak diterima oleh MPR[93].  Mekanisme semacam ini jelas sangat kontradiktif dengan sistem presidensil yang menghendaki terjaminnya stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, mekanisme impeachment yang digulirkan melalui perubahan ketiga Undang-Undang  Dasar  merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan bahwa[94]:

Secara konseptual harus diakui,  instrumen-instrumen “mempersulit” penerapan ketentuan meminta pertanggungjawaban atau melakukan impeachment terhadap Presiden sebagai sesuatu yang sejalan dengan kehendak UUD 1945 untuk membangun suatu pemerintahan yang stabil.

Melalui perubahan ketiga pula, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  bahwa Indonesia adalah negara hukum.  Dengan demikian,  Indonesia  wajib menjunjung supremasi hukum (supremacy of the law)  sebagai salah satu sendi politik bernegara, disamping sendi-sendi lainya.

Sebagaimana  dikemukakan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa dalam negara hukum,  yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaran negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip rule of law, and not of man, yang sejalan dengan pengertian nomocracie, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum. Dengan demikian dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara[95].

Prof. Bagir Manan dalam bukunya “Teori dan Politik Konstitusi” menyatakan bahwa jika ditinjau dari aspek penegakan hukum (law enforcement),  negara hukum menghendaki suatu kekuasaan peradilan yang merdeka, yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain yang akan menyimpangkan hakim dari kewajiban menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran[96].

Namun mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment) sebagaimana diterapkan saat ini belum mewujudkan  prinsip negara hukum itu sendiri. Impeachment  yang diawali dengan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.  Pendapat ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah kemudian memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut.

Apabila putusan Mahkamah membenarkan pendapat DPR, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun  putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR tidak bersifat mengikat. Dalam tahapan selanjutnya putusan ini dapat saja “dimentahkan” oleh suara mayoritas di MPR. Tidak ada satu pun klausul dalam Konstitusi maupun peraturan    perundang-undangan lain yang mengatur secara eksplisit kekuatan putusan Mahkamah dalam hal ini. Ditambah lagi dengan masih diberikannya kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna di MPR. Artinya, putusan hukum dapat saja “dibatalkan” oleh putusan politik.

Prinsip negara hukum yang menghendaki suatu kekuasaan peradilan yang merdeka, yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain yang akan menyimpangkan hakim dari kewajiban menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran seolah dikesampingkan dalam mekanisme impeachment sebagaimana diatur dalam Pasal 7A sampai Pasal 7B ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bila kita bandingkan dengan negara lain, misalnya Amerika Serikat dan Filipina. Impeachment menjadi mekanisme pemberhentian pejabat publik yang murni secara politik. Di kedua negara ini, sebagaimana diuraikan pada sub bab sebelumnya, bahwa House of Representatives memegang kekuasaan untuk    meng-impeach (The sole power of impeachment) dan Senate memegang kekuasaan untuk mengadili (The sole power to try all impeachments). Pemisahan kekuasaan (kewenangan) yang dimiliki oleh kedua lembaga ini dijelaskan oleh Hamilton dalam The Federalist No. 66, menyatakan:

The separating the two congressional branches in the impeachment procedure ensured that ‘assigning one the right of accusing, to the other the right of judging … guards against the danger of persecution, from the the prevalency of a factious spirit in either of those branches. 

Dalam proses impeachment  terhadap Presiden, Konstitusi kedua negara ini mengharuskan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung[97]. Keikutsertaan Ketua Mahkamah Agung  adalah untuk menjamin bahwa trial atau dapat disebut “proses hukum” yang dilakukan oleh Senate dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena dalam tahapan ini dilakukan proses pemeriksaan bukti-bukti dan saksi (evidance and take testimony)[98].  Di Indonesia sendiri, proses pemeriksaan bukti-bukti dan saksi (evidance and take testimony) dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka memutus pendapat DPR[99].

Dapat dipahami bahwa mekanisme impeachment  di Indonesia tidak didesain sebagaimana di Amerika Serikat dan Filipina yang melibatkan dua cabang kekuasaan legislatif (House of Representative dan Senate). Hal ini berkenaan dengan desain ketatanegaraan Indonesia dalam cabang legislatif tidak menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana House of Representatives dan Senate di kedua negara tersebut.

Dengan demikian, agar mekanisme impeachment yang ditujukan untuk memperkuat sistem presidensil yang dianut oleh Indonesia  sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjadi salah satu sendi politik bernegara, maka perlu diadakan perubahan terhadap mekanisme ini. Penulis menggagas dua alternatif perubahan yang dapat dilakukan.

Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pendapat DPR mempunyai kekuatan mengikat, dalam hal ini mengikat MPR. Sehingga setelah Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang membenarkan pendapat DPR, dengan kata lain dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana disebutkan dalam pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah terbukti secara hukum, MPR kemudian memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sidang paripurna tanpa memberikan lagi  kesempatan kepada keduanya untuk memberikan penjelasan, karena proses ini seharusnya telah termasuk dalam tahapan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian,  putusan hukum tidak lagi dapat “dibatalkan”  oleh putusan politik.  Prinsip negara hukum yang menghendaki suatu kekuasaan peradilan yang merdeka, yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain yang akan menyimpangkan hakim dari kewajiban menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dapat terwujud. Alternatif pertama ini dapat dilaksanakan walaupun tanpa  melakukan amandemen terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi dapat pula dikembangkan melalui praktik ketatanegaraan.

Alternatif Kedua adalah mengadopsi mekanisme Amerika dan Filipina, yakni tahapan  trial dalam impeachment dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Dalam konteks Indonesia, dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Keikutsertaan  Ketua Mahkamah Konstitusi dalam proses ini adalah dalam rangka menjalankan tugas lembaga ini sebagai The Guardian of the Constitution, untuk menjamin  agar proses pemberhentian  Presiden dan/atau Wakil Presiden dilaksanakan secara konstitusional. Dan Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa desain ketatanegaraan Indonesia tidak menempatkan DPR dan DPD sebagaimana House of Representatives dan Senate di kedua negara ini. Dengan demikian, Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan pendapatnya secara langsung  kepada  MPR sebagai lembaga yang melaksanakan  trial[100] (tahapan ini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi)  dengan dukungan  sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota DPR, tanpa melalui tahapan di Mahkamah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MPR dapat membentuk komite khusus[101] untuk  melakukan pemeriksaan bukti-bukti dan saksi. Kemudian Presiden dan/atau Wakil Presiden diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan dalam sidang paripurna MPR. Keputusan MPR diambil dalam sidang paripurna  yang dihadiri oleh  sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh  sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.  Alternatif kedua ini mengharuskan dilakukannya amademen terhadap Undang-Undang Dasar karena berkenaan dengan penghapusan wewenang sebuah lembaga yang diberikan oleh UUD itu sendiri,  dalam hal ini Mahkamah Konstitusi {Pasal 7B ayat (4) jo Pasal 24C ayat (2)}. Selain itu, sebagai lembaga yang melaksanakan trial,  MPR  harus memiliki Rules of Procedures  (semacam Procedures and Guidelines for Impeachment  Trials  In The United  States  Senate)  mengenai impeachment untuk menjamin agar  proses ini dilaksanakan  dengan  berdasar atas dan/atau memiliki kekuatan hukum.  Dengan demikian impeachment di Indonesia menjadi murni putusan politik, namun dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum itu sendiri.

Alternatif  pertama dapat digambarkan sebagai berikut:

 

Alternatif kedua dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

 

A.    Kesimpulan

  1. Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil  Presiden (impeahcment) sebagaimana diterapkan saat ini ditujukan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensil yang dianut oleh Indonesia.  Karena melalui impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dengan mudah diturunkan dari jabatannya oleh Parlemen tanpa dasar/alasan yang konstitusional atau sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan, yakni hanya dapat diberhentikan dengan alasan-alasan hukum.  Hal ini berbeda dengan mekanisme pemberhentian sebelumnya (pra perubahan), yakni Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan jika pertanggungjawabannya tidak diterima oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Atau dengan kata lain Presiden dan/atau Wakil Presiden kala itu dapat diberhentikan jika pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan-kebijakannya tidak diterima oleh MPR.  Mekanisme semacam ini jelas sangat kontradiktif dengan sistem presidensiil yang menghendaki terjaminnya stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, mekanisme impeachment yang digulirkan melalui perubahan ketiga Undang-Undang  Dasar  merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil.
  2. Prinsip negara hukum yang menghendaki suatu kekuasaan peradilan yang merdeka, yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain yang akan menyimpangkan hakim dari kewajiban menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran seolah dikesampingkan dalam mekanisme impeachment sebagaimana diatur dalam Pasal 7A sampai Pasal 7B ayat (7)         Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mekanisme impeachment, putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR tidak bersifat mengikat. Dalam tahapan selanjutnya putusan ini dapat saja “dimentahkan” oleh suara mayoritas di MPR. Dan tidak ada satu pun klausul dalam Konstitusi maupun peraturan    perundang-undangan lain yang mengatur secara eksplisit kekuatan putusan Mahkamah dalam hal ini. Ditambah lagi dengan masih diberikannya kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna di MPR. Artinya, putusan hukum dapat saja “dibatalkan” oleh putusan politik.

B.     Saran

Agar mekanisme impeachment yang ditujukan untuk memperkuat sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia  sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjadi salah satu sendi politik bernegara, maka perlu diadakan perubahan terhadap mekanisme ini.  Perubahan yang dapat dilakukan adalah dengan menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan mengikat, dalam hal ini mengikat MPR. Dengan demikian MPR memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah dugaaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh keduanya telah terbukti secara hukum. Atau meniadakan proses di Mahkamah Konstitusi. Dan Ketua Mahkamah Konstitusi memimpin proses trial di MPR untuk menjamin proses pemberhentian ini dilaksanakan secara konstitusional. Hal ini dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai The Guardian of The Constitution. Alternatif pertama dapat dikembangkan melalui praktik ketatanegaraan. Namun alternatif kedua mengharuskan dilakukannya amandemen terhadap UUD karena berkenaan dengan penghapusan wewenang sebuah lembaga yang diberikan oleh UUD itu sendiri, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi {Pasal 7B  ayat (4) jo Pasal 24C  ayat (2)}. Selain itu, sebagai lembaga yang melaksanakan trial,  MPR  harus memiliki Rules of Procedures mengenai impeachment untuk menjamin agar  proses ini dilaksanakan  dengan  berdasar atas dan/atau memiliki kekuatan hukum.  Dengan demikian impeachment di Indonesia menjadi murni putusan politik, namun dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

 

 Buku

Arend Lijphart,  Parliamentary versus Presidential Government,  Oxford University Press, 1992.

A.V. Dicey,  The Introduction to the Study of the  Law of The Constitution, Mac Millan and Co. Limited, St. Martin’s street, London, 1962.

Bagir Manan , Lembaga Kepresidenan, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

 ___________ , Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005.

 ___________, Teori dan Politik Konstitusi, FH-UII PRESS, Yogyakarta, 2004.

Carr, Bernstein, and Morrison,  American Democracy in Theory and Practice, Holt, Renehart and Winston, New York, 1959.

Djuanda,  Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antar DPRD dan Kepala Daerah, PT Alumni, Bandung, 2004.

E.Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Ichtiar, Jakarta, 1962.

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

_______________, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Moh. Mahfud M.D., Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 1993.

Sunarjati Hartono  , Apakah The Rule of Law Itu?, Alumni, Bandung, 1976

Peraturan Perundang-Undangan

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • The Constitution for The United States of America 
  • The 1987 Constitution

 

Situs

United States Senate,  http://www.senate.gov

http://frwebgate.access.gpo.gov/

http://ssrn.com

http://www.legalitas.org

Anton Paraptono, “Sistem Pemerintahan”, http://www.unisosdem.org, 13 September 2009, 9.30 pm.

 The Constitution for The United States of America, http://www.constitution.org/constit_.htm, 06/10/2008 pukul 11:40 pm.

Impeachment, http://www.senate.gov/artandhistory/history/common/briefing/Senate_Impeachment_Role.htm, 15/09/2009, 10:11 am.

T.J. Halstead , “An Overview of the Impeachment Process”-CRS Report for Congress, http://www.senate.gov/reference/resources/pdf/98-806.pdf, 14/09/2009, 09.37 pm.

 Presidential Impeachment and Public Opinion: Lessons from History and A Call for Reform, http://ssrn.com/abstract=1399582, 12/09/2009, 9.20 am.hlm.3.

The 1987 Constitution, http://www.legalitas.org/inclphp/buka.php?d=konstitusi+0&f=philipina1987.htm, 06/10/2008 pukul 11:34 pm.


[1] Perubahan ketiga: “Negara Indonesia adalah negara hukum”

[2] Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH-UII PRESS, Yogyakarta, 2004, hlm.240.

[3] Istilah ini akan digunakan secara bergantian dengan “Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya”

[4] Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm.298.

[5] Ibid

[6] Ibid

[7] Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.113.

[8] Ibid, lihat juga  Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, hlm.301.

[9] Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara … , op cit.,hlm.304.

[10] A.V. Dicey, The Introduction to the Study of the  Law of The Constitution, Mac Millan and Co. Limited, St. Martin’s street, London, 1962, hlm.202-203.

[11] Dalam buku ini, Dicey menjelaskan dalam Konteks Negara Inggris sehingga menggunakan kata “Englishmen”

[12] Cetak tebal oleh penulis

[13] Cetak tebal oleh penulis

[14] Dalam Miriam Budiarjo, op cit.hlm.113-114.

[15] Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara … , op cit.,hlm.305.

[16] Ibid

[17]Disitir oleh  B. Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum,  Jentera. Dalam Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara … , op cit.,hlm.306-308.

[18] Ibid, hlm.309-310.

[19] Ibid,hlm.305.

[20] Ibid

[21] Friedmann menggunakan istilah “Rule of Law”

[22] Sunarjati, Hartono, Sunarjati, Hartono. Apakah The Rule of Law Itu?, Alumni, Bandung, 1976.,hlm.28.

[23] Ibid

[24] Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi , loc.cit.

[25] Sunarjati Hartono,op.cit.,hlm. 68.

[26] Mirima Budiarjo, op.cit., hlm. 113.

[27] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm.69.

[28] Djuanda, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antar DPRD dan Kepala Daerah, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm. 198.

[29] Ibid, hlm. 199.

[30] Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Imndonesia, Yogyakarta, 2005, hlm. 100.

[31] Djuanda, op.cit., hlm. 199.

[32] Ibid, hlm. 311.

[33] Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah , op.cit., hlm. 250.

[34] Anton Paraptono, “Sistem Pemerintahan”, http://www.unisosdem.org, 13 September 2009, 9.30 pm.

[35] Jimly Assiddiqie, Pokok=Pokok Hukum Tata Negara …,  op.cit, hlm. 312.

[36] Ibid

[37] E.Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 314

[38] Ibid

[39] Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara …, op.cit, hlm. 312.

[40]Ibid

[41] Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 15-17.

[42] Ibid

[43] Moh. Mahfud M.D., Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 1993. hlm. 83.

[44]  Douglas V. Verney, “Parliamentary Government and Presidential Government” dalam Parliamentary versus Presidential Government, edited by Arend Lijphart, Oxford University Press, 1992,hlm.32-40.  Lihat juga Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara … , op.cit.,hlm 315.

[45] Ibid,  hlm.40-47. Lihat juga Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara … , op.cit.,hlm 316.

[46] “The Constitution for The United States of America”, http://www.constitution.org/constit_.htm, 06/10/2008 pukul 11:40 pm.

[48] Dikenal pula dengan istilah Philadelphia Convention. Lihat Carr, Bernstein, and Morrison, dalam American Democracy in Theory and Practice, Holt, Renehart and Winston, New York, 1959,hlm.54.  “The convention was in session from the end of May to the middle of september in 1787. In all,  fifty-five delegates attended, but many of these were late in arriving; only forty-two stayed until the end, and only thirthy-nine signed the finished Constitution  … The delegates to the convention were generally appointed by the state legislatures; …”

[49] “Presidential Impeachment and Public Opinion: Lessons from History and A Call for Reform”, http://ssrn.com/abstract=1399582, 12/09/2009, 9.20 am.hlm.3.

[50] Ibid

[51] “The Constitution for The United States of America”

[52] Ibid

[53] Ibid

[54] The Federalist No. 66 (Alexander Hamilton) dalam “Presidential Impeachment and Public Opinion: …. Op cit.hlm.4

[55] Cetak tebal oleh penulis

[56] “Presidential Impeachment and Public Opinion: …. Op cit.hlm.3

[57]United States Congress http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi- in/getdoc.cgi?dbname=99_cong_documents&docid=f:sd33.pdf, 12/09/2009, 10.21 am.

[58] Legislative Attorney American Law Division

[59] T.J. Halstead , “An Overview of the Impeachment Process”-CRS Report for Congress, http://www.senate.gov/reference/resources/pdf/98-806.pdf, 14/09/2009, 09.37 pm.   

[60]Ibid, hlm.2.

[61] Ibid

[62] Ibid. hlm 3.

[63] Article II, Section 4: “The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors

[64] T.J. Halstead , “An Overview of the Impeachment Process” … op cit.hlm.4

[65] Biasanya telah ditentukan dalam resolusi sejak proses inisiasi.

[66] Ibid

[67] Ibid

[68] Ibid, hlm.5.

[69] Article I; Section 3, Clause 6: “ …. When the President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside”

[70] Ibid, hlm.6.

[71] “The 1987 Constitution”, lihat Article II, Declaration of Principles and State Policies,  Section 1:     The Philippines is a democratic and republican state…”. http://www.legalitas.org/inclphp/buka.php?d=konstitusi+0&f=philipina1987.htm, 06/10/2008 pukul 11:34 pm.

[72] Ibid

[73] Ibid

[74] Ibid

[75] Ibid, section 3 (1):” The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment” 

[76] Ibid, section 3 (6):” The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment … ” 

 

[77] Ibid

[78] Ibid, Section 3 (3):” A vote of at least one-third of all the Members of the House shall be necessary either to affirm a favorable resolution with the Articles of Impeachment of the Committee, or override its contrary resolution The vote of each Member shall be recorded“ 

[79] Ibid, section 3  (4): “ In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all the Members of the House, the same shall constitute the Articles of Impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed” 

[80] Ibid

[81] Ibid

 

[82] Ibid, ketentuan ini serupa dengan rumusan Article I; Section 3, Clause 7 The Constitution for The United States of America

[83] Lihat sub bab sebelumnya, “The Constitution for The United States of America”, Article II; Section 4: “The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors”

[84] Lihat sub bab sebelumnya, “The 1987 Constitution”,  The Constitution Of The Republic Of The Philippines,  Article XI, Accountability of Public Officers, Section 2:The President, the Vice-President, the Members of the Supreme Court, the Members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from office, on impeachment for, and conviction of, culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. All other public officers and employees may be removed from office as provided by law, but not by impeachment”

[85] Pasal7B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Usul Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan atau pendapat bahwa Presiden dan/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

[86] Pasal7B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:”Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut atau pun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat”

[87] Pasal7B ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat”

[88] Pasal7B ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:“Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama sembilan puluh hari hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi”

[89] Pasal7B ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:“Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat ”

[90] Pasal7B ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:”Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut”

[91] Pasal7B ayat (7) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:”Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat”

[92] Lihat Bagir Manan,  Lembaga Kepresidenan, op.cit.

[93] Lihat Bab II, sub bab “Sistem Pemerintahan ”. Dalam sistem Presidensil, Presiden (eksekutif)  tidak bertanggungjawab terhadap Parlemen (legislatif) hal ini ditujukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Bagaimanapun, Parlemen adalah lembaga politik yang tidak lepas dari kepentingan-kepentingan politik. Sehingga dimungkinkan Parlemen akan menggunakan kewenangannya ini tidak sebagaimana mestinya (demi kepetingan politik semata). Jika demikian yang terjadi, hal ini jelas mengancam kestabilan penyelenggaraan pemerintahan.

[94] Ibid, hlm.42.

[95] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, loc.cit.

[96] Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH-UII PRESS, Yogyakarta, 2004, hlm.240.

[97] Lihat Article I; Section 3, Clause 6, The Constitution for The United States of America, berbunyi:“ …. When the President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside”. Dan Section 3 clause 6, The 1987 Constitution, berbunyi: “ … When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, … “

[98] Lihat bagan mekanisme impeachment masing-masing negara.

[99] Lihat pasal 7B ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[100] Lihat sub bab sebelumnya, di Amerika dan Filipina tahapan ini dilaksanakan oleh Senate.

[101] semacam Judiciary Committee

ABSTRAK

Perubahan Undang-Undang  Dasar pasca reformasi didasari komitmen untuk mempertegas sistem presidensial. Sebaliknya, sistem multipartai yang dikombinasikan dengan sistem pemilu proportional representation saat ini mendorong partai untuk membentuk koalisi yang justru memperlemah sistem presidensial itu sendiri. Koalisi merupakan salah satu pranata sistem parlementer yang berekses negatif terhadap jalannya pemerintahan. Praktik koalisi di Indonesia yang dibentuk sebelum pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden didominasi transaksi politik mengenai pembagian jabatan pemerintahan tanpa disertai perumusan platform bersama. Kenyataannya, koalisi yang dibentuk tidak menjamin bahwa partai-partai yang tergabung dalam koalisi yang memiliki wakil di badan legislatif akan selalu mendukung program-program pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk memahami praktik koalisi dalam sistem presidensial di Indonesia dihubungkan dengan sistem pemilu dan sistem kepartaian Indonesia sekaligus merumuskan mekanisme restrukturisasi praktik politik dalam rangka penataan hubungan eksekutif dan legislatif.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan atau data sekunder. Selain metode tersebut, tulisan ini juga menggunakan metode perbandingan hukum tata negara untuk membandingkan Sistem Presidensial Amerika Serikat dengan Sistem Presidensial Indonesia. Selanjutnya, berbagai data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik koalisi di Indonesia yang didorong oleh sistem multipartai dan sistem proportional representation justru memperlemah sistem presidensial dan mengganggu hubungan eksekutif dan legislatif.  Untuk menghindari pembentukan koalisi tersebut, penataan sistem kepartaian dan sistem pemilu Indonesia perlu dilakukan. Penataan tersebut dilakukan dengan penyederhanaan jumlah partai peserta pemilu melalui peningkatan electoral threshold dan parliamentary threshold yang dikombinasikan dengan sistem distrik. Sistem ini mendorong penyederhanaan partai secara alami dan memungkinkan bagi suatu partai untuk meraih posisi mayoritas di badan legislatif dan  setidaknya dapat mengurangi fragmentasi kekuatan parpol yang ada sehingga memperkecil kecenderungan pembentukan koalisi. Apabila pembentukan koalisi tidak dapat dihindari melalui mekanisme ini, maka koalisi dapat saja dibentuk dengan tetap mempertahankan ide dasar untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial melalui beberapa perbaikan yang pada akhirnya akan menciptakan pola hubungan yang kondusif antara eksekutif dan legislatif. Upaya perbaikan tersebut meliputi: pertama, pembentukan koalisi harus dilakukan melalui serangkaian tahapan negosiasi formal; kedua, pelaksanaan praktik koalisi tidak hanya didasarkan pada transaksi politik, tetapi juga didasarkan pada platform bersama yang mengakomodasi kepentingan rakyat; ketiga, pelaksanaan praktik koalisi harus ditunjang dengan etika politik untuk menyehatkan situasi psiko-politik di Indonesia. Saran yang diajukan yaitu: pertama, desain ketatanegaraan Indonesia perlu dievaluasi dalam rangka mempertegas sistem presidensial dan harus diikuti dengan keinginan sungguh-sungguh untuk melaksanakan sistem presidensial secara ajeg, kedua, apabila hambatan-hambatan hukum tidak dapat diselesaikan dengan cara melakukan perubahan secara formal, maka praktik ketatanegaraan serta praktik politik yang beretika berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan harus dikembangkan guna menguatkan sistem presidensial di Indonesia

Kata Kunci: koalisi, sistem presidensial, sistem multipartai, sistem proportional representation.

© Copyright  FRISTIAN HUMALANGGI, WINA PUSPITASARI, ALVENRA MULY

 

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Perdebatan mengenai sistem pemerintahan bukanlah mengenai sistem mana yang lebih baik, melainkan mengenai pilihan mana yang lebih tepat bagi suatu negara berdasarkan struktur sosial, budaya politik dan sejarahnya,[1] karena setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Secara historis, Indonesia pernah gagal menerapkan sistem parlementer.[2] Pasca Reformasi, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mempertegas sistem presidensial sebagai dasar penyelenggaraan negara. Namun, sistem kepartaian dan sistem pemilu Indonesia saat ini justru memperlemah sistem presidensial itu sendiri. Sistem kepartaian Indonesia, yakni multipartai, menyebabkan fragmentasi yang luas. Demikian pula sistem Pemilu Indonesia, yakni proportional representation, tidak mungkin menghasilkan majority government.[3] Keadaan inilah yang mendorong partai politik untuk membentuk koalisi. Padahal koalisi adalah salah satu pranata sistem parlementer yang berekses negatif terhadap jalannya pemerintahan.

Scott Mainwaring mengemukakan tiga kelemahan koalisi jika dibentuk dalam sistem presidensial. Pertama, dalam sistem presidensial, presiden membentuk sendiri kabinetnya, sementara partai politik mempunyai komitmen yang rendah dalam mendukung presiden. Kedua, anggota legislatif dari partai politik yang mempunyai menteri di kabinet tidak mendukung pemerintah sepenuhnya. Ketiga,  secara umum, keinginan partai politik membubarkan koalisi lebih kuat dalam sistem pemerintahan presidensial.[4]

Dalam konteks Indonesia, koalisi dibentuk sebelum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan tujuan untuk memenangkan calon yang diusung oleh koalisi tersebut. Tawar-menawar antar partai yang berkoalisi justru mengenai pembagian jabatan menteri dan jabatan lainnya tanpa disertai perumusan  platform bersama, padahal menteri-menteri tersebut berasal dari partai politik yang berbeda dengan konstituen dan kepentingan yang berbeda pula. Hal inilah yang melemahkan hak prerogatif presiden dalam penyusunan kabinet. Profesionalisme yang semestinya menjadi dasar pengisian jabatan menteri dilemahkan oleh pengaruh kekuatan partai mitra koalisi. Keadaan ini berekses pada kinerja pemerintahan yang terbentuk. Selain itu, koalisi yang dibentuk tidak menjamin bahwa partai-partai yang tergabung dalam koalisi yang memiliki wakil di badan legislatif akan selalu mendukung program-program pemerintah. Padahal, salah satu tujuan dibentuknya koalisi agar presiden mendapat dukungan mayoritas badan legislatif untuk menghindari deadlock antara eksekutif dan legislatif serta immobilisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini hendak menganalisis praktik koalisi dalam Sistem Presidensial Indonesia dikaitkan dengan sistem pemilu dan kepartaian yang diterapkan saat ini dengan memperhatikan berbagai aspek lainnya dalam rangka penataan hubungan eksekutif dan legislatif.

B.     Identifikasi Masalah

  1. Bagaimana praktik koalisi dalam Sistem Presidensial di Indonesia dikaitkan dengan sistem pemilu dan sistem kepartaian Indonesia?
  2. Bagaimana merestrukturisasi praktik politik dalam rangka penataan hubungan eksekutif dan legislatif di Indonesia?

C.    Tujuan Penulisan

  1. Memahami praktik koalisi dalam Sistem Presidensial di Indonesia dihubungkan dengan sistem pemilu dan sistem kepartaian Indonesia.
  2. Merumuskan mekanisme restrukturisasi praktik politik dalam rangka penataan hubungan eksekutif dan legislatif di Indonesia.

D.    Manfaat Penulisan

Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, diharapkan tulisan ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu hukum tata negara dan ilmu politik, khususnya yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan sistem pemilihan umum. Secara praktis, diharapkan tulisan ini dapat memberikan masukan dan saran kepada para pelaku politik mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk merestrukturisasi praktik politik terkait penataan hubungan eksekutif dan legislatif dalam rangka penguatan Sistem Presidensial di Indonesia.


 

BAB II

TINJAUAN TEORETIS SISTEM PEMERINTAHAN, SISTEM KEPARTAIAN, SISTEM PEMILIHAN UMUM SERTA SISTEM PEMERINTAHAN AMERIKA SERIKAT

 

A.    Sistem Pemerintahan 

Menurut Prof. Bagir Manan, sistem pemerintahan merupakan suatu pengertian yang berkaitan dengan tata cara pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam suatu tatanan negara demokrasi.[5] Prof. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian regeringsdaad penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif.[6] Menurut Prof. Mahfud M.D., sistem pemerintahan negara adalah mekanisme kerja dan koordinasi atau hubungan antara ketiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.[7]  Sistem pemerintahan yang dikenal di dunia secara garis besar dibedakan dalam tiga macam, yaitu sistem presidensial (presidential system), sistem parlementer (parliamentary system), dan sistem campuran (mixed system atau hybrid system) yang mengandung unsur  dua sistem pemerintahan (presidensial dan perlementer).[8]


Sistem Parlementer

Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif dalam suatu lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang bernama parlemen.[9] Kedudukan kepala negara biasanya dipegang oleh raja, ratu, presiden, ataupun sebutan lain yang sesuai dengan bahasa resmi yang dipakai di negara bersangkutan, sedangkan jabatan kepala pemerintahan biasanya disebut perdana menteri (prime minister).[10]  Fungsi perdana menteri dalam kegiatan pemerintahan adalah menjalankan kekuasaan tata usaha negara dalam lingkungan jabatan eksekutif sedangkan fungsi presiden sebagai kepala negara hanya bersifat simbolik dalam organisasi negara.[11] C.F. Strong, membedakan kedua jabatan tersebut yakni kepala negara disebut sebagai nominal executive, sedangkan kepala pemerintahan disebut sebagai real executive.[12]

Ciri sistem  parlementer menurut Prof. Bagir Manan yakni adanya dua kelembagaan eksekutif, yaitu yang menjalankan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah dan eksekutif yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan.[13]  Eksekutif pertama ada di tangan kabinet atau dewan menteri sedangkan eksekutif kedua adalah kepala negara yaitu raja bagi kerajaan dan presiden bagi republik.[14] Kabinet atau dewan menteri bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, sedangkan kepala negara tidak dapat diganggu gugat.[15] Maksud bertanggung jawab yakni eksekutif dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya oleh badan perwakilan rakyat.[16]

Douglas V. Verney yang dikutip oleh Prof. Jimly Asshidiqie dalam Buku “Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi”, mengemukakan sejumlah prinsip pokok yang dipraktikan dalam sistem parlementer antara lain: hubungan antara lembaga parlemen dan pemerintah tidak murni terpisahkan; fungsi eksekutif dibagi ke dalam dua bagian,  sebagaimana yang diistilahkan oleh C.F. Strong yaitu real executive dan nominal executive; kepala pemerintahan diangkat oleh kepala negara, kepala pemerintahan mengangkat menteri-menteri sebagai satu kesatuan institusi yang bersifat kolektif, menteri adalah atau biasanya adalah anggota parlemen;  pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen karena  pemerintah tidak dipilih oleh rakyat secara langsung sehingga pertanggungjawaban kepada rakyat juga bersifat tidak langsung, yaitu melalui parlemen, kepala pemerintahan dapat memberikan pendapat kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen, dianutnya prinsip supremasi parlemen sehingga kedudukan parlemen dianggap lebih tinggi daripada bagian-bagian dari pemerintahan, serta kekuasaan negara terpusat pada parlemen.[17]

Benjamin Reilly mengemukakan beberapa kelebihan sistem parlementer, antara lain:[18]

  1. Ability to facilitate the inclusion of all groups within the legislature and the executive (kemampuan untuk memfasilitasi masuknya kelompok-kelompok ke dalam badan legislatif dan eksekutif). Kabinet dalam sistem parlementer biasanya dipilih dari anggota badan legislatif sehingga kabinet merupakan koalisi dari beberapa partai yang berbeda.
  2. Flexibility and capacity to adapt to changing circumtances (fleksibilitas dan kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan keadaan). Parlemen dapat memberhentikan eksekutif dari jabatannya sehingga lebih fleksibel dan mudah menyesuaikan dengan keadaan.
  3. Check and balances  (saling mengawasi dan mengimbangi). Dengan membuat eksekutif bergantung pada parlemen maka akuntabilitas eksekutif lebih terkontrol.

Benjamin Reilly juga mengemukakan beberapa kelemahan sistem parlementer, antara lain:[19]

  1. Tendency towards ponderous or immobile decision-making (pengambilan keputusan cenderung lambat atau sulit). Koalisi yang dibentuk dalam sistem parlementer menyebabkan eksekutif lebih mudah mengalami deadlock karena ketidakmampuan partai-partai anggota koalisi mencapai kesepakatan mengenai isu-isu tertentu.
  2. Lack of accountability and discipline (kurangnya akuntabilitas dan kedisiplinan). Karena koalisi dibentuk dari partai-partai yang berbeda, maka sulit bagi pemilih untuk menilai kinerja pemerintahan dan menentukan siapa yang bertanggungjawab atas suatu keputusan tertentu.
  3. Propensity towards weak or fragmanted government (pemerintahan cenderung lemah atau terfragmentasi). Dalam situasi yang terfragmentasi, eksekutif cenderung lemah dan tidak stabil, serta melemahkan keberlanjutan dan arah kebijakan publik.

Sistem Presidensial

Karakteristik sistem presidensial adalah badan perwakilan tidak memiliki supremacy of parliament karena lembaga tersebut bukan lembaga pemegang kekuasaan negara. Untuk menjamin stabilitas sistem presidensial, presiden dipilih, baik secara langsung atau melalui perwakilan, untuk masa jabatan tertentu, dan presiden memegang sekaligus jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan.[20]Sebagai kepala pemerintahan dan satu-satunya kepala eksekutif, presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara yang berfungsi sebagai pembantu presiden dan memegang kekuasaan eksekutif dalam bidang masing-masing.[21]  Kabinet tidak bertanggungjawab secara kolektif, tetapi tiap-tiap menteri bertanggung jawab secara individual kepada presiden.[22]

Douglas V. Verney mengemukakan beberapa prinsip pokok yang bersifat universal dalam sistem presidensial, antara lain: terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif, presiden merupakan eksekutif tunggal; kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi, yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja; kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya, kepala negara adalah sekaligus merupakan kepala pemerintahan; presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya; anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya; presiden tidak dapat membubarkan dan memaksa parlemen; jika dalam sistem parlementer berlaku supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Oleh karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi, eksekutif bertanggung jawab kepada rakyat yang berdaulat, dan kekuasaan tersebar serta tidak terpusat.[23]

Douglas V. Varney mengemukakan pula kelebihan-kelebihan sistem presidensial, antara lain:[24]

  1. Executive stability. Stabilitas eksekutif didasarkan  atas masa jabatan presiden yang tertentu  (president’s fixed terms of office). Hal ini bertolak belakang dengan instabilitas eksekutif dalam sistem pemerintahan parlementer yang disebabkan oleh seringnya penggunaan kekuasaan legislatif untuk menumbangkan kabinet melalui mosi tidak percaya atau melalui bentuk-bentuk mosi tidak percaya lainnya, sebagai hasil dari hilangnya dukungan di legislatif terhadap kabinet.
  2. Popular election of the chief of the executive can be regarded as more democratic than indirect ‘election’- formal or informal- of the executive in parliamentary system. Pemilihan oleh rakyat dipandang sebagai sesuatu yang lebih demokratis dibandingkan dengan pemilihan eksekutif yang dilaksanakan secara tidak langsung dalam sistem parlementer. Demokrasi tidak mewajibkan popular election untuk semua pejabat publik, tetapi kepala pemerintahan adalah seseorang yang sangat penting dan sebagai  office-holders yang kuat dalam demokrasi. 
  3. Separation of powers means limited government-an indispensable protection of individual liberty against government ‘tyranny’. Pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yang dibatasi dalam rangka melindungi kemerdekaan individu dari tirani pemerintahan.

 

Douglas V. Varney juga mengemukakan beberapa kelemahan sistem presidensial,  antara lain:[25]

  1. The problem of executive-legislative conflict, which may turn into ‘deadlock’ and ‘paralysis’. Masalah yang muncul dari konflik legislatif-eksekutif yang dapat mengarah pada terjadinya deadlock dan paralysis. Apabila terjadi  perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif, tidak ada metode institutional untuk menyelesaikan persoalan ini.  Menurut Arend Lijphart, hal ini dapat dihindari dengan tetap memisahkan kedua cabang kekuasaan tersebut tapi tidak membuat keduanya seimbang. Dengan kata lain, dilakukan dengan meningkatkan kekuasaan presiden dibanding kekuasaan legislatif  atau dapat pula dengan ‘mengorbankan’ kekuasaan legislatif dengan tujuan untuk membuka jalan bagi sistem pemerintahan yang lebih aktif dan efektif.
  2. Temporal rigidity. Kekakuan sementara ini disebabkan oleh president’s fixed term in office, sehingga segala sesuatunya menjadi rigid, spesifik, terjadwal dan tidak adanya revolutionary reserve.
  3. Presidential Government operates on the basis of the winner-take-all rule. Dalam pemilihan presiden, hanya satu kandidat dan satu partai saja  yang menang dan yang lainnya kalah. Apalagi dengan terpusatnya kekuasaan di tangan presiden tidak akan mendorong pembentukan koalisi atau cara pembagian kekuasaan lain atau setidaknya melakukan negosiasi dengan pihak oposisi dalam pengambilan kebijakan.

 

B.     Sistem Kepartaian dan Sistem Pemilihan Umum

Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian menunjuk kepada perilaku partai-partai sebagai bagian dari suatu sistem, yaitu bagaimana partai politik berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan unsur-unsur lain dari sistem itu.[26] Maurice Duverger membagi sistem kepartaian dalam tiga bentuk, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwi partai dan sistem multipartai.[27]

Sistem Partai Tunggal

Prof. Sri Soemantri berpendapat bahwa sistem satu partai merupakan sistem kepartaian dimana dalam suatu negara hanya ada satu partai politik yang menjalankan peranan menentukan, baik yang dengan tegas diakui dalam undang-undang dasarnya sebagai satu-satunya partai politik yang boleh ada, maupun yang karena faktor-faktor tertentu hanya ada satu partai politik saja.[28] Lebih lanjut Prof. Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa istilah sistem partai tunggal dipakai untuk partai yang merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lain.[29]

Dalam negara yang menganut sistem satu partai, segala kegiatan yang dilakukan dan hendak dilakukan oleh pemerintah pada umumnya merupakan pelaksanaan suatu paham politik dan program partai politik. Oleh karena itu, tidak ada ruang bagi golongan oposisi secara formal. Di samping itu, sistem ini berlaku dan dianut karena adanya keperluan akan diktator.[30]\

Sistem Dwi Partai

Sistem dwi partai diartikan bahwa ada dua partai di antara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran sehingga memiliki kedudukan yang dominan.[31]  Prof. Sri Soemantri menambahkan bahwa di antara dua partai politik tersebut, ada satu partai politik yang menguasai suara terbanyak mutlak di parlemen.[32] Pada umumnya, sistem dwi partai muncul karena dilaksanakannya sistem pemilihan umum distrik.[33]

Sistem dwi partai pada kenyataannya dapat berjalan baik apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu: komposisi masyarakat yang homogen, adanya konsensus kuat dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial dan politik, dan adanya kontinuitas sejarah.[34]

Sistem Multipartai (Sistem Banyak Partai)

Sistem multipartai adalah sistem kepartaian dimana dalam negara terdapat bermacam-macam partai politik yang mempunyai wakil dalam parlemen dimana tidak ada satu partai politik pun yang menguasai suara mayoritas di dalamnya.[35] Pada umumnya, keanekaragaman budaya politik suatu masyarakat mendorong pilihan ke arah sistem multipartai.[36] Perbedaan-perbedaan yang meliputi perbedaan ras, agama atau suku bangsa mendorong kelompok masyarakat untuk cenderung menyalurkannya dalam suatu wadah tertentu. Dengan demikian, sistem multipartai dianggap lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik dalam suatu negara.[37]

Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan umum pada pokoknya berkisar pada dua prinsip, yaitu:[38]

  1. Single-member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil)[39] Sistem ini disebut juga sistem distrik. Keuntungan menjalankan sistem distrik, antara lain:[40]
    1. Mendorong partai-partai untuk berintegrasi karena kursi yang  diperebutkan dalam satu distrik hanya satu;
    2. Mendorong penyederhanaan partai secara alami;
    3. Wakil yang terpilih dalam suatu distrik dapat dikenal oleh komunitasnya sehingga hubungan dengan konstituen menjadi lebih erat;
    4. Menguntungkan bagi partai besar karena melalui efek distorsi dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain sehingga memperoleh kedudukan mayoritas dan dapat mengendalikan parlemen;
    5. Memungkinkan bagi suatu partai untuk meraih posisi mayoritas di parlemen sehingga tidak perlu melakukan koalisi dengan partai lain;
    6. Sederhana dan murah penyelenggaraannya.

Di samping itu, sistem ini juga memiliki sejumlah kekurangan, antara lain:[41]

  1. Kurang memperhatikan kepentingan partai kecil (golongan minoritas), apalagi jika partai ini tersebar dalam berbagai distrik;
  2. Dianggap tidak adil bagi partai dan golongan yang kalah karena suara yang telah diperoleh tidak diperhitungkan sama sekali dan terbuang sia-sia;
  3. Kurang efektif dalam masyarakat plural yang terdiri atas kelompok etnis, agama dan budaya yang berbeda;
  4. Kecenderungan wakil yang terpilih lebih memperhatikan kepentingan distrik daripada kepentingan nasional.

2. Multi-member constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa  wakil). Sistem ini biasanya disebut sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional.[42]

Dalam sistem proporsional, satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil. Satu wilayah dianggap satu kesatuan dimana jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh oleh kontestan secara nasional tanpa menghiraukan distribusi suara itu. Keuntungan dari penggunaan sistem ini antara lain:[43]

  1. Lebih representatif karena jumlah kursi partai di parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum;
  2. Dianggap lebih demokratis karena praktis tidak ada distorsi. Semua partai atau golongan dalam masyarakat memperoleh peluang untuk menempatkan wakilnya di parlemen. Rasa keadilan masyarakat lebih terpenuhi.

Sedangkan kelemahan dari sistem proporsional sebagai berikut:[44]

  1. Kurang mendorong partai untuk berintegrasi dan cenderung mempertajam perbedaan sehingga berakibat bertambahnya jumlah partai;
  2. Mempermudah fragmentasi partai yang berujung pada perpecahan dengan mendirikan partai baru untuk memperoleh kursi di parlemen;
  3. Memberikan kedudukan kuat kepada pemimpin partai untuk menentukan daftar calon;
  4. Ikatan wakil terpilih dengan konstituennya kemungkinan renggang karena wilayah pemilihan yang besar dan besarnya campur tangan partai dalam pemenangan mendorong wakil terpilih untuk memerhatikan masalah-masalah umum daripada masalah-masalah daerah pemilihannya;
  5. Sulit bagi suatu partai untuk memperoleh posisi mayoritas di parlemen yang diperlukan untuk mendukung pemerintah. Hal ini mendorong dibentuknya koalisi dan berisiko terhadap stabilitas hubungan eksekutif dan legislatif.

C.    Sistem Presidensial Amerika Serikat

Secara historis, sistem pemerintahan Amerika Serikat merupakan contoh terpenting sistem presidensial dan merupakan standar perbandingan di dunia.[45] Negara ini menerapkan sistem presidensial yang tegas.[46] Konstitusi Amerika Serikat mengatur pemisahan yang tegas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Badan Legislatif (Kongres) dan  Chief Executive (Presiden) merupakan separate and largely independent branches pemerintahan. Kedua cabang kekuasaan tersebut memiliki kewenangan masing-masing yang diberikan oleh konstitusi.[47] Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif melainkan melalui pemilu (national election) oleh seluruh rakyat yang menentukan pilihannya melalui Electoral College.[48] Dengan demikian, presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif melainkan bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat.[49]

Selain sebagai kepala negara, presiden juga merupakan kepala pemerintahan. Presiden dan pejabat eksekutif lainnya tidak boleh menjadi anggota badan legistatif pada saat bersamaan. Negara ini konsisten dengan sistem dua partai (two-party system)[50] yang artinya ada dua partai yang mendominasi kekuasaan eksekutif dan legislatif meskipun ada pula partai-partai lainnya. Ditambah lagi dengan sistem single member majoritarian congressional districts[51] yang semakin menutup kemungkinan bagi partai-partai lain tersebut untuk ikut serta dalam pencalonan presiden. Pemilihan presiden dan kongres dilaksanakan secara terpisah dan independen maka partai pemenang dalam pemilihan kongres tidak berarti menjadi pemenang pula dalam pemilihan presiden. Dengan demikian,  presiden dan pejabat eksekutif lainnya bisa saja berasal dari satu partai sedangkan partai pemenang dalam pemilu kongres dapat saja menjadi partai oposisi.[52]

 

 

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ini, metode-metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

A.    Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode yang menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan atau disebut dengan data sekunder. Metode pendekatan ini menekankan pada ilmu hukum dengan berpegangan pada segi-segi yuridis. Selain metode tersebut, tulisan ini juga menggunakan metode perbandingan hukum tata negara untuk membandingkan Sistem Presidensial Amerika Serikat dengan Sistem Presidensial Indonesia. Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh kedua negara ini dijadikan pembanding untuk merumuskan kombinasi yang tepat antara sistem pemerintahan, sistem pemilu, dan sistem kepartaian di Indonesia guna menata relasi eksekutif dan legislatif dalam rangka penguatan Sistem Presidensial Indonesia.

B.     Spesifikasi Penelitian

Pemaparan permasalahan yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran mengenai fakta-fakta dan permasalahan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, United  States Constitution, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

C.    Tahapan Penelitian

Adapun tahapan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji data sekunder. Data sekunder  yaitu data yang telah tersaji dan telah diolah yang terdiri dari:

  1. Bahan-bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang masih menjadi hukum positif yaitu: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, United States Constitution, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
  2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum.
  3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum lain yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.
D.    Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menitikberatkan pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini.

E.     Metode Analisis Data

Penarikan simpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif  yang bertitiktolak dari norma-norma, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

 

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK KOALISI DALAM SISTEM PRESIDENSIAL  INDONESIA DIKAITKAN DENGAN RESTRUKTURISASI PRAKTIK POLITIK DALAM RANGKA PENATAAN HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF

 

 A.    Praktik Koalisi dalam Sistem Presidensial di Indonesia Dihubungkan dengan Sistem Kepartaian dan Sistem Pemilihan Umum Indonesia

Sistem kepartaian berkaitan dengan perilaku partai-partai sebagai bagian dari suatu sistem, yaitu bagaimana partai politik berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan unsur-unsur lain dari sistem itu.[53] Prof. Bagir Manan menyatakan bahwa dalam suatu tatanan pemerintahan yang demokratis, hubungan timbal balik antara infrastruktur dan suprastruktur politik mempunyai peranan strategis.[54]  Infrastruktur utama yang berperan dalam sistem pemerintahan adalah sistem kepartaian.[55] Sistem kepartaian menunjuk pada keanggotaaan partai di parlemen[56] yang turut mempengaruhi fragmentasi politik di pemerintahan. Dengan demikian, semakin banyak jumlah partai politik maka semakin luas pula fragmentasi politik yang terjadi.

Kombinasi antara sistem multipartai dan sistem pemilihan umum proportional representation yang diterapkan di Indonesia saat ini menyebabkan sulitnya memperoleh suara mayoritas di badan legislatif dan majority government.[57] Hal ini mendorong pembentukan pemerintahan koalisi. Prof. Bagir Manan mengartikan koalisi sebagai sistem eksekutif yang disusun, didukung dan terdiri dari orang-orang yang mewakili partai-partai politik yang mempunyai wakil di badan legislatif, dan bertanggung jawab kepada badan legislatif yang dibentuk untuk memperoleh dukungan mayoritas badan legislatif.[58]

Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, disyaratkan pasangan calon harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.[59] Akibatnya, koalisi menjadi satu-satunya pilihan bagi partai politik yang tidak memenuhi persyaratan tersebut untuk  mengusulkan pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian,  sistem kepartaian  dan sistem pemilu Indonesia yang diterapkan saat ini mendorong pembentukan koalisi.

Dalam Pemilu 2009 lalu, Partai Demokrat meraih suara nasional 21.703.137 (20,85) dan memperoleh 148 kursi DPR atau 26,43 persen dari keseluruhan kursi parlemen yang berjumlah 560 kursi.[60] Meskipun demikian, Partai Demokrat memilih untuk berkoalisi dengan partai politik lainnya untuk mengusung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden. Dengan membentuk koalisi, Partai Demokrat menggalang kekuatan partai politik lainnya untuk memperoleh dukungan mayoritas dalam Pilpres. Hal inilah yang menyebabkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyusun sistem eksekutif berdasarkan komposisi parpol yang mengusungnya.

Secara teoretis,  koalisi merupakan salah satu pranata yang dikenal dalam sistem parlementer. Dalam praktiknya, terkadang pranata ini berakibat negatif terhadap jalannya pemerintahan. Benjamin Reilly[61] dari Australian National University menyebutkan beberapa kelemahan koalisi. Pertamatendency towards ponderous or immobile decision-making karena lebih mudah mengalami executive deadlock  yang disebabkan oleh ketidakmampuan partai-partai koalisi untuk mencapai kesepakatan mengenai isu-isu tertentu. Kedua, lack of accountability and discipline karena sulit bagi para pemilih untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas suatu keputusan dan menilai kinerja pemerintahan. Ketiga, propensity towards weak or fragmanted government  karena dalam situasi yang terfragmentasi, eksekutif cenderung lemah dan tidak stabil sehingga melemahkan keberlanjutan dan arah kebijakan publik.

David Altman dalam “The Politics of Coalition Formation and Survival in Multiparty Presidential Democracies: The Case of Uruguay 1989-1999, mengemukakan bahwa ‘coalitions are not institutionally necessary’ dalam sistem presidensial karena tidak kondusif terhadap ‘political cooperation’.[62]  Selain itu, Scott Mainwaring mengemukakan tiga kelemahan koalisi dalam sistem presidensial. Pertama, dalam sistem presidensial, presiden membentuk sendiri kabinetnya, sementara partai politik mempunyai komitmen yang rendah dalam mendukung presiden. Kedua, anggota legislatif dari partai politik yang mempunyai menteri di kabinet tidak mendukung pemerintah sepenuhnya. Ketiga,  secara umum, keinginan partai politik membubarkan koalisi lebih kuat dalam sistem pemerintahan presidensial.[63]Oleh karena itu,  pembentukan koalisi dalam sistem presidensial lebih problematik dibanding dalam sistem parlementer.[64]

Dalam konteks Indonesia, koalisi dibentuk sebelum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan tujuan untuk memenangkan calon yang diusung oleh koalisi tersebut. Tawar-menawar antar partai yang berkoalisi justru mengenai pembagian jabatan menteri dan jabatan lainnya tanpa disertai perumusan  platform bersama, padahal menteri-menteri tersebut berasal dari partai politik yang berbeda dengan konstituen dan kepentingan yang berbeda pula. Hal inilah yang melemahkan hak prerogatif presiden dalam penyusunan kabinet. Profesionalisme yang semestinya menjadi dasar pengisian jabatan menteri dilemahkan oleh pengaruh kekuatan partai mitra koalisi. Keadaan ini berekses pada kinerja pemerintahan yang terbentuk. Selain itu, koalisi yang dibentuk tidak menjamin bahwa partai-partai yang tergabung dalam koalisi yang memiliki wakil di badan legislatif akan selalu mendukung program-program pemerintah. Padahal, salah satu tujuan dibentuknya koalisi agar presiden mendapat dukungan mayoritas badan legislatif untuk menghindari deadlock antara eksekutif dan legislatif serta immobilisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya, kasus Bank Century[65] yang menunjukkan lemahnya komitmen partai-partai yang menjadi mitra koalisi.

B.     Restrukturisasi Praktik Politik dalam Rangka Penataan Hubungan Eksekutif dan Legislatif

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, kombinasi antara sistem multipartai dan sistem pemilihan umum proportional representation yang diterapkan di Indonesia saat ini menyebabkan sulitnya diperoleh suara mayoritas di parlemen dan majority government[66] sehingga mendorong terbentuknya koalisi. Untuk menghindari pembentukan koalisi yang justru mengganggu stabilitas hubungan antara ekskutif dan legislatif, maka penataan sistem kepartaian dan sistem pemilu Indonesia perlu dilakukan.

Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat menerapkan sistem presidensial secara tegas[67] dan konsisten dengan sistem dua partai (two-party system)[68]. Artinya,  ada dua partai berbeda yang mendominasi cabang kekuasaan eksekutif di satu sisi, dan cabang kekuasaan legislatif di sisi lainnya. Selain itu, sistem single member majoritarian congressional districts[69] yang diterapkan negara ini semakin menutup kemungkinan bagi partai-partai lain untuk ikut serta dalam pencalonan presiden. Pemilihan Presiden dan Kongres dilaksanakan secara terpisah sehingga partai pemenang dalam pemilihan kongres tidak serta-merta menjadi pemenang dalam pemilihan presiden. Dengan demikian, presiden dan pejabat eksekutif lainnya bisa saja berasal dari satu partai sedangkan partai pemenang dalam pemilu kongres dapat saja menjadi partai oposisi.[70] Kombinasi antara sistem dua partai (two-party system) dan single member majoritarian congressional districts terbukti menghindarkan fragmentasi yang luas serta memungkinkan untuk menghasilkan majority government sehingga tidak perlu membentuk koalisi.

Dalam konteks Indonesia yang merupakan negara yang plural, maka keanekaragaman budaya politik mendorong ke arah multipartai[71] sehingga sulit  menerapkan sistem dua partai seperti di Amerika Serikat.  Sistem banyak partai ini menyebabkan fragmentasi kekuatan parpol semakin luas. Untuk menghindari terjadinya fragmentasi yang luas tersebut,  maka perlu diadakan penyederhanaan jumlah partai peserta pemilu. Penyederhanaan dapat dilakukan dengan meningkatkan ambang batas (electoral threshold) untuk membatasi jumlah partai peserta pemilu dan parliamentary threshold  untuk membatasi  jumlah partai yang memperoleh kursi di badan legislatif. Perlu ditegaskan bahwa penyederhanaan tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul yang telah dijamin dalam konstitusi, melainkan dimaksudkan untuk menyederhanakan jumlah partai. Oleh karena itu, peningkatan ambang batas ini harus diatur dalam undang-undang. Hal ini dikarenakan penerapan prinsip ambang batas dipandang membatasi keikutsertaan individu dalam pemerintahan. Pada prinsipnya, hanya rakyatlah yang dapat melakukan pembatasan tersebut.

Selain sistem kepartaian, sistem pemilu yang dianut  oleh Indonesia saat ini  yaitu proportional representation tidak mungkin menghasilkan majority government.[72] Sebagaimana dikemukakan oleh Jean Blondel  bahwa proportional representation kurang mendorong partai untuk berintegrasi dan memperluas fragmentasi sehingga berujung pada perpecahan yang menyebabkan bertambahnya jumlah partai.[73]  Untuk menghindari berbagai ekses tersebut, maka penulis berpendapat bahwa sistem pemilu yang tepat untuk Indonesia adalah sistem distrik atau dikenal pula dengan istilah single-member constituency. Sistem ini mendorong penyederhanaan partai secara alami dan memungkinkan suatu partai untuk meraih posisi mayoritas di parlemen.[74]

Pada hakikatnya, sistem distrik yang diterapkan dalam sistem multipartai dimaksudkan untuk menyederhanakan jumlah partai politik. Bahkan, penerapan sistem ini di Amerika Serikat menghasilkan dua partai dominan yang menghindarkan negara ini dari praktik koalisi. Apabila sistem distrik ini diterapkan di Indonesia, setidaknya dapat mengurangi fragmentasi kekuatan parpol yang ada sehingga memperkecil kecenderungan pembentukan koalisi. Akan tetapi, apabila pembentukan koalisi tersebut tidak dapat dihindari dalam praktik politik di Indonesia saat ini, maka koalisi dapat saja dibentuk dengan tetap mempertahankan ide dasar untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

Konsekuensi logis dari pilihan mempertahankan praktik koalisi dalam sistem presidensial di Indonesia adalah dengan melakukan perbaikan-perbaikan dalam praktik koalisi tersebut. Pada akhirnya, perbaikan tersebut akan menciptakan pola hubungan yang kondusif antara eksekutif dan legislatif. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan antara lain:

Pertama, pembentukan koalisi dilakukan melalui serangkaian tahapan negosiasi formal untuk menghindari terjadinya inkoherensi paradigma bernegara, inkoherensi sistem politik dan pemerintahan, dan inkoherensi tingkah laku kekuasaan berdemokrasi antar partai koalisi.[75] Tahapan negosiasi formal ini merupakan landasan penting untuk menetapkan komitmen dan konsistensi partai politik dalam rangka menjaga keberlangsungan koalisi. Dalam tahapan ini, partai politik yang akan membentuk koalisi bersama-sama menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung. Untuk menentukan calon tersebut, dapat didasarkan pada hasil pemilu legislatif dan/atau popularitas calon. Dengan demikian, partai politik anggota koalisi mempunyai tanggung jawab yang lebih besar atas kelangsungan pemerintahan koalisi.

Kedua, pelaksanaan praktik koalisi tidak hanya didasarkan pada transaksi politik, tetapi juga didasarkan pada platform bersama yang mengakomodasi kepentingan rakyat. Pembentukan platform ini didasari oleh kesamaan ideologi partai politik bersangkutan. Artinya, partai-partai yang mempunyai kesamaan ideologi saja yang dapat menjadi mitra koalisi. Selain itu, platform yang telah disepakati tersebut harus dideklarasikan kepada rakyat secara layak sehingga rakyat turut mengawal jalannya koalisi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat, koalisi tersebut harus menyampaikan pencapaian-pencapainnya selama masa pemerintahan.

Ketiga, pelaksanaan praktik koalisi harus ditunjang dengan etika politik untuk menyehatkan situasi psiko-politik di Indonesia.  Etika politik tersebut terefleksi dalam perilaku para pelaku politik. Oleh karena itu, diperlukan usaha        sungguh-sungguh dari para pelaku politik untuk tidak terjebak dalam pragmatisme yang hanya berorientasi pada kepentingan sesaat dengan meninggalkan nilai-nilai dasar demokrasi dan kemanusiaan, serta tidak melemahkan sistem presidensial yang dilembagakan secara hukum melalui lembaga-lembaga kenegaraan.[76]

   

BAB V

PENUTUP

A.    Kesimpulan

  1. Sistem multipartai menyebabkan fragmentasi luas dalam struktur politik Indonesia. Selain itu, sistem pemilihan umum proportional representation yang diterapkan di Indonesia menyebabkan sulitnya membentuk majority government. Kombinasi antara kedua sistem tersebut mendorong terbentuknya koalisi dalam pemerintahan. Koalisi yang dibentuk sebelum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden didominasi oleh transaksi politik mengenai pengisian jabatan di eksekutif tanpa disertai perumusan platform bersama yang melemahkan hak prerogatif  Presiden. Profesionalisme yang semestinya menjadi dasar pengisian jabatan dilemahkan oleh pengaruh kekuatan partai mitra koalisi. Keadaan ini berekses pada kinerja pemerintahan yang terbentuk. Dengan demikian, praktik koalisi di Indonesia melemahkan sistem presidensial.
  2. Praktik politik yang diwarnai oleh praktik koalisi menyebabkan ketidakstabilan hubungan eksekutif dan legislatif karena anggota badan legislatif dari partai politik yang mempunyai menteri di kabinet tidak mendukung pemerintah sepenuhnya. Untuk menghindari pembentukan koalisi yang justru mengganggu stabilitas hubungan antara ekskutif dan legislatif, perlu diadakan penataan sistem kepartaian dan sistem pemilu Indonesia. Penataan sistem kepartaian dilakukan dengan penyederhanaan jumlah partai peserta pemilu yaitu dengan meningkatkan electoral threshold dan parliamentary threshold. Selain sistem kepartaian, sistem proportional representation yang dianut oleh Indonesia tidak mungkin menghasilkan majority government dan kurang mendorong partai untuk berintegrasi sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah partai.  Untuk menghindari berbagai ekses tersebut, maka sistem pemilu yang tepat untuk Indonesia adalah sistem distrik yang mendorong penyederhanaan partai secara alami dan memungkinkan bagi suatu partai untuk meraih posisi mayoritas di badan legislatif dan  setidaknya dapat mengurangi fragmentasi kekuatan parpol yang ada sehingga memperkecil kecenderungan pembentukan koalisi. Akan tetapi, apabila pembentukan koalisi tersebut tidak dapat dihindari dalam praktik politik di Indonesia saat ini, maka koalisi dapat saja dibentuk dengan tetap mempertahankan ide dasar untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial melalui beberapa perbaikan yang pada akhirnya akan menciptakan pola hubungan yang kondusif antara eksekutif dan legislatif. Upaya perbaikan tersebut meliputi: pembentukan koalisi harus dilakukan melalui serangkaian tahapan negosiasi formal; pelaksanaan praktik koalisi tidak hanya didasarkan pada transaksi politik, tetapi juga didasarkan pada platform bersama yang mengakomodasi kepentingan rakyat; dan pelaksanaan praktik koalisi harus ditunjang dengan etika politik untuk menyehatkan situasi psiko-politik di Indonesia.

B.     Saran

  1. Desain ketatanegaraan Indonesia perlu dievaluasi dalam rangka mempertegas sistem presidensial. Komitmen mempertegas sistem presidensial sebagai landasan kehidupan bernegara harus diikuti dengan keinginan sungguh-sungguh untuk melaksanakan sistem presidensial secara ajeg, termasuk segala akibat pemilihan sistem tersebut. Dengan demikian, segala pranata atau instrumen yang memperlemah sistem presidensial harus dihapuskan.
  2. Apabila hambatan-hambatan hukum tidak dapat diselesaikan melalui perubahan secara formal, maka praktik ketatanegaraan serta praktik politik yang sehat harus dikembangkan guna memperkokoh pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia. Perubahan secara formal tersebut dilakukan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya serta mengembangkan kebiasaan ketatanegaraan. Selain itu, praktik politik perlu didukung oleh tingkah laku politik yang beretika berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Para pelaku politik harus mampu memahami hakikat penyelenggaraan negara sehingga kepentingan pribadi ataupun golongan tidak lagi mendominasi hubungan eksekutif-legislatif.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

A.    Buku 

Arend Lijphart, 1992, Parliamentary versus Presidential Government, Oxford University Press.

Bagir Manan, 1999, Lembaga Kepresidenan, Gama Media, Yogyakarta.

___________, 2005, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

 

­­­­­___________, 2001, Teori Politik dan Konstitusi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

E.Utrecht, 1962, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Ichtiar, Jakarta.

Jimly Asshidiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi,  Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

John M. Echols dan Hasan Shadily, 2006, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama Indonesia, Jakarta.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009, Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia, Komisi Yudisial RI, Jakarta.

Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.

Sri Soemantri, 1969, Partai Politik, Sistim Kepartaian dan Sistim Pemilihan Umum di Indonesia, Jajasan Pendidikan Bunda, Bandung.

B.     Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

United States Constitution (Konstitusi Amerika Serikat)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

C.    Artikel

Almon Leroy Way, Jr., “The American System of Government: Politics & Government in the U.S.A”, http://www.proconservative.net/CUNAPolSci201PartThreeB2.shtml.

Anton Paraptono, “Sistem Pemerintahan”, http://www.unisosdem.org.

Arbi Sanit, Inkoherensi Reformasi Ketatanegaraan disampaikan pada Seminar Nasional dan Mimbar Bebas yang diselenggarakan oleh BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran, Bandung, 1 Juni 2009.

Benjamin Reilly, “Government Structure and Electoral System”, http://www.cic.nyu.edu/peacebuilding/oldpdfs/E20GovtStructureElectoralSystemsReilly.pdf.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/

Richard Albert, “The Fusion of Presidentialism and Parliamentarism ”, http://ssrn.com/1424084.

Saldi Isra, “Simalakama Koalisi Presidensial”, http://www.siwah.com/pendidikan/marketing-politik/simalakama-koalisi-presidensial.html

Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multi-Party, and Democracy: The Difficult Equation”, http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/144.pdf.

Sofian Effendi, “Mencari Sistem Pemerintahan Negara”, sofian.staff.ugm.ac.id.

UNDP, “Governing Systems and Executive-Legislative Relations (Presidential, Parliamentary and Hybrid Systems)”, http://www.undp.org/governance/docs/parl-pub-govern.htm.

http://blog.uad.ac.id/syam/files/2009/11/New-Microsoft-Pert-4-6.ppt.

http://www.tokohindonesia.com/berita/berita/2009/07.shtml

[1] Benjamin Reilly, “Government Structure and Electoral System”, http://www.cic.nyu.edu/peacebuilding/oldpdfs/E20GovtStructureElectoralSystemsReilly.pdf, diunduh 30/03/2010, 17.33 WIB.

[2] Sistem pemerintahan parlementer dijalankan di Indonesia sejak tanggal 14 November 1945 sampai 5 Juli 1959 ketika terbentuknya Kabinet II dibawah pimpinan Perdana Menteri Sutan Sjahrir.  Sistem parlementer mendapatkan legalitasnya di dalam  pasal 118 (2)  Konstitusi RIS dan  pasal 83 (2) UUD Sementara 1950. Tidak stabilnya pemerintahan 1945-1959 merupakan salah satu indikasi gagalnya suatu sistem politik, ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet selama 14 tahun 17  kali ganti Kabinet. Lihat: http://blog.uad.ac.id/syam/files/2009/11/New-Microsoft-Pert-4-6.ppt.

[3] Jonathan Boston & Andrew Ladley, “Efficient Secrets: The Craft of Coalition Management” dalam Richard Albert, “The Fusion of Presidentialism and Parliamentarism ”, http://ssrn.com/1424084, diunduh 01/04/2010, 17.30 WIB.

[4] Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multi-Party, and Democracy: The Difficult Equation”,  http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/144.pdf, diunduh 30/03/2010, 17.44 WIB.

[5] Bagir Manan, 2005, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 250.

[6] Jimly Asshidiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi,  Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 311.

[7] Anton Paraptono, “Sistem Pemerintahan”, http://www.unisosdem.org, diunduh 13/09/2009, 21.30 WIB.

[8] Jimly Assiddiqie, op.cit, hlm. 312.

[9] Sofian Effendi, “Mencari Sistem Pemerintahan Negara”, sofian.staff.ugm.ac.id., diunduh 12/09/2009 ,  22.30 WIB.

[10] E.Utrecht, 1962, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Ichtiar, Jakarta, hlm. 314.

[11] Jimly Asshiddiqie, loc.cit, hlm. 312.

[12]Ibid.

[13] Bagir Manan, 1999, Lembaga Kepresidenan, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 15-17.

[14] Ibid.

[15] Ibid.

[16] Ibid.

[17] Jimly Asshidiqie, op.cit., hlm. 315.

[18] Benjamin Reilly, op.cit.

[19] Ibid.

[20] Jimly Asshidiqie, op.cit., hlm. 315.

[21] Ibid.

[22] Ibid.

[23] Ibid.

[24] Douglas V. Verney, “Parliamentary Government and Presidential Government” dalam Parliamentary versus Presidential Government, edited by Arend Lijphart, 1992, Oxford University Press, hlm.11-15.

[25] Ibid, hlm.15-20.

[26] Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 415. 

[27] Maurice Duverger, Political Parties, dikutip dalam Sri Soemantri, 1969, Partai Politik, Sistim Kepartaian dan Sistim Pemilihan Umum di Indonesia, Jajasan Pendidikan Bunda, Bandung, hlm 37.

[28] Ibid.

[29] Lihat Miriam Budiardjo, loc.cit.

[30] Sri Soemantri, op. cit, hlm 51

[31] Lihat Miriam Budiardjo, op. cit, hlm 416.

[32] Sri Soemantri, op. cit, hlm 37.

[33] Dijelaskan lebih lanjut dalam sub bab sistem pemilihan umum.

[34] Peter G.J. Pulzer, 1967, Political Representation and Elections in Britain, dalam  Miriam Budiardjo, 2008,  Dasar-dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 417.

[35] Sri Soemantri, op. cit, hlm 37.

[36] Miriam Budiardjo, op.cit. hlm. 418.

[37] Ibid.

[38] Ibid,  hlm.  461-462.

[39] Jean Blondel, “Electoral Systems and the Influence of Electoral Systems on Party Systems” dalam Miriam Budiardjo, ibid.

[40] Ibid,  hlm. 466-467.

[41] Ibid, hlm. 467.

[42] Jean Blondel, “Electoral Systems and the Influence of Electoral Systems on Party Systems” dalam Miriam Budiardjo, ibid, hlm. 461-462.

[43] Ibid. hlm. 467.

[44] Ibid, hlm 469.

[45] Scott Mainwaring, “Presidentialism in Latin America” dalam Parliamentary versus Presidential Government, edited by Arend Lijphart, 1992, Oxford University Press, hlm.113.

[46] UNDP, “Governing Systems and Executive-Legislative Relations (Presidential, Parliamentary and Hybrid Systems)”, http://www.undp.org/governance/docs/parl-pub-govern.htm, diunduh 30/03/2010, 17.43 WIB.

[47] Almon Leroy Way, Jr., “The American System of Government: Politics & Government in the U.S.A”, http://www.proconservative.net/CUNAPolSci201PartThreeB2.shtml, diunduh April 02/04/2010, 17.34 WIB.

[48] Ibid.

[49] Ibid.

[50] Scott Mainwaring, Presidentialism In …  dalam Arend Lyphart, op.cit., hlm.113.

[51] Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multi-Party, and Democracy … ”, op.cit.

[52] Almon Leroy Way, Jr., op.cit.

[53] Miriam Budiardjo, op.cit., hlm. 415. 

[54] Susi Dwi Harijanti, “Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945: Memperkuat Presidensialisme” dalam  Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009, Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia, hlm. 100.

[55] Ibid.

[56] Ibid.

[57] Jonathan Boston & Andrew Ladley, op.cit.

[58] Susi Dwi Harijanti, op.cit., hlm. 93-94.

[59] Lihat Pasal 9 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

[61] Benjamin Reilly, op.cit.

[62] Saldi Isra, “Simalakama Koalisi Presidensial”, http://www.siwah.com/pendidikan/marketing-politik/simalakama-koalisi-presidensial.html, diunduh 30/03/2010, 12.05 WIB.

[63] Ibid.  

[64] Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multi-Party, and Democracy …”, op.cit.

[65] Kasus mengenai dana talangan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Century yang menjadi polemik hingga Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki kasus ini. Dalam rapat paripurna DPR, beberapa partai mitra koalisi justru tidak mendukung Partai Demokrat.

[66] Jonathan Boston & Andrew Ladley, op.cit.

[67] UNDP, “Governing Systems and … ”, op.cit.

[68] Scott Mainwaring, Presidentialism In …, op.cit.hlm.113.

[69] Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multi-Party, and Democracy … ”, op.cit.

[70] Almon Leroy Way, Jr., , op.cit.

[71] Lihat Miriam Budiarjo, op.cit., hlm. 415.

[72] Jonathan Boston & Andrew Ladley, op.cit.

[73] Jean Blondel, “Electoral Systems and the Influence of Electoral Systems on Party Systems” dalam Miriam Budiardjo, op.cit.  hlm 468.

[74] Ibid, hlm 466-467.

[75] Lihat: Arbi Sanit, Inkoherensi Reformasi Ketatanegaraan (makalah) disampaikan pada Seminar Nasional dan Mimbar Bebas yang diselenggarakan oleh BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran, Bandung, 1 Juni 2009.

[76] Susi Dwi Harijanti, op.cit. hlm. 102.

DAFTAR PUSTAKA

 

A.    Buku

Arend Lijphart, 1992, Parliamentary versus Presidential Government, Oxford University Press.

Bagir Manan, 1999, Lembaga Kepresidenan, Gama Media, Yogyakarta.

___________, 2005, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

 

­­­­­___________, 2001, Teori Politik dan Konstitusi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

E.Utrecht, 1962, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Ichtiar, Jakarta.

Jimly Asshidiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi,  Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

John M. Echols dan Hasan Shadily, 2006, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama Indonesia, Jakarta.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009, Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia, Komisi Yudisial RI, Jakarta.

Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.

Sri Soemantri, 1969, Partai Politik, Sistim Kepartaian dan Sistim Pemilihan Umum di Indonesia, Jajasan Pendidikan Bunda, Bandung.

B.     Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

United States Constitution (Konstitusi Amerika Serikat)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

C.    Artikel

Almon Leroy Way, Jr., “The American System of Government: Politics & Government in the U.S.A”, http://www.proconservative.net/CUNAPolSci201PartThreeB2.shtml.

Anton Paraptono, “Sistem Pemerintahan”, http://www.unisosdem.org.

 Arbi Sanit, Inkoherensi Reformasi Ketatanegaraan disampaikan pada Seminar Nasional dan Mimbar Bebas yang diselenggarakan oleh BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran, Bandung, 1 Juni 2009.

Benjamin Reilly, “Government Structure and Electoral System”, http://www.cic.nyu.edu/peacebuilding/oldpdfs/E20GovtStructureElectoralSystemsReilly.pdf.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/

Richard Albert, “The Fusion of Presidentialism and Parliamentarism ”, http://ssrn.com/1424084.

Saldi Isra, “Simalakama Koalisi Presidensial”, http://www.siwah.com/pendidikan/marketing-politik/simalakama-koalisi-presidensial.html

Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multi-Party, and Democracy: The Difficult Equation”, http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/144.pdf.

Sofian Effendi, “Mencari Sistem Pemerintahan Negara”, sofian.staff.ugm.ac.id.

UNDP, “Governing Systems and Executive-Legislative Relations (Presidential, Parliamentary and Hybrid Systems)”, http://www.undp.org/governance/docs/parl-pub-govern.htm.

http://blog.uad.ac.id/syam/files/2009/11/New-Microsoft-Pert-4-6.ppt.

http://www.tokohindonesia.com/berita/berita/2009/07.shtml


Tag Cloud

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,013 other followers