ABSTRAK
Sepanjang sejarah Indonesia berdiri, tercatat UUD 1945 beberapa kali mengalami perubahan, sehingga dikenal adanya Undang – Undang Dasar 1945 (periode 18 agustus 1945 – 27 desember 1949, Konstitusi Republik Indonesia Serikat ( periode 27 desember 1949 – 17 agustus 1950 ), UUD Sementara 1950 ( periode 17 agustus 1950 – 5 juli 1959 ), UUD 1945 ( periode 1959 – 1971 ), UUD 1945 ( periode 1971 – 1999 ), UUD 1945 ( periode 1999 – sekarang/ setelah perubahan ). Dari beberapa perubahan diatas jika dikaitkan dengan constitution making yang seharusnya melalui proses yang tidak sederhana dengan berbagai pertimbangan agar terbentuk konstitusi yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, apakah telah diterapkan oleh Indonesia dalam mengubah konstitusinya. Padahal konstitusi memiliki nilai signifikansi yang teramat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. The Commonwealth Human Rights Initiative menyatakan Konstitusi lebih dari kontrak sosial, konstitusi mencerminkan ekspresi kehendak umum suatu bangsa, ketakutan bangsa itu, concern dan aspirasi bangsa itu, bahkan konstitusi adalah jiwa bangsa. Mengingat betapa pentingnya eksistensi Konstitusi dalam suatu negara, termasuk Indonesia. Penulis tertarik untuk menganalisis perubahan – perubahan konstitusi di Indonesia khususnya perubahan/amandemen pasca Reformasi ditinjau dari sudut constitution making.
Dengan objek Penelitian tentang analsis Perubahan UUD 1945 dai sudut constitution making, melalui pembahasan dari perspektif ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara dan dengan spesifikasi Penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, disertai aspek historisnya dihubungkan dengan teori-teori hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu dan menekankan aspek-aspek yuridis melalui studi kepustakaan (library research) dan berbagai literature yang berkaitan dengan teori-teotri dan asas-asas Hukum Tata Negara. Dan dengan sumber bahan hukum primer; bahan hukum sekunder ; bahan hukum tersier. Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh penulis melalui library research dengan melakukan penelitian terhadap tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan permalahan yang diteliti. Hal ini untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data dalam naskah yang ada. Kemudian berbagai data diseleksi, lalu diklasifikasi baik secara sistematis, logis, dan yuridis. Hal ini untuk memperoleh gambaran umum dan spesifik mengenai objek penelitian.
Melalui penelitian ini diperoleh gambaran mengenai perubahan UUD 1945 ditinjau dari sudut constitution making. berdasar uraian dalam pembahasan tulisan ini, tampak jelas proses constitution making telah diterapkan dalam amandemen UUD 1945. Tahapan demi tahapan dalam proses constitution making telah dilaksanakan.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pasca Reformasi, hanya dalam kurun waktu empat tahun (1999-2002) Indonesia melakukan perubahan/amademen UUD 1945 sebanyak empat kali pula, dengan kata lain hampir setiap tahunnya Indonesia mengubah Konstitusinya. Hal ini merupakan efek domino dari bergulirnya era Reformasi, sehingga ditengah-tengah perubahan yang terjadi, konstitusi dituntut untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.
Dan sepanjang sejarah Indonesia berdiri, tercatat UUD 1945 beberapa kali mengalami perubahan, sehingga dikenal adanya Undang – Undang Dasar 1945 (periode 18 agustus 1945 – 27 desember 1949, Konstitusi Republik Indonesia Serikat ( periode 27 desember 1949 – 17 agustus 1950 ), UUD Sementara 1950 ( periode 17 agustus 1950 – 5 juli 1959 ), UUD 1945 ( periode 1959 – 1971 ), UUD 1945 ( periode 1971 – 1999 ), UUD 1945 ( periode 1999 – sekarang/ setelah perubahan ). Dari beberapa perubahan diatas jika dikaitkan dengan constitution making yang seharusnya melalui proses yang tidak sederhana dengan berbagai pertimbangan agar terbentuk konstitusi yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, apakah telah diterapkan oleh Indonesia dalam mengubah konstitusinya. Padahal konstitusi memiliki nilai signifikansi yang teramat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. The Commonwealth Human Rights Initiative menyatakan Konstitusi lebih dari kontrak sosial, konstitusi mencerminkan ekspresi kehendak umum suatu bangsa, ketakutan bangsa itu, concern dan aspirasi bangsa itu, bahkan konstitusi adalah jiwa bangsa.
Mengingat betapa pentingnya eksistensi Konstitusi dalam suatu negara, termasuk Indonesia. Penulis tertarik untuk menganalisis perubahan – perubahan konstitusi di Indonesia khususnya perubahan/amandemen pasca Reformasi ditinjau dari sudut constitution making.
Secara sistematis, tulisan ini diawali dengan memberikan gambaran mengenai apakah konstitusi itu, lalu kemudian membahas mengenai constitution making barulah menghubungkan keduanya secara analitis, dan mengspesifikkan tinjauan analitis ini terhadap konstitusi Indonesia;UUD 1945 dan perubahan/amademen UUD 1945 pasca Reformasi.
Atas dasar latar belakang diatas, penulis membuat tulisan ini dengan judul :
” Tinjauan Analitis Amandemen UUD 1945 dari Sudut Constitution Making “.
B. Identifikasi Masalah
1.Bagaimana proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan/amandemen pasca reformasi ) ?
2.Bagaimana penerapan proses constitution making dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan/amandemen pasca reformasi ) ?
C. Tujuan Penelitian
1.mengetahui proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (pasca reformasi).
2.mengetahui penerapan proses constitution making dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (pasca reformasi).
D. Kegunaan Penelitian
Tulisan ini diharapkan akan memberi kegunaan baik segi teoritis maupun segi praktis, yaitu :
1.segi Teoritis
Tulisan ini diharapakan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya, terutama berkaitan dengan hukum konstitusi.
2.segi Praktis
Tulisan ini diharapkan dapat memperluas serta menambah khasanah pengetahuan kita mengenai kedudukan dan pelaksanaan kaidah-kaidah hukum dalam penerapannya.
E. Kerangka Pemikiran
1.Arti Tinjauan
Perkataan Tinjauan dalam kamus umum bahasa Indonesia yang di susun oleh Dessy Anwar diartikan sebagai :
a.hasil meninjau;
b.pandangan; pendapat ( sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya ).
Kedua arti diatas secara konsepsional sama, bahwa ada tindakan menyelidiki, mempelajari terlebih dahulu dan kemudian mendapatkan hasilnya yang dinamakan Tinjauan.
2.Arti Analitis
Istilah Analitis dalam kamus umum bahasa Indonesia yang disusun oleh Dessy Anwar diartikan sebagai :
bersifat (menurut) analisis.
Arti dari kata analisis itu sendiri adalah :
a.penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya);
b.penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan;
c.penyelidikian kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat-zat bagiannya dan sebagainya;
d.penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya;
Jadi analitis, artinya menurut penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya); menurut penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
Dengan demikian jika kita melakukan Tinjauan Analitis berarti melakukan penyelidikan; mempelajari terlebih dahulu untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya; atau melakukan penyelidikan; mempelajari terlebih dahulu untuk kemudian menguraikan suatu pokok atau berbagai bagiannya, menelaah bagian itu sendiri dan hubungannya satu sama lain untuk memperoleh pemahaman yang tepat dan komprehensif.
3.Arti Perubahan dalam Undang-Undang Dasar
Istilah Perubahan dalam perubahan Undang-Undang dasar, berasal dari kata “ubah” dan kata kerjanya adalah “mengubah”. Menurut Sri Soemantri kata mengubah konstitusi/Undang- Undang dasar sama dengan “mengamandemen konstitusi/Undang-Undang Dasar, yang dalam bahasa Inggris adalah to amend the constitution, dalam bahasa Belanda ; verandering in de Grondwet. Sedangkan perkataan ” perubahan Konstitusi” dalam bahasa Inggris berarti Constitution amendment. Dengan demikian ” mengubah Undang-Undang Dasar mengandung dua pengertian, yakni ; pertama, mengubah sesuatu yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar, kedua, menambahkan sesuatu yang belum diatur dalam Undang-Undang Dasar1.
F. Metode Penelitian
1. Spesifikasi Penelitian
Objek Penelitian Tulisan ini adalah tentang tinjauan analitis perubahan UUD 1945 dari sudut constitution making, melalui pembahasan dari perspektif ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara. Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, disertai aspek historisnya dihubungkan dengan teori-teori hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.
2.Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu dan menekankan aspek-aspek yuridis melalui studi kepustakaan (library research) dan berbagai literature yang berkaitan dengan teori-teotri dan asas-asas Hukum Tata Negara.
3.Sumber Penelitian
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kepustakaan, yang meliputi :
Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti;
Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer;
Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.
4.Teknik Pengumpulan data
Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh penulis melalui library research dengan melakukan penelitian terhadap tulisan- tulisan yang erat kaitannya dengan permalahan yang diteliti. Hal ini untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data dalam naskah yang ada.
5.Metode Analisis Data
Berbagai data diseleksi, kemudian diklasifikasi baik secara sistematis, logis, dan yuridis. Hal ini untuk memperoleh gambaran umum dan spesifik mengenai objek penelitian.
G. Sistematika Penulisan
Tulisan ini terbagi dalam beberapa bab yang menjelaskan dan menganalisis objek kajian secara sistematis. Adapun sistematika penyajiannya adalah :
Bab I Pendahuluan, terdiri atas tujuh sub bab yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan yang menggambarkan secara ringkas keseluruhan bab dalam Tulisan ini.
Bab II Konstitusi dan Constitution Making, terdiri dari sub bab ; istilah dan pengertian konstitusi, fungsi konstitusi, klasifikasi konstitusi, dan constitution making.
Bab III Prosedur Perubahan Konstitusi, terdiri dari prosedur beberapa sub bab yakni; prosedur perubahan menurut beberapa ahli, prosedur perubahan UUD 1945.
Bab IV Tinjauan Analitis Perubahan UUD 1945 dari sudut Constitution Making, terdiri dari sub bab proses perubahan UUD 1945 dan analisis perubahan UUD 1945 dari sudut constitution making.
Bab V Kesimpulan dan Saran, terdiri dari dua sub bab, yaitu mengenai kesimpulaan dan mengenai saran yang terkait dengan hasil penelitian.
BAB II
KONSTITUSI
dan
CONSTITUTION MAKING
Istilah dan Pengertian Konstitusi
Istilah konstitusi sebenarnya telah dikenal sejak zaman Yunani purba, namun masih diartikan secara materiil karena konstitusi belum diletakkan dalam suatu naskah tertulis. Hal ini terlihat dari adanya paham Aristoteles yang membedakan antara Politea dan Nomoi. Politea diartikan sebagai konstitusi sedangkan Nomoi adalah Undang-Undang Dasar. Politea memiliki kekuasaan membentuk sedangkan Nomoi tidak memiliki kekuasaan tersebut, oleh karena itu Politea memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding Nomoi. Dalam kebudayaan Yunani istilah konstitusi berhubungan erat dengan semboyan ” prinsep legibus solutus est, salus publica suprema lex ” yang berarti rajalah yang berhak menentukan organisasi/struktur negara. Oleh karena itu Raja adalah satu-satunya pembuat undang-undang. Namun, dalam bahasa Yunani tidak dikenal adanya istilah constitutio, istilah ini dikenal pada zaman Romawi yang datang setelah zaman Yunani. Ajaran yang berkembang di Yunani kemudian diadopsi oleh Romawi yang menjelma menjadi suatu pemerintahan dengan kekuasaan mutlak ditangan raja (Caesar). Mekanisme perpindahan kekuasaan dari rakyat kepada Caesar dilakukan melalui suatu perjanjian yang ditungkan dalam lex Regia, yang mengakibatkan rakyat tidak dapat lagi meminta pertanggungjawaban raja, hal ini melahirkan paham Caesarismus yang berarti perwakilan mutlak berada ditangan Caesar. Dan dalam abad pertengahan muncul aliran Monarchomachen yang menentang kekuasaan raja yang absolut, aliran ini menghendaki perjanjian antara rakyat dan raja dibuat dalam kedudukan yang setara, yang kemudian menghasilkan suatu naskah yang disebut Leges Fundamentalis, yang menetapkan hak dan kewajiban masing – masing pihak (rakyat dan raja). Menurut Charles Howard McIlwain dalam bukunya Constitutionalism: Ancient and Modern (1947), Istilah constitution di zaman kekaisaran Romawi digunakan sebagai istilah teknis untuk menyebut ” the acts of legislation by the Emperor “.
Di Inggris terdapat peraturan ” Constitutions of Clarendon 1164 ” yang disebut oleh Henry II sebagai ” constitutions “, yang mengatur hubungan antara gereja dan pemerintahan negara pada masa pemerintahan kakeknya, yaitu Henry I2. Selain itu masih banyak lagi tulisan-tulisan sarjana terdahulu yang menunjukkan istilah ini telah dikenal sejak dahulu yang terlihat dari buku-buku karangan mereka yang menggunakan istilah constitution meskipun dalam arti dan lingkup yang berbeda.
Saat ini terdapat dua istilah, yakni konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Istilah UUD sering diartikan sama dengan konstitusi, apakah konstitusi=UUD ?. Menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik (2008), terjemahan kata constitution dengan kata UUD memang sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman, yang dalam percakapan sehari-hari memakai kata Grondwet (grond= dasar; wet= undang-undang) , dan Grundgesetz (grund= dasar; gesetz= undang-undang ), yang dua-duanya menunjuk pada naskah tertulis. Dan memang tidak dapat disangkal bahwa pada dewasa ini hampir semua negara (kecuali Inggris) memiliki naskah tertulis sebagai UUD-nya. Namun, dalam kepustakaan Belanda (misalnya L.J. van Apeldoorn) diadakan pembedaan antara pengertian UUD (grondwet) dan UUD (constitutie). UUD adalah bagian tertulis dari suatu Konstitusi3, sedangkan Konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis4.
Brian Thompson menyatakan ” a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organizations “. Organisasi dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, mulai dari organisasi mahasiswa, perkumpulan masyarakat di daerah tertentu, serikat buruh, organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi bisnis, perkumpulan sosial sampai organisasi tingkat dunia seperti ASEAN, European Communities (EC), World Trade Organization (WTO), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan sebagainya, semuanya membutuhkan dokumen dasar yang disebut konstitusi5. Demikian pula negara pada umumnya memiliki konstitusi, kecuali Inggris dan Israel yang sampai saat ini tidak memiliki satu naskah tertulis yang disebut UUD. UUD dikedua negara ini tidak pernah dibuat melainkan tumbuh menjadi konstitusi dalam pengalaman praktek ketatanegaraan. Menurut Philipus Hood and Jackson, konsitusi Inggris adalah suatu bangunan aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara yang mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ-organ negara itu dengan warga negara. Menurut Jimly Asshidiqie, dengan demikian dalam konsep konstitusi tercakup juga pengertian peraturan tertulis, kebiasaan dan konvensi-konvensi ketatanegaraan yang menetukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara6
Menurut sarjana hukum E.C.S Wade dalam buku Constitutional law, menyatakan bahwa UUD adalah ” A document which sets out the framework and principal functions of the organs of government of state and declares the principles governing the operation of those organs “, yakni naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut7.
Sedangkan bagi mereka yang memandang negara sebagai organisasi kekuasaan, UUD dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan eksekutif, badan legislatif, dan badan yudikatif; UUD menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini melakukan kerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain; UUD merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara8. Berkenaan dengan hal ini, tampaknya adalah penting untuk melihat definisi Constitutions menurut Ivo D. Duchacek, yakni : ” identity the sources, purposes, uses and restraints of public power ” ( mengidentifikasi sumber, tujuan pengunaan-pengunaan dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum). Karena itu, pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya9.
Herman Heller membagi Konstitusi dalam tiga pengertian10 :
1.konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan dan ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum, melainkan konstitusi dalam pengertian sosiologis atau politis.
2.orang mencari unsur-unsur hukum dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai suatu kesatuan kaidah hukum. Tugas mencari unsur-unsur hukum dalam ilmu pengetahuan hukum disebut abstraksi.
3.orang mulai menulis dalam suatu naskah sebagai UU yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.
Lalu apakah hubungan antara UUD dan Konstitusi yang dewasa ini sering disamaartikan ?, Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam bukunya Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (1983), ” jika pengertian Undang-Undang Dasar itu harus dihubungkan dengan pengertian Konstitusi, maka arti Undang-Undang Dasar itu baru merupakan sebagian dari pengertian Konstitusi yaitu Konstitusi yang ditulis. Konstitusi itu sebenarnya tidak hanya bersifat yuridis semata-mata tetapi juga sosiologis dan politis “11.
Fungsi Konstitusi
Berkenaan dengan fungsi konstitusi, akan dikemukakan pendapat Jimly Asshidiqie dalam bukunya Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia12, antara lain :
1.fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara
2.fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara
3.fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara
4.fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara
5.fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat ) kepada organ negara
6.fungsi simbolik sebagai pemersatu (symbol of unity )
7.fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identity of nation)
8.fungsi simbolik sebagai pusat upacara (center of ceremony)
9.fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi
10.fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat (social engineering atau social reform), baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.
Klasifikasi Konstitusi
K.C. Wheare mengklasifikasikan konstitusi menjadi beberapa macam, yang dikutip oleh Sri Soemantri dalam bukunya Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi13, antara lain :
1.konstitusi tertulis dan konstitusi bukan dalam bentuk tertulis14
2.konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid15
3.konstitusi derajat-tinggi dan konstitusi tidak derajat-tinggi16
4.konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan17
5.konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer18
C.F Strong dalam bukunya Modern Political Constitution membagi konstitusi menjadi dua kelompok, yang dikutip oleh Sri Soemantri dalam bukunya Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi19, antara lain:
1.konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis
2.konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid
Constitution Making
Cheryl Saunders menyebutkan tiga tahap pembentukan konstitusi, yakni :
1.Agenda Setting
2.Design and Development
3.Approval
Ad. 1
Tahapan ini adalah mengenai elemen-elemen apa saja yang akan dimasukkan, yang berisi prinsip-prinsip serta badan-badan yang berasal dari konstitusi lama. Tahapan ini memiliki hubungan yang erat dengan proses perdamaian. Haysom menyatakan ” proses perdamaian dengan agenda setting adalah dua proses yang berbeda ” meskipun demikian kesuksesan perdamaian adalah prakondisi untuk keberhasilan suatu proses pembentukan konstitusi “. Vivian Hart dalam tulisannya yang berjudul Democratic Constitution Making yang dilansir situs United State Institute of Peace, menyatakan “…….Writing a constitution is part of many peace processes…….”20. Jadi, peace processes sangat berpengaruh terhadap pembentukan konstitusi. Nantinya dalam konstitusi dengan prakondisi kesuksesan perdamaian akan terlihat bagaimana konstitusi yang terbentuk tersebut “berisi” hal-hal yang dapat mempertahankan kepentingan mereka terutama untuk perdamaian, membatasi dan mengatur segala hal yang dapat menganggu perdamaian yang telah tercipta.
Ad. 2
tahapan ini sangat sulit karena merupakan pilihan untuk menentukan lembaga mana yang berwenang untuk membentuk suatu konstitusi karena ada kebutuhan untuk mengkombinasikan isu ketatanegaraan, dan harus dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dan masyarakat.
Permasalahan yang kemudian muncul adalah, dalam melaksanakan tahapan ini apakah akan dibentuk oleh badan perwakilan ? atau oleh sebuah komisi independen (yang terdiri dari ahli-ahli dibidangnya) ?. Jika akan dilakukan oleh badan perwakilan, ada beberapa keuntungan, yakni :
1.secara legitimatif badan perwakilan sangat kuat
2.badan perwakilan dapat dengan mudah memperoleh akses ke berbagai sumber21
3.secara politis lembaga perwakilan akan lebih mudah melakukan negosiasi.
4.konstitusi yang dihasilkan oleh badan ini, dipandang legitimate.
Di sisi lain, ada beberapa keuntungan jika dilakukan oleh sebuah komisi independen yang terdiri dari ahli-ahli dibidangnya, antara lain :
1.anggota-anggota komisi ini memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki oleh anggota badan perwakilan
2.komisi ini bersifat independen, terbebas dari isu-isu politik sehingga kemungkinan besar memperoleh kepercayaan dari masyarakat.
3.efektifitas pengambilan keputusan
Namun, terdapat kendala-kendala dalam pembentukan komisi independen, antara lain:
1.ketergantungan pada badan lain, mis; pembiayaan, ketersediaan fasilitas
2.rekomendasi tidak dapat secara otomatis berlaku, karena komisi ini tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan
3.implementasi komisi ini membutuhkan penerimaan dari kekuatan-kekuatan politik utama22.
Selain itu, dengan mengunakan ahli-ahli yang didatangkan dari luar negeri juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam tahap ini. Namun, para ahli yang didatangkan dari luar negeri hanya mengurusi hal-hal yang bersifat teknis dan untuk memecahkan diedlock, bukan berperan untuk membuat pilihan-pilihan kebijakan. Penggunaan ahli-ahli luar negeri patut dipertimbangkan namun harus disertai sikap kehati-hatian. Alan Watson mengingatkan bahaya-bahaya atau risiko-risiko ketika melakukan perbandingan Hukum tata negara.
Ad. 3
terdiri dari dua macam, oleh :
1.representatives body
2.by the people
fungsi approval :
1.meningkatkan legitimasi konstitusi
2.mempengaruhi mekanisme perubahan konstitusi sebelumnya, khususnya perubahan sebelumnya adalah referendum yang merupakan suatu persetujuan yang familiar namun merupakan mekanisme yang mahal dan akan membawa konstitusi tersebut menjadi konstitusi rigid
BAB III
PROSEDUR PERUBAHAN KONSTITUSI
Prosedur Perubahan Menurut Beberapa Ahli
Dalam Bab sebelumnya telah diuraikan klasifikasi konstitusi menurut beberapa ahli, uraian diatas sangatlah penting dikemukakan sebelum kita masuk ke bagian ini, yakni tata cara perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi berkaitan erat dengan klasifikasi konstitusi, fleksibel atau rigidnya suatu konstitusi sangat berpengaruh terhadap tata cara perubahan.
K.C. Wheare menjelaskan empat cara perubahan konstitusi yaitu :
1.some primary forces
1.1.perubahan keadaan yang tidak menyebabkan perubahan kata-kata, namun menyebabkan bunyi ketentuan berbeda dengan yang dimaksud sebelumnya
1.2.perubahan keadaan yang menyebabkan terjadinya perubahan konstitusi melalui perubahan resmi, putusan pengadilan atau kebiasaan ketatanegaraan.
2.formal amendment
3.judicial interpretation
3.1.it is the function of the judges to decide what the law is in disputed cases
3.2.a constitution is part of the law and it therefore falls within the purview of the judges
4.usage and convention
4.1.convention a binding rule, a rule of behaviour accepted as obligatory by those concerned in the working of the constitution
4.2.usage: no more then usual practice,
C.F. Strong mengemukakan 4 cara perubahan konstitusi, antara lain :
1.perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, menurut pembatasan-pembatasan tertentu :
1.1.dilakukan oleh badan legislatif dengan memenuhi quorum tertentu
1.2.badan legislatif yang ada dibubarkan dulu, diadakan pemilu dan dibentuk badan legislatif baru dan badan yang baru inilah yang mengubah konstitusi\
1.3.berlaku dalam sistem dua kamar : kedua kamar mengadakan sidang gabungan dengan syarat dilakukan oleh badan legislatif dengan memenuhi quorum tertentu
2.perubahan dilakukan oleh rakyat melalui referendum
3.perubahan konstitusi dilakukan oleh sejumlah negara bagian
4.perubahan dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.
Prosedur Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
Sebagaimana telah diuraikan diatas yang akan ditinjau secara analitis dalam tulisan ini adalah perubahan/amandemen UUD 1945 pasca reformasi yang dilaksanakan sebanyak empat kali. MPR melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan berpedoman pada ketentuan pasal 37 UUD 1945 yang mengatur prosedur perubahan UUD 1945. Adapun bunyi pasal 37 UUD 1945 (sebelum perubahan), yaitu :
ayat (1)
” untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir “
ayat (2)
” putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir”
Sebelumnya, MPR dalam sidang Isitimewa MPR tahun 1998 mencabut ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang referendum yang mengharuskan terlebih dahulu penyelenggaraan referendum secara nasional. Putusan Majelis itu sejalan dengan kehendak untuk melakukan perubahan UUD 1945 dengan menggunakan aturan yang ada di dalam UUD 1945 itu sendiri, yaitu pasal 37 sebagaimana diuraikan diatas.
Kiranya penting bagi kita untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan UUD 1945 di amandemen. Adapun tujuan perubahan UUD 1945 (melalui amandemen ke-1 sampai ke-4), antara lain23 :
1.menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
2.menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi;
3.menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman;
5.menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara sejahtera;
6.melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum;
7.menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecenderungan untuk kurun waktu yang akan datang.
BAB IV
TINJAUAN ANALITIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DARI SUDUT CONSTITUTION MAKING
Untuk dapat meninjau secara analitis Perubahan UUD 1945 (pasca reformasi) dari sudut constitution making, maka perlu kiranya kita mengetahui bagaimana proses perubahan UUD 1945
Proses perubahan UUD 1945
a. awal perubahan UUD 1945
Tuntutan reformasi untuk mengubah UUD 1945, telah diawali dalam sidang Istimewa MPR tahun 1998 yang merupakan forum permusyawaratan MPR yang pertama kali diselenggarakan di era reformasi. Sebelumnya MPR telah menerbitkan tiga ketetapan MPR yang memang tidak secara langsung mengubah UUD 1945, tetapi telah menyentuh muatan UUD 1945. Adapun tiga ketetapan MPR24 tersebut adalah :
1.Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tantang referendum. Ketetapan MPR tetantang referendum itu menetapkan bahwa sebelum dilakukan perubahan UUD 1945 harus dilakukan referendum nasional, yang disertai dengan persyaratan yang sedemikian sulit;
2.Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI. Ketentuan pasal 1 menyebutkan ” Presiden dan Wakil Presiden RI memgang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan “. Secara substansial sesungguhnya ketentuan ini telah mengubah UUD 1945 yakni pasal 7 yang berbunyi ; ” Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali “;
3.Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Terbitnya Ketetapan MPR itu juga dapat dilihat sebagai penyempurnaan ketentuan mengenai hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945, seperti pasal 2725; pasal 2826; pasal 29 ayat (2)27.
Setelah terbitnya tiga Ketetapan diatas, kehendak dan kesepakatan untuk melakukan perubahan UUD 1945 makin mengkristal di kalangan masyarakat, pemerintah, dan kekuatan sosial politik, termasuk partai politik. Badan Pekerja MPR yang merupakan alat kelengkapan MPR membentuk Panitia Ad Hoc III (pada masa sidang tahun 1999) dan Panitia Ad Hoc I (pada masa sidang tahun 1999-2000, tahun 2000-2001, tahun 2001-2002, dan tahun 2002-2003) untuk membahas rancangan perubahan UUD 1945. Panitia Ad Hoc itu terdiri dari wakil-wakil fraksi MPR yang jumlahnya mencerminkan perimbangan kursi yang dimilikinya di MPR. Jumlah kedua Panitia Ad Hoc tersebut diatas masing-masing 45 orang.
b. Partisipasi Publik
Badan Pekerja MPR melalui alat kelengkapannya, yakni Panitia Ad Hoc I, menyusun secara sistematis program partisipasi publik. Antara lain dengan melakukan penyerapan aspirasi masyarakat, dengan bentuk kegiatan berupa dengar pendapat umum (RDPU), kunjungan kerja ke daerah, dan seminar. Oleh Karena keterbatasan waktu yakni hanya seminggu, Panitia Ad Hoc hanya melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan beberapa pakar hukum tata negara saja. Melalui kegiatan-kegaiatan tersebut, kalangan masyarakat dan instansi negara/pemerintah memberikan masukan, pendapat, dan ikut serta dalam diskusi yang intensif dengan Panitia Ad Hoc I. Kalangan masyarakat yang berpartisipasi antara lain; para pakar, pihak perguruan tinggi, asosiasi keilmuan, lembaga pengkajian, organisasi kemasyarakatan, dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Selain itu Panitia Ad Hoc I juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari naskah konstitusi negara-negara lain (tercatat lebih dari 30 naskah konstitusi yang dikaji). Panitia Ad Hoc I juga menerima kunjungan dari komisi konstitusi dari tiga negara, yaitu Thailand, Korea Selatan, dan Jerman. Tidak ketinggalan fraksi-fraksi MPR dan partai politik yang mempunyai wakil di MPR menerima berbagai delegasi masyarakat ataupun perseorangan yang menyampaikan aspirasinya. Kesemuanya mengikuti dan mencermati berbagai gagasan dan aspirasi masyarakat sehubungan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI yang muncul di ruang publik, terutama melalui media massa, baik cetak maupun elektronik.
Dalam upaya sosialisasi pembahasan perubahan UUD 1945 serta partisipasi publik yang lebih luas, Panitia Ad Hoc I dengan didukung oleh Sekretariat Jenderal MPR bekerja sama dengan stasiun TV pemerintah yaitu Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan beberapa stasiun TV swasta di tanah air. Beberapa stasiun TV tersebut menayangkan program siaran dengan materi perubahan UUD 1945, baik berupa siaran langsung maupun siaran tunda.
c. Tingkat-tingkat Pembicaraan
Proses perubahan UUD 1945 didasarkan pada pasal 92 Peraturan Tata Tertib MPR mengenai tingkat-tingkat pembicaraan dalam membahas dan mengambil putusan terhadap materi sidang MPR. Tingkat-tingkat pembicaraan yang dimaksud adalah sbb28 :
a.Tingkat I
Pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan- bahan yang masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan rancangan putusan Majelis sebagai bahan pokok pembicaraan Tingkat II
b.Tingkat II
Pembahasan oleh Rapat Paripurna Majelis yang didahului oleh penjelasan Pimpinan dan dilanjutkan dengan Pandangan Umum fraksi-fraksi.
c.Tingkat III
Pembahasan oleh Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis terhadap semua hasil pembicaraan tingkat I dan II. Hasil pembahasan pada tingkat III ini merupakan rancangan putusan Majelis.
d.Tingkat IV
Pengambilan putusan oleh fraksi oleh Rapat Paripurna setelah mendengar laporan dari pimpinan komisi/Panitia Ad Hoc Majelis dan bilamana perlu dengan kata akhir dari fraksi-fraksi.
Ad. a
Pada pembicaraan tingkat I Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR pada masa sidang tahunan MPR tahun 2000, 2001, dan 2002 ( kecuali Panitia Ad Hoc III dalam sidang Umum MPR 1999, karena keterbatasan waktu) memulai tugasnya dengan kegiatan :
Rapat Dengar Pendapat Umum dengan berbagai kalangan masyarakat (seperti pakar, pihak perguruan tinggi, asosiasi keilmuan, lembaga pengkajian, organisasi kemasyarakatan, LSM, ) dan berbagai lembaga pemerintah.
Kunjungan kerja ke daerah, baik ke tingkat Provinsi maupun ke tingkat kabupaten dan kota untuk berdialog dengan berbagai kalangan masyarakat.
Seminar, dalam kegiatan ini berbagai kalangan memberikan masukan dan tanggapan secara kritis dan objektif berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
Studi banding ke luar negeri, baik negara maju maupun negara berkembang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendalami konstitusi, konsep, praktik, dan pengalaman penyelenggaraan negara, sistem pemerintahan, sistem kepartaian, penataan hukum, mahkamah konstitusi, sistem pemilihan umum, hubungan sipil-militer, implementasi dan promosi/pemajuan hak asasi manusia di berbagai negara itu.
Pembentukan Tim Ahli Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR, yang menguasai berbagai disiplin ilmu, antara lain partai politik, hukum, ekonomi, budaya, agama, sosiologi, dan pendidikan.
Melalui berbagai kegiatan diatas maka diperoleh bahan bahsan dalam rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, bahan bahasan29 yang digunakan dan menjadi acuan pembahasan dalam rapat-rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR adalah sbb :
1.materi Rancangan Perubahan UUD 1945 sebagaimana dimuat dalam lampiran beberapa Ketetapan MPR;
2.materi usulan fraksi-fraksi MPR yang disampaikan dalam pengantar musyawarah pada rapat Badan Pekerja MPR;
3.materi usulan lembaga negara/pemerintah;
4.materi usulan berbagai kelompok masyarakat;
5.materi hasil kunjungan kerja ke daerah;
6.materi hasil seminar;
7.materi usulan dari perseorangan warga negara
8.materi hasil studi banding ke negara-negara lain;
9.materi masukan dari Tim ahli Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR.
Dalam melakukan pembahasan uraian materi rancangan perubahan UUD 1945, Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR menyepakati mekanisme pembahasan30 sbb :
1.seluruh materi termasuk materi usulan fraksi-fraksi MPR yang belum sempat dibahas dalam sidang-sidang MPR dibahas pada rapat pleno Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR.
2.setelah rapat pleno, dilakukan rapat perumusan untuk merumuskan materi yang telah dibahas pada rapat pleno Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, menginventarisasi pasal-pasal yang menjadi usulan fraksi atau yang telah dibahas dalam sidang-sidang MPR namun belum diputuskan serta melakukan inventarisasi permasalahan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi MPR dalam pengantar musyawarah fraksi pada rapat Badan Pekerja MPR.
3.hasil kesepakatan tim perumus, selanjutnya dibahas pada rapat pleno dengan tujuan untuk menyerasikan dan menyempurnakan materi-materi yang saling terkait antara satu bab dengan bab lainnya, satu pasal dengan pasal lainnya, dan antara ayat satu dengan ayat lainnya. Selain itu rapat sinkronisasi diselenggarakan untuk merangkum dan melihat kembali hal-hal yang menyangkut permasalahan dan perhatian tiap-tiap fraksi sebagaimana disampaikan dalam pengantar musyawarah fraksi pada rapat Badan Pekerja MPR.
4.materi yang telag disinkronkan, selanjutnya dibahas dalam rapat finalisasi dengan tujuan untuk merumuskan dan mensistemasikan materi rancangan perubahan UUD 1945.
5.materi yang dihasilkan dari rapat finalisasi, selanjutnya disosialisasikan sekaligus dilakukan uji sahih kepada berbagai kalangan masyarakat dan lembaga negara/pemerintah. Tujuannya adalah untuk menyerap berbagai pandangan, pendapat, dan tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat dan lembaga negara/pemerintah terhadap hasil rumusan finalisasi.
6.pembahasan berbagai pandangan, pendapat, dan tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat dan lembaga pemerintah dilakukan oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR dengan menyelenggarakan kegiatan review yang didahului dengan kegiatan pre-review.
7.hasil kerja Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR selanjutnya disahkan oleh rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR dan rapat Badan Pekerja MPR. Hasil kerja yang disepakati kemudian menjadi bahan pokok pembicaraan tingkat II.
Ad. b
Pada pembicaraan tingkat II dilakukan pembahasan materi rancangan perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh rapat Paripurna MPR pada sidang MPR Yang didahului oleh penjelasan pimpinan MPR dan dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi MPR.
Ad. c
Komisi A (komisi C pada sidang umum MPR tahun 1999) sebagai komisi yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 dengan menggunakan rancangan perubahan UUD 1945 hasil kerja Badan Pekerja MPR yang disampaikan pada rapat pertama komisi A MPR, selama pembahasan di Komisi A MPR terbuka kemungkinan menerima masukan, tanggapan, dan pendapat dari anggota komisi.
Adapun mekanisme pembahasan di komisi A MPR berlangsung sebagai berikut31 :
1.Forum Rapat Pleno komisi A MPR
Tiap-tiap fraksi MPR menyampaikan pengantar musyawarah fraksi dan tiap-tiap anggota MPR diberi kesempatan untuk membahas materi rancangan perubahan UUD 1945.
2.Forum Lobi
Forum lobi adalah forum yang dibentuk oleh komisi A untuk membicarakan substansi materi rancangan perubahan UUD 1945 yang berkembang dalam forum rapat pleno. Keanggotaan forum lobi terdiri atas pimpinan komisi A dan wakil dari setiap fraksi.
3.Forum Rapat Tim Perumus
Forum rapat tim perumus adalah forum yang dibentuk oleh komisi A MPR untuk membahasa dan merumuskan rancangan perubahan UUD 1945.
4.untuk penyempurnaan redaksional rancangan perubahan UUD 1945, komisi A meminta pendapat ahli bahasa, ahli hukum tata negara, dan ahli penulisan undang-undang.
Ad. d
Hasil kerja komisi A MPR kemudian diputuskan/ditetapkan oleh rapat peripurna MPR setelah mendengar laporan dari pimpinan komisi dan bilamana perlu dengan kata akhir dari fraksi-fraksi MPR.
Terhadap materi hasil pembicaraan tingkat III yang disepakati, putusan diambil dengan cara aklamasi, sedangkan terhadap materi hasil pembicaraan tingkat III yang tidak disepakati, putusan diambil dengan cara pemungutan suara (voting) berdasarkan ketentuan pasal 37 UUD 1945 (sebelum perubahan), yang berbunyi :
ayat (1) :
” untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir “
ayat (2) :
” putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir “
Dalam proses perubahan UUD 1945 yang dibahas dalam empat kali sidang MPR sejak 1999 sampai dengan 2002, hampir seluruh materi rancangan perubahan disetujui dengan cara aklamasi. Dari puluhan materi yang dibahas dan diputuskan dalam empat kali sidang MPR, pasal 2 ayat (1) UUD 1945 diputuskan dengan cara pemungutan suara, yakni mengenai susunan keanggotaan MPR, yang terdiri dari dua alternatif sbb :
alternatif 1
MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum, ditambah utusan golongan yang dipilih oleh DPR, yang selanjutnya diatur oleh undang-undang.
alternatif 2
MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dalam undang-undang.
Dan pada pemungutan suara, mayoritas aggota MPR memilih alternatif 2, yaitu sebanyak 475 anggota MPR, dan alternatif 1 dipilih 122 anggota MPR, dan 3 anggota MPR memilih abstain.
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dari Sudut Constitution Making
Cheryl Saunders menyebutkan tiga tahap pembentukan konstitusi, yakni :
1.Agenda Setting
mengenai elemen-elemen apa saja yang akan dimasukkan, yang berisi prinsip-prinsip serta badan-badan yang berasal dari konstitusi lama. Dalam perubahan UUD 1945 (pasca reformasi), tahapan ini tampak dengan ditetapkannya materi- materi yang menjadi bahan bahasan32 yang diperoleh dengan melakukan berbagai kegiatan seperti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan berbagai kalangan masyarakat (seperti pakar, pihak perguruan tinggi, asosiasi keilmuan, lembaga pengkajian, organisasi kemasyarakatan, LSM, ) dan berbagai lembaga pemerintah, Kunjungan kerja ke daerah, Seminar, Studi banding ke luar negeri, Pembentukan Tim Ahli Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR.
2.Design and Development
tahapan ini sangat sulit karena merupakan pilihan untuk menentukan lembaga mana yang berwenang untuk membentuk suatu konstitusi karena ada kebutuhan untuk mengkombinasikan isu ketatanegaraan, dan harus dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dan masyarakat.
Amandemen UUD 1945 dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 37 UUD 1945 (sebelum perubahan) yang berbunyi :
ayat (1) :
” untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang- kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir “
ayat (2) :
” putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir “
Dengan demikian amandemen UUD 1945 berdasar ketentuan diatas dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan membentuk Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR.
3.Approval
Tahapan ini mempunyai fungsi antara lain; meningkatkan legitimasi konstitusi; mempengaruhi mekanisme perubahan konstitusi sebelumnya, khususnya perubahan sebelumnya adalah referendum yang merupakan suatu persetujuan yang familiar namun merupakan mekanisme yang mahal dan akan membawa konstitusi tersebut menjadi konstitusi rigid. Dengan mengikutsertakan masyarakat diharapkan akan muncul sense of belonging dari rakyat terhadap konstitusi yang dibentuk.
Pada bagian Proses Perubahan UUD yang telah diuraikan diatas tampak jelas masyarakat diikutsertakan dalam proses amandemen, dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR masyarakat “diajak” untuk ikut berpartisipasi dengan mendengarkan pandangan, pendapat, dan aspirasi mereka yang kemudian menjadi bahan bahasan dalam proses amandemen.
BAB V
KESIMPULAN dan SARAN
Kesimpulan
Proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan/amandemen pasca reformasi ) melalui beberapa tahapan dan dengan melibatkan partisipasi publik dengan berbagai kegiatan yang dilakukan berupa; kegiatan seperti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan berbagai kalangan masyarakat (seperti pakar, pihak perguruan tinggi, asosiasi keilmuan, lembaga pengkajian, organisasi kemasyarakatan, LSM, ) dan berbagai lembaga pemerintah, Kunjungan kerja ke daerah, Seminar, Studi banding ke luar negeri, Pembentukan Tim Ahli Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR.
Serta melalui beberapa tingkat pembicaraan yakni ; Tingkat I, dengan Pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan rancangan putusan Majelis sebagai bahan pokok pembicaraan Tingkat II, Tingkat II, Pembahasan oleh Rapat Paripurna Majelis yang didahului oleh penjelasan Pimpinan dan dilanjutkan dengan Pandangan Umum fraksi-fraksi, dilanjutkan dengan Tingkat III, Pembahasan oleh Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis terhadap semua hasil pembicaraan tingkat I dan II. Hasil pembahasan pada tingkat III ini merupakan rancangan putusan Majelis, selanjutnya Tingkat IV, Pengambilan putusan oleh fraksi oleh Rapat Paripurna setelah mendengar laporan dari pimpinan komisi/Panitia Ad Hoc Majelis dan bilamana perlu dengan kata akhir dari fraksi-fraksi.
Berkenaan dengan penerapan proses constitution making dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan/amandemen pasca reformasi ), berdasar uraian dalam bab pembahasan sebelumnya, tampak jelas proses constitution making telah diterapkan dalam amandemen UUD 1945. Tahapan demi tahapan dalam proses constitution making telah dilaksanakan.
Saran
Dalam proses constitution making adalah mutlak untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses ini. Setidaknya masyarakat harus mengetahui perbedaan apa yang akan mereka dapatkan jika konstitusi diubah. Walaupun perubahan dilakukan oleh badan perwakilan, masyarakat tetap harus diikutsertakan. Amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat kali memang telah mengikutsertakan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mendengarkan aspirasi mereka, namun kenyataannya kini masih ada pihak-pihak tertentu yang menuntut agar UUD 1945 kembali diamandemen. Kenyataan ini seolah menggambarkan bahwa masih saja kebutuhan hukum masyarakat belum terpenuhi, padahal tahapan demi tahapan constitution making telah dilaksanakan. Hal ini seolah menegaskan bahwa tahapan demi tahapan constitution making tidak hanya sekadar dilaksanakan, tetapi yang terpenting adalah TUJUAN tahapan demi tahapan constitution making terwujud, sehingga akan terbentuk konstitusi yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008.
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Konatitusi Press, Jakarta, 2005
Kusnardi, Moh dan Ibrahim, Harmaily, Pengantar Hukun Tata Negara Indonesia.FH UI & CV. Sinar Bakti . Jakarta.1983
Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni Bandung, Bandung, 1986.
Sekretariat Jenderal MPR RI, et al.Panduan Pemasyarakatan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI.Jakarta.2007
Soemantri, Sri, ” Evaluasi Kritis Terhadap Amandemen UUD 1945 “, Focus Group Discussion.Universitas Padjadjaran.2007.hlm.2,3.
Strong, C.F. Modern Political Constitutions.Sidgwick.London.1966. diterjemahkan SPA Teamwork. Konstitusi – Konstitusi Politik Modern.Nuansa & Nusamedia.Bandung.2004
Vivian Hart, ” Democratic Constitution Making “, http://www.usip.org, 26/03/2008 pukul 20:38
Posted by fristian humalanggi 
![The Earth....273/365 [Explore] Frontpage](http://static.flickr.com/7185/6946499097_366f20e7bc_t.jpg "The Earth....273/365 [Explore] Frontpage")
